IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) sejak tahun 2002 telah menjadi anggota Asia Oceania Tax Consultants Association (AOTCA). Tentu hal ini dinilai sangat positif bagi asosiasi terbesar dan tertua di Indonesia ini. Bahkan tahun 2025 IKPI dipercaya untuk memimpin AOTCA selama dua tahun.
Demikian dikatakan Calon Ketua Umum IKPI periode 2024-2029 Vaudy Starworld, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (1/8/2024).
Lebih lanjut Vaudy mengatakan, anggota AOTCA saat ini hanya terbatas pada negara-negara dari Asia Pasifik, sehingga dia menilai tidak tepat jika dikatakan IKPI telah menjadi asosiasi konsultan pajak kelas dunia.
“Saat ini IKPI masih akan menuju asosiasi kelas dunia, dan itu akan kami wujudkan melalui kepengurusan Vaudy-Jetty pada 2024-2029 mendatang,” ujarnya.
Dia menegaskan, untuk menjadi asosiasi kelas dunia IKPI harus melakukan kerja sama dengan negara-negara di luar AOTCA, seperti Eropa, Amerika, bahkan Afrika. “Jadi ke depan saya akan membentuk Departemen Hubungan Internasional yang bidang-bidangnya bisa merambah kerja sama dengan organisasi di luar AOTCA,” ujarnya.
Dikatakan Vaudy, nantinya di dalam Departemen Internasional dirinya akan membentuk bidang-bidang dengan pembagian wilayah-wilayah kerja seperti ada bidang yang khusus menjalin kerja sama dengan negara AOTCA dan Asia Pasifik lainnya; Eropa; Amerika; dan Afrika. “Jadi setidaknya minimal ada empat bidang mewakili lima benua di dunia,” ujarnya.
Vaudy menargetkan, dalam lima tahun ke depan IKPI telah menjalin kerja sama dengan negara-negara di lima benua sehingga 2029 IKPI sudah benar-benar menjadi asosiasi konsultan pajak kelas dunia.
Namun demikian, nantinya IKPI bersama asosiasi konsultan pajak di lima benua itu bukan hanya sebatas kerja sama di atas kertas saja, melainkan akan meminta asosiasi di negara-negara tersebut menyampaikan informasi perpajakan yang mereka miliki kepada anggota IKPI secara online.
Selain mendengar dari asosiasi-asosiasi mengenai perpajakan di negara mereka kata Vaudy, IKPI juga akan mendorong anggota IKPI menjadi pembicara untuk mengenalkan perpajakan Indonesia ke asosiasi-asosiasi yang ada di lima benua tersebut.
“Inilah waktunya IKPI dan anggotanya mendunia,” kata Vaudy.
Adapun tujuan dari kerja sama itu, menurut Vaudy adalah agar anggota IKPI semakin mendapatkan pengetahuan perpajakan dari berbagai negara di dunia bukan hanya sebatas negara-negara AOTCA saja. “Jadi, kalau IKPI mau mendunia maka asosiasi konsultan pajak di lima benua itu juga harus mengenal IKPI, baru kita bisa mengklaim bahwa IKPI sebagai asosiasi konsultan pajak kelas dunia,” ujarnya.
Menurutnya, walau nanti IKPI sudah menjadi asosiasi konsultan pajak kelas dunia, tetapi kepemimpinan dan status sebagai anggota AOTCA tetap dipertahankan. (bl)
IKPI, Jakarta: Calon Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) periode 2024-2029 Vaudy Starworld, akan mengoptimalkan pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak untuk bergabung dengan IKPI. Pasalnya sejak 2019, minat gabung para pensiunan kedalam wadah asosiasi terbesar dan tertua di Indonesia ini sudah berkurang.
“Entah masalahnya ada di mana, sehingga minat para pensiunan pegawai DJP untuk masuk IKPI menjadi sangat rendah. Ini harus diperbaiki,” kata Vaudy melalui keterangan tertulisnya, Rabu (31/7/2024).
