IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah membebaskan pajak atas transaksi merger dan akuisisi badan usaha milik negara (BUMN) guna mendukung percepatan restrukturisasi perusahaan pelat merah.
Menurut Purbaya, insentif fiskal itu diberikan agar proses konsolidasi BUMN tidak terbebani biaya tambahan saat melakukan penggabungan usaha, peleburan perusahaan, maupun restrukturisasi aset.
Ia menjelaskan selama ini aksi korporasi BUMN kerap memunculkan beban pajak dari transaksi jual beli maupun perpindahan aset, padahal tujuan utama restrukturisasi adalah meningkatkan efisiensi dan memperkuat kinerja perusahaan negara.
“Kann tujuannya untuk efisiensi. Untuk saya yang penting adalah perusahaannya nanti jadi lebih streamline. Untungnya lebih banyak, lebih efisien. Jadi pada waktu proses itu enggak ada pajak yang kita tarik,” ujar Purbaya di Jakarta, Kamis (7/5).
Purbaya menyebut program penyederhanaan struktur BUMN telah memangkas jumlah entitas dari sekitar seribu perusahaan menjadi sekitar 248 perusahaan.
Pemerintah menilai langkah tersebut perlu didukung kebijakan perpajakan yang mempermudah proses konsolidasi.
Meski demikian, ia menegaskan fasilitas pembebasan pajak hanya berlaku untuk transaksi yang berkaitan dengan merger, akuisisi, dan restrukturisasi korporasi. Sementara kewajiban pembayaran pajak atas laba maupun kegiatan usaha perusahaan tetap berlaku seperti biasa.
Pemerintah menetapkan masa berlaku insentif selama tiga tahun. Setelah 2029, seluruh transaksi merger dan akuisisi BUMN akan kembali mengikuti ketentuan perpajakan normal sebagaimana perusahaan lainnya.
“Kita kasih waktu tiga tahun sampai 2029. Setelah itu kita terapkan pajak yang sama untuk semua perusahaan,” katanya.
Ia mengatakan kebijakan tersebut disiapkan untuk mendukung target percepatan konsolidasi BUMN yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah berharap restrukturisasi perusahaan negara dapat berlangsung lebih cepat, efisien, dan tidak memakan biaya besar. (ds)
