DJP Kenakan Pajak untuk Bonus Atlet Peraih Medali

IKPI, Jakarta: Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memastikan pemerintah akan memberi bonus berupa uang tunai kepada para atlet peraih medali di Olimpiade Paris 2024. Jumlah bonus yang diberikan lebih tinggi dari Olimpiade sebelumnya.

Dua peraih medali emas, Rizki Juniansyah dan Veddriq Leonardo, akan menerima bonus Rp 6 miliar. Sementara Gregoria Mariska Tunjung selaku peraih medali perunggu akan mendapat bonus sebesar Rp 1,65 miliar.

“Ini saya mau menginformasikan, tadi Bapak Presiden sudah mengumumkan, juga saya sudah ngobrol dengan beliau sore-sore di IKN,” kata Dito seperti dikutip dari detikSport, Jumat (16/8/2024).

“Untuk emas dapat Rp 6 Miliar, medali perunggu Rp 1,65 miliar. Kemudian untuk pelatih emas dapat Rp 2,75 miliar, dan pelatih perunggu Rp 675 juta,” sambungnya.

Di sisi lain, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (P2 Humas DJP) Dwi Astuti mengatakan bonus yang diterima para atlet ini tetap dikenakan pajak. Sebab bonus itu merupakan salah satu bentuk penghasilan kena pajak.

“Secara umum hadiah atau penghargaan merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan ketentuan UU Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan,” kata Dwi kepada detikcom, Rabu (14/8/2024).

Lebih lanjut ia mengatakan besaran tarif pajak yang dikenakan atas bonus yang didapat berbeda-beda tergantung pada besarannya. Hal ini sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan)

“Tarif pajak yang dikenakan atas hadiah berbeda-beda tergantung jenis hadiah yang diperoleh. Bagi para atlet Olimpiade Paris 2024, maka akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar tarif Pasal 17 UU PPh dari jumlah penghasilan bruto hadiah yang diterima,” jelasnya.

Namun atas prestasi yang diraih para atlet itu, pemerintah akan menanggung pajak atas bonus tersebut. Artinya besaran bonus yang diterima Rizki dan Veddriq utuh Rp 6 miliar tanpa potongan apapun, karena potongan itu sudah dibayarkan negara.

Begitu juga dengan Gregoria Mariska yang tetap menerima Rp 1,65 miliar utuh tanpa potongan pajak karena sudah ditanggung. Hal serupa juga dialami para atlet yang berhasil meraih bonus kemenangan selama Sea Games 2023 kemarin.

“Sebagai penghargaan karena telah berprestasi dan mengharumkan nama bangsa, maka Pemerintah akan menanggung PPh atas bonus para atlet Olimpiade Paris 2024 sebagaimana sebelumnya juga pernah diberikan kepada para atlet Sea Games 2023,” pungkas Dwi. (bl)

Realisasi Penerimaan Pajak Cripto 2022 Rp231,75 Miliar

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan realisasi penerimaan pajak kripto sejak Juni-14 Desember 2022 adalah sebesar Rp231,75 miliar.

Realisasi tersebut terdiri atas pajak penghasilan (PPh) 22 atas transaksi aset kripto melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam negeri dan penyetoran sendiri Rp110,44 miliar dan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri atas pemungutan oleh nonbendaharawan Rp121,31 miliar.

“Pajak kripto ini berlaku pada 1 Mei 2022, namun mulai dibayarkan dan dilaporkan pada bulan Juni 2022,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers “APBN KITA Desember 2022” seperti dikutip dari Tempo.co, Selasa 20 Desember 2022.

Ia menjelaskan penerapan pajak kripto merupakan salah satu bentuk reformasi pajak terhadap penerimaan pajak yang akan terus dilakukan pemerintah.

Selain pajak kripto, terdapat pula bentuk reformasi pajak lainnya sebagai implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yakni PPN PMSE yang realisasinya telah mencapai Rp9,66 triliun dari 134 PMSE.

Secara perinci, realisasi PPN PMSE terdiri dari Rp730 miliar pada Juli-Desember 2020, Rp3,9 triliun pada Januari-Desember 2021, dan Rp5,06 triliun pada Januari-14 Desember 2022.

Kemudian terdapat pula penerapan pajak layanan teknologi finansial (fintech)-peer to peer (p2p) lending senilai Rp209,8 miliar meliputi PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, serta Rp88,15 miliar PPh 25 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri.

Selain itu, sambung Sri Mulyani, dampak reformasi pajak berupa pula penyesuaian tarif PPN sebesar 1 persen yang menambah penerimaan negara Rp53,57 triliun. “Penyesuaian tarif PPN ini berlaku pada 1 April 2022,” tuturnya.

Dirinya membeberkan, realisasi tersebut terdiri dari Rp1,96 triliun pada April, Rp5,74 triliun pada Mei, Rp6,81 triliun pada Juni, Rp7,15 triliun pada Juli, Rp7,28 triliun pada Agustus, Rp6,87 triliun pada September, Rp7,62 triliun pada Oktober, Rp7,57 triliun pada November, dan Rp2,57 triliun per tanggal 14 Desember 2022. (bl)

 

en_US