Menurut Vaudy, sebagai mitra strategis DJP harusnya ketertarikan pegawainya untuk masuk IKPI sangat besar, mengingat usia pensiunan pegawai masih relatif produktif untuk bekerja maupun berorganisasi.
“Seharusnya IKPI juga bisa menjadi rumah masa depan bagi pensiunan pegawai DJP, dan pendekatan itu nanti akan terus kami lakukan,” ujarnya.
Lebih lanjut Vaudy menyatakan, keberadaan pensiunan pegawai DJP diperlukan oleh IKPI karena mereka memiliki jaringan dan relasi yang luas di kalangan otoritas pajak. Dengan demikian, diharapkan masuknya mereka di IKPI dapat memfasilitasi komunikasi dan koordinasi yang lebih efektif antara konsultan pajak dan otoritas pajak.
Berdasarkan faktor tersebut, Vaudy menegaskan pentingnya IKPI menjalin komunikasi dengan para pejabat aktif DJP baik itu eselon 1, 2, dan 3 khususnya yang memasuki usia pensiun. (bl)
Berbeda dengan kongres–konggres sebelumnya, Konggres IKPI di Bali mendatang, memiliki perbedaan yang amat mendasar. Sebelumnya, wakil ketua umum ditunjuk oleh ketua umum terpilih. Namun dalam kongres di Bali pada Agustus 2024 mendatang, anggota IKPI akan memilih ketua umum dan wakil ketua umum sebagai “satu paket pilihan”.
Paket ketua umum dan wakil ketua umum dapat diibaratkan seperti satu kesatuan (mata uang koin). Satu sisi mata uang koin tidak bisa dilepaskan dari sisi lainnya. Kemampuan dan kematangan seorang ketua umum harus diimbangi dengan kemampuan dan kematangan sang wakil ketua umum. Begitu juga sebaliknya, mengkilap-nya satu sisi mata uang koin akan sia-sia bila sisi koin lainnya “lecet tergores paku”.
(Foto: Istimewa)
Bahwa IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia) merupakan asosiasi profesi konsultan pajak yang menaungi para konsultan pajak professional. Sehingga seorang wakil ketua umum yang harus mampu berbagi tugas dengan seorang ketua umum, dituntut memiliki background pengalaman sebagai seorang konsultan pajak professional. Background pengalaman ini memberikan bekal bagi seorang ketua umum dan/atau wakil ketua umum memahami apa yang sesungguhnya diinginkan dan dibutuhkan oleh para konsultan pajak.
Bila diibaratkan IKPI sebagai lembaga kemiliteran yang amat kita banggakan, seorang panglima dan/atau wakil panglima (bila misalnya ada), tentu harus memiliki background seorang militer. Akan menjadi aneh apabila lembaga kemiliteran tersebut (misalnya) harus dipimpin oleh seorang panglima atau wakil panglima dengan tanpa pengalaman militer yang cukup.
Demikian juga IKPI sebagai asosiasi konsultan pajak selayaknya dipimpin oleh mereka yang memiliki pengalaman sebagai seorang konsultan pajak. Silahkan diperbandingkan dengan IDI (Ikatan Dokter Indonesia); IAI (Ikatan Akuntan Indonesia); Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) dan lain. Namun jangan diperbandingkan IKPI, IDI, Peradi, IAI dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena lembaga kementerian bukan merupakan asosiasi profesi.
(Foto: Istimewa)
Bahwa urusan IKPI tidak hanya terbatas pada urusan dalam negeri saja, namun juga urusan internasional. Mengingat IKPI adalah member of AOTCA dan AOTCA adalah member of GTAP, sehingga kemampuan berbahasa asing juga penting.
Keanggotaan ini dimaksudkan untuk mewujudkan misi dan visi IKPI sebagai asosiasi yang mendunia (go international) sekaligus sebagai upaya membawa anggota menjalin hubungan dengan para konsultan pada level global.
