IKPI, Jakarta: Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data secara jujur.
Ia menegaskan, data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan maupun pendapatan pribadi masyarakat.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memaparkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 beserta Nota Keuangan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Prabowo menjelaskan bahwa kualitas data BPS memiliki keterkaitan erat dengan penyusunan kebijakan fiskal. Menurut dia, angka-angka dalam APBN sangat dipengaruhi oleh data makroekonomi, sementara kualitas data makroekonomi bergantung pada akurasi data yang dikumpulkan BPS.
Ia juga menyebut Indonesia telah lebih dari 10 tahun belum melakukan rebasing atau pembaruan metode penghitungan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dinilai penting untuk memperoleh gambaran yang lebih mutakhir mengenai kondisi perekonomian nasional.
“Saya mendapat laporan, sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita,” kata Prabowo.
Untuk menjalankan sensus tersebut, pemerintah mengerahkan sekitar 251 ribu petugas yang melakukan pendataan hingga ke seluruh desa di Indonesia.
Prabowo meminta anggota DPR, DPD, serta seluruh masyarakat turut mendorong warga di lingkungan masing-masing agar berpartisipasi.
Ia mengajak masyarakat tidak hanya mengisi formulir sensus secara jujur, tetapi juga mengajak orang-orang di sekitarnya melakukan hal serupa. Prabowo menegaskan data ekonomi yang dihimpun BPS melalui sensus tidak ditujukan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan masyarakat.
“Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan,” katanya.
Menurut Prabowo, data hasil sensus akan menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan dan anggaran secara lebih akurat.
Ia mencontohkan penyusunan RAPBN 2027 yang menggunakan asumsi produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp 27.987 triliun.
Dengan asumsi pembiayaan sebesar Rp 671,2 triliun, defisit APBN 2027 diproyeksikan sebesar 2,40% terhadap PDB.
Namun, Prabowo menyebut apabila hasil pembaruan data menunjukkan ukuran PDB Indonesia sebenarnya lebih besar, sebagaimana diperkirakan sejumlah lembaga internasional, maka rasio defisit terhadap PDB juga akan menjadi lebih kecil.
Selain menjadi dasar penyempurnaan perhitungan ekonomi makro, hasil Sensus Ekonomi 2026 juga akan digunakan untuk memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Oleh karena itu, Prabowo menilai keberhasilan sensus menjadi penting agar pemerintah memiliki basis data yang lebih akurat dalam merancang kebijakan ekonomi, program pembangunan, serta alokasi anggaran negara. (sw)