Sosok Lisa Purnamasari telah mengawali sebagai anggota IKPI sejak tahun 2000-an awal. Lisa juga telah berpengalaman luas dengan diberikan amanah sebagai sekretaris panitia konggres IKPI di Brastagi (Medan), Batam (Riau), Makassar (Sulawesi Selatan) hingga Batu (Malang).
Bahkan Lisa juga mampu menjalankan tugasnya dengan baik saat menjadi sekretaris panitia AOTCA di Bali pada 2022 silam. Bagi kita yang pernah mengikuti ujian sertifikasi konsultan pajak (USKP) seorang Lisa Purnamasari juga bukan sosok yang asing. Lisa sudah tugas selama hampir di dua periode kepengurusan di KP3SKP (Komite Pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak).
Pada Konggres IKPI di Bali yang akan datang, Lisa bertindak selaku Ketua Panitia, yang harus melayani sekira 1.600 peserta kongres yang datang dari seluruh penjuru tanah air. Dapat diartikan, Lisa Purnamasari telah matang dan kompeten dengan disertai leadership yang kuat yang mampu berbagi tugas dengan incumbent Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan.
Berkenaan dengan urusan memilih ketua umum dan wakil ketua umum, tentu anggota harus meneliti pengalaman dan kemampuan masing-masing mereka dengan cermat. Lihat rekam jejak masing-masing pasangan calon, dan yang terpenting pertimbangkan etika dan integritas dari masing-masing pasangan calon sebagai prasyarat mendasar bagi seorang pemimpin.
If you wish to be success in the world, promise everything, deliver nothing. (Jika Anda ingin sukses di dunia, menjanjikan segalanya, tidak memberikan apa pun. (Napoleon Bonaparte)
IKPI, Jakarta: Incumbent Ketua Umum (Ketum) Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) periode 2022-2024 Ruston Tambunan, menyatakan akan memprioritaskan pengurus IKPI cabang sebagai penyelenggara PPL Non Terstruktur (NTS). Tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan keakraban yang semakin guyub, dan kepedulian anggota dalam setiap penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh IKPI cabang di mana mereka terdaftar.
Calon Ketum periode 2024-2029 ini, dalam rangkaian Kampanye Gembira dan Silaturahmi pasangan calon Ruston Tambunan-Lisa Purnamasari dengan IKPI Cabang Jakarta Pusat, di Rumah Makan Klapa Manis Bandar Kemayoran, Jakarta Utara pada Senin 29 Juli 2024 mengungkapkan. Pertemuan dalam rangka menyerap aspirasi anggota kali ini merupakan yang keempat dilakukan, sebelumnya Kampanye Gembira dan Silaturahmi dilakukan dengan IKPI Bali, IKPI Jakarta Barat dan IKPI Jakarta Utara.
Diceritakan Ruston, acara berjalan sama dengan kegiatan-kegiatan di cabang lain. Hadir di Tengah-tengah anggota IKPI Jakarta Pusat, Ketua Cabang Jakarta Pusat Hendrik Saputra dan jajaran pengurus serta tim sukses Ruston-Lisa yakni Henri PD Silalahi, Alwi Tjandra dan Norman Wijayantoko serta Edwin yang terdaftar sebagai anggota cabang Jakarta Pusat.
(Foto: Istimewa_
Dalam acara silaturahmi kata Ruston, dirinya mencatat beberapa informasi yang disampaikan oleh pengurus dan anggota IKPI Jakarta Pusat yakni berupa saran, dukungan dan juga kritik.
Diungkapkannya, anggota IKPI Jakarta Pusat, Hirwan Tjahjadi mengeluhkan bahwa kegiatan PPL Non Terstruktur (PPL NTS) terlalu sering dilakukan oleh pengurus pusat. Dampaknya, kegiatan yang diselenggarakan cabang jadi kurang peminat dan berujung pada saldo kas yang minus.
Sebagai Incumbent Ketum IKPI yang masih menjabat, Ruston Tambunan dengan tegas menjawab keluhan itu. Sesungguhnya permasalahan itu sudah lama jadi perhatian ketua umum, bukan saja PPL NTS termasuk juga harga PPL serta frekuensi pelaksanaan PPL yang perlu dilakukan kajian agar lebih efisien dan tepat sasaran. Hal ini mengingat pasar utama dari PPL adalah anggota IKPI sendiri dan frekuensi setiap anggota mengikuti PPL pada umumnya adalah mengikuti jumlah SKP PPL yang diwajibkan sesuai dengan tingkat sertifikasinya masing-masing.
“Saya sudah menugaskan agar melakukan kajian secara menyeluruh dan bahkan sudah menginstruksikan agar PPL NTS jangan terlalu sering diberikan. Sebab itulah daya tarik pemenuhan PPL NTS yang akan didapatkan oleh anggota dari kegiatan di cabang masing-masing, sehingga tujuan perkumpulan membangun kesatuan dan persatuan dengan rasa kekeluargaan bisa terus dibangun dan dipertahankan,” kata Ruston.
Sayangnya kata Ruston, instruksinya itu tidak dijalankan dan cenderung diabaikan oleh departemen terkait, dan pada akhirnya menimbulkan kritik dari anggota. “Anehnya adalah problematika di Departemen PPL malah diangkat sebagai isu kampanye dari ketua departemennya sendiri. Ini sungguh ironis, tapi show must go on mari kita lihat potensi kedepan dan memperbaiki apa yang kurang di periode yang lalu, sebab perubahan adalah suatu keniscayaan dan kita harus berada di dalam perubahan yang menuju perbaikan dari masa ke masa dan dari periode ke periode,” ujarnya.
(Foto: Istimewa)
Selain itu, Ruston juga memastikan kedepannya mutu PPL akan terus ditingkatkan, tentunya dengan harga PPL yang disesuaikan agar berkeadilan. Hal lainnya juga akan dilakukan pada frekuensi PPL yang akan disesuaikan dengan kebutuhan untuk menekan cost yang tidak perlu.
“Jadi kedepan penyelenggaraan PPL NTS oleh pusat bersifat limitatif, karena prioritas penyelenggaraan akan diberikan kepada pengurus cabang sehingga semua cabang akan berdenyut dan keaktifan IKPI akan terlihat secara merata secara nasional,” ujarnya.
Namun demikian, sebelum mengeksekusi kebijakan itu kata Ruston, tentu semua akan diawali dengan kajian sederhana sebagai landasan dalam mengambil keputusan dan dituangkan dalam peraturan pengurus pusat .
“Ada yang mengatakan saya otoriter, apakah itu betul? Jika saya otoriter tentu ketua departemen yang mengabaikan instruksi akan saya berhentikan. Namun semangatnya bukan disitu, saya mengedepankan kekompakan tim dan terus berupaya agar tim solid hingga selesai masa bakti yang dipercayakan oleh anggota kepada kami,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, diskusinya dengan pengurus harian terkadang keras antar ketua departemen, namun itu semua demi mendapatkan keputusan yang terbaik. Kerasnya diskusi di ruang meeting baik online maupun offline saya lihat sehat dan tidak pernah berdampak pada hubungan pribadi sesama pengurus harian PP-IKPI, mereka tetap kompak penuh rasa kekeluargaan dan saling menghormati
Dijelaskan Ruston, kebalikan dari otoriter adalah egaliter. Sebagai contoh egaliter itu tercermin dalam proses rekrutmen pengurus. Dalam hal ini, ketua umum hanya menunjuk ketua departemen sesuai dengan otoritasnya dan selanjutnya ketua departemen diberikan kepercayaan untuk melakukan rekrutmen sendiri untuk mengisi jajaran departemen masing masing.
“Tidak satupun usulan anggota dari ketua departemen yang saya tolak. Sebab saya menyadari pengurus itu adalah pengabdian dan kita bersyukur dan berterima kasih bila ada yang mau dan mampu berbagi waktu sibuknya untuk IKPI secara sukarela. Berbakti dengan mengorbankan sebagian dari waktu sibuknya, pikiran dan bahkan materi demi kecintaannya terhadap IKPI dan profesi konsultan pajak,” katanya.
Demikian halnya dalam menyusun rencana kerja, Ruston mengaku juga memberikan kebebasan kepada para ketua departemen untuk berkreasi menyerap aspirasi anggota, baik secara langsung maupun melalui struktur perkumpulan seperti pengda dan pengcab. Dengan demikian, setiap ketua departemen selalu mempunyai kesempatan dalam rapat pengurus harian pengurus pusat IKPI untuk memberikan usulan baik untuk departemennya sendiri maupun lintas departemen
“Saya selalu memberikan persetujuan sepanjang usulan tersebut sejalan dengan program kerja yang diamanatkan oleh kongres XI Batu dan peraturan perkumpulan,” ujarnya.
Kata orang bijak show must go on, yang sudah lalu biarlah jadi pelajaran bagi kita semua sebab seperti kata pepatah tak ada gading yang tak retak, sesempurna apapun yang kita rencanakan dan kerjakan pasti ada yang kurang. Oleh karena itu, Ruston mengajak anggota IKPI untuk bersatu padu menyatukan langkah kongkrit untuk mencapai tujuan perkumpulan secara terus menerus. Bila ada hal yang dirasakan kurang, maka kewajiban seluruh anggota IKPI untuk ikut membantu memperbaikinya bersama.
“Munculkan ide-ide untuk terus melakukan perbaikan, ide ide silahkan disampaikan untuk kita pikirkan bersama dan laksanakan bersama dari anggota oleh anggota untuk anggota,” katanya.
Sekadar informasi, salah satu program kerja yang telah disepakati dalam Mukernas 2023 adalah Melakukan kajian atas biaya PPL dikaitkan dengan kondisi Anggota dan tingkat keanggotaan untuk mendapatkan harga yang tepat dan berkeadilan, Oleh karena itu apa yang kami pikirkan selama ini juga menjadi pemikiran anggota dan telah tertuang dalam dokumen program kerja yang disepakati di Mukernas yang akan disahkan dalam kongres XII Bali nanti
Dengan demikian lanjut Ruston, program kerja yang ditetapkan oleh kongres adalah amanat bersifat mandatory untuk dilaksanakan siapapun ketua umum-wakil ketua umum terpilih. Oleh karena itu hendaknya anggota yang peduli dapat bertanya kepada ketua cabang masing-masing, untuk mengetahui program kerja apa saja yang telah disepakati pada Mukernas 2023. Sebab Mukernas hanya dihadiri oleh pengurus pusat, pengurus daerah, pengurus cabang dan pengawas.
Sosialisasi program kerja yang telah disepakati tersebut adalah domain dari pengurus cabang sebagai garda terdepan pengurus yang bersinggungan langsung dengan anggota, sosialisasi tersebut juga bentuk tanggung jawab pengurus cabang atas tindak lanjut usulan program kerja yang disampaikan dalam Rapat Anggota Cabang sebelum disepakati dalam Mukernas.
“Tetap semangat sebab tantangan IKPI kedepan akan semakin menantang dan prospektif untuk kemajuan ekosistem perpajakan Indonesia serta kemajuan profesi konsultan pajak yang terhormat dan mulia officium nobile,” kata Ruston. (Henri PD Silalahi)
IKPI, Jakarta: Panitia Kongres XII Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengajak seluruh anggotanya untuk ikut berkontribusi dan berpartisipasi dalam perhelatan akbar organisasi yang digelar lima tahunan ini. Kali ini, caranya anggota bisa berpartisipasi dalam pemasangan TBanner, yang nantinya di pasang, di sepanjang Jl. By Pass Ngurah Rai, dari keluar Tool Bali Mandara sampai depan pintu masuk ITDC. menuju lokasi kongres di Nusa Dua, Bali.
“Kami berharap kepada anggota yang mengikuti kongres ataupun yang tidak bisa mengikuti hajat besar IKPI ini, hendaknya bisa berpartisipasi dalam pemasangan TBanner,” kata Koordinator Humas Kongres XII IKPI BALI Hijrah Hafiduddin di Jakarta, Selasa (30/7/2024).
Dijelaskan Hijrah, dalam pemasangan TBanner ini anggota dikenakan biaya partisipasi sebesar Rp 665.500. “Selain ikut berpartisipasi dalam perhelatan Kongres, anggota yang memasang TBanner juga mendapatkan keuntungan lain, yakni nama Kantor Konsultan (KKP) dapat dilihat oleh seluruh pengendara yang melewati sepanjang Jalan Bali Mandara. Batas waktu pendaftaran partisipasi TBanner hingga 2 Agustus 2024,” kata Hijrah.
Sekadar informasi, TBanner berukuran 50cm x 2m ini akan dipasangkan di sepanjang jalan setelah pintu keluar TOL Bali Mandara menuju Nusa Dua atau sepanjang Jalan By Pass I Get Ngurah Rai atau di lampu merah pintu masuk ITDC.
IKPI, Jakarta: Calon Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) periode 2024-2029 Vaudy Starworld, akan melakukan pendekatan kepada asosiasi bisnis/usaha dan pelaku usaha. Tujuannya agar seluruh anggota IKPI mengetahui proses dari suatu bisnis untuk menambah pengetahuan, sekaligus bisa menjadi jembatan dalam mempertemukan anggota dengan para calon klien.
“Mereka itu merupakan pasar potensial bagi anggota IKPI untuk mendapatkan klien. Karena itu, kegiatan-kegiatan yang mempertemukan IKPI dengan asosiasi pengusaha dan pelaku usaha harus lebih diperbanyak,” kata Vaudy melalui keterangan tertulisnya Selasa (30/7/2024).
Vaudy mengungkapkan, adapun kegiatan yang bisa dilakukan untuk mempertemukan kedua belah pihak bisa dengan cara menggelar sosialisasi dan seminar perpajakan dengan pembicara dari anggota IKPI ataupun asosiasi usaha.
“Sesungguhnya konsultan pajak dengan dunia usaha itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena keduanya saling membutuhkan satu sama lain. Dengan demikian, potensi-potensi ‘emas’ ini harus digarap secara intensif dan berkelanjutan,” kata Vaudy.
Alasan lain dari kerja sama tersebut adalah bertujuan mendorong anggota IKPI untuk tampil pada pentas nasional, sehingga diharapkan hal ini menjadikan semakin banyak lagi anggota IKPI yang tampil sebagai pembicara di forum-forum besar baik itu yang diselenggarakan IKPI maupun asosiasi usaha.
Menurut Vaudy, hubungan dengan asosiasi usaha ini sangat penting di mana IKPI dapat juga mengadakan seminar berbayar baik di tingkat pusat maupun di cabang. “Seminar-seminar inilah yang nantinya akan mengisi kas IKPI,” ujarnya.
Diungkapkannya, menjalin hubungan dengan asosiasi usaha banyak mendatangkan manfaat bagi IKPI yaitu:
1. Anggota IKPI memperoleh pengetahuan mengenai proses bisnis dengan pemateri langsung dari asosiasi usaha
2. Mengenalkan IKPI ke wajib pajak khususnya asosiasi usaha melalui sosialisasi perpajakan
3. Menjadi salah satu sumber penerimaan IKPI melalui seminar berbayar khusus ke anggota asosiasi usaha tersebut
4. Mendorong anggota IKPI menjadi narasumber pada acara sosialisasi dan seminar dengan anggota asosiasi usaha sehingga anggota IKPI lebih dikenal secara wilayah maupun nasional. (bl)
IKPI, Jakarta: Pelaksanaan Kongres XII Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Nusa Dua, Bali 18-20 Agustus 2024 tinggal menghitung hari. Dalam ajang pemilihan ketua umum, wakil ketua umum dan ketua pengawas yang digelar setiap lima tahunan ini, setiap anggota mempunyai hak untuk menentukan siapa pimpinan IKPI yang layak di mata mereka untuk memimpin organisasi pajak terbesar dan tertua di Indonesia ini selama lima tahun kedepan.
Mendekati Kongres XII ini, sejumlah ketua cabang IKPI telah memantapkan dan mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon nomor 01 yakni Vaudy Starworld dan Jetty.
Ketua IKPI Cabang Bantul Maryanto menyatakan sikapnya untuk mendukung Vaudy Starworld-Jetty untuk memimpin IKPI periode 2024-2029. Adapun alasan Maryanto memantapkan dukungannya tersebut dikarenakan paslon nomor 01 dinilainya sebagai calon pemimpin IKPI masa depan yang baik dan mempunyai Filosofi kepemimpinan “ING NGARSO SUN TULODO ING MADYO MBANGUN KARSO TUT WURI HANDAYANI”.
Dukungan serupa juga disampaikan Ketua IKP Cabang Palembang Andreas Budiman. Dia mengaku dukungan yang diberikan kepada pasangan calon tersebut dikarenakan, kedua aset penting IKPI ini sebagai salah satu kombinasi pasangan yang cocok untuk memimpin IKPI selama lima tahun kedepan. Artinya, keduanya merupakan pasangan pemimpin yang lengkap yakni profesional dan pensiunan pegawai pajak di mana akan menambah gairah dan energy baru di IKPI.
Sementara itu, untuk IKPI Cabang Pangkalpinang menyatakan dengan suara bulat seluruh pengurus dan anggotanya mendukung Vaudy-Jetty sebagai ketua umum dan wakil ketua umum IKPI periode 2024-2029.
“Pak Vaudy pembawa pembaharuan dan perbaikan, sedangkan Ibu Jetty sebagai penyambung birokrasi dengan profesi. Pasangan yang cocok untuk membesarkan IKP, melanjutkan yang baik dan memperbaiki yang kurang dalam meningkatkan pelayanan,” kata Ketua IKPI Cabang Pangkalpinang Mindra Gunawan,” Senin (29/7/2024).
Sementara itu, Ketua IKPI Cabang Bogor Pino Siddharta mengatakan, sebagai organisasi konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia, tantangan yang dihadapi oleh IKPI bukan hal mudah. Banyaknya anggota menjadikan organisasi ini mempunyai banyak tantangan dan kebutuhan.
Dengan demikian, tentunya pengurus pusat harus bisa menjembatani kebutuhan seluruh anggota, sehingga program kerja yang akan dijalankan seyogyanya berasal dari usulan-usulan cabang (bottom up) dan bukan top down.
Pino beranggapan, dalam hal ini pasangan Vaudy-Jetty memberikan kesempatan kepada seluruh cabang untuk memberikan usulan materi program kerja yang dibutuhkan cabang. Ini merupakan salah satu alasan sehingga dirinya secara pribadi dan sebagai Ketua IKPI Cabang Bogor mengusulkan Vaudy-Jetty untuk bisa menjalankan amanah atas usulan IKPI Bogor. Diantaranya :
1. Setiap cabang yang sudah siap beraktifitas (seminar, kursus Brevet Pajak) didukung untuk memiliki kantor sendiri.
2. Fungsi KTA diperluas manfaatnya sebagai kartu multi fungsi dengan kerjasama pihak ketiga.
3. Pihak pusat memberikan bantuan keuangan utk kegiatan yang diperintahkan oleh pusat (sekarang ini cabang membiayai sendiri padahal kas cabang sangat terbatas).
4. Alokasi pembagian seminar oleh cabang ditinjau kembali, karena skrg ini cabang harus membayar kepada pusat dan pengda hasil pendapatan kotor seminar, padahal seminar cabang sendiri kebanyakan mengalami kerugian.
5. Pemberian NTS diatur sedemikian rupa, sehingga mendorong anggota untuk ikut aktif di cabangnya sendiri (skrg ini anggota mendapatkan nts dari kegiatan pusat shg anggota tidak pernah aktif di cabang).
6. Website ikpi dimaksimalkan sebagai sumber referensi mencari aturan perpajakan terbaru.
7. Memberikan keringanan biaya seminar/ppl karena tidak semua anggota mempunyai keuangan yang bagus. (bl)
IKPI, Jakarta: Henri PD Silalahi yang merupakan Ketua Tim Sukses pasangan calon ketua umum dan wakil ketua umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) periode 2024-2029 Ruston Tambunan dan Lisa Purnamasari, menegaskan bahwa paslon yang didukungnya akan terus memberikan kemudahan pelayanan organisasi kepada seluruh anggota IKPI di Indonesia. Salah satu cara yang terus dilakukan adalah dengan meningkatkan berbagai bentuk pelayanan melalui digitalisasi, yakni dengan menggunakan IKPI Smart.
Diceritakan Henri, awalnya IKPI Smart digagas dan didesain oleh Departemen Hubungan masyarakat dan Informasi Teknologi (saat ini menjadi dua departemen terpisah yakni Departemen Humas dan Departemen IT) yang kala itu dipimpin oleh Ketua Departemen Henri PD Silalahi. Tujuannya adalah, memberikan layanan mandiri kepada anggota berbasis website IKPI.
Gagasan inipun disetujui oleh Ketua Umum Mochamad Soebakir, yang kemudian diluncurkan tepat pada perayaan ulang tahun ke-55 IKPI tahun 2020.
Henri mengungkapkan, progres pengembangan dan Implementasi IKPI Smart kala itu adalah langsung di bawah koordinasi Wakil Ketua Umum Ruston Tambunan, yang kemudian naik secara otomatis menjadi ketua umum pada akhir tahun 2021 setelah Ketua Umum Mochamad Soebakir mengundurkan diri.
(Foto: Tangkapan Layar Website IKPI)
“Hingga saat ini manfaat pelayanan IKPI Smart telah dirasakan oleh anggota secara merata di seluruh wilayah Indonesia, dengan adanya IKPI Smart calon anggota maupun anggota dapat mengurus administrasi keanggotaannya secara cepat, mudah, murah dan akurat serta dapat dilakukan kapan saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu,” kata Henri melalui keterangan tertulisnya, Senin (29/7/2024)
Diungkapkannya, layanan mandiri IKPI berbasis website terdiri atas berbagai fitur seperti terlihat pada foto headline berita ini, disana dengan jelas disajikan berbagai fitur: Permohonan keanggotaan mulai dari masuk, peningkatan status keanggotaan, pindah domisili hingga mengundurkan diri dengan kemauan sendiri.
Selain itu, ada juga informasi mengenai PPL dan pembayaran iuran anggota sedangkan di berandanya tersaji berbagai fitur seperti Jadwal PPL, Pendidikan, Peraturan perkumpulan, peraturan perpajakan serta fitur lainnya seperti tersaji pada foto di dalam berita ini. Fitur fitur tersebut masih perlu dikembangkan dan membutuhkan keterlibatan anggota secara aktif agar semakin informatif dan berdaya guna bagi anggota serta Masyarakat.
Menurut Henri, sejak diluncurkannya IKPI Smart, anggota telah merasakan berbagai kemudahan dalam urusan administrasi keanggotaan seperti berbagai permohonan keanggotaan menjadi lebih mudah dan cepat. Demikian juga dengan pembayaran iuran anggota, yang saat ini menjadi lebih mudah dengan berbagai pilihan pembayaran yang telah disediakan IKPI Smart.
Layanan ini tidak hanya memudahkan bagi anggota namun juga sangat memudahkan bagi pengurus daerah serta pengurus cabang dalam mengontrol anggotanya serta mengontrol iuran anggota serta pembagian iuran anggota sebagaimana telah ditetapkan dalam AD/ART Perkumpulan.
Dia mengatakan, layanan berbasis website tentu membutuhkan tanda tangan elektronik yakni ada dua jenis tanda tangan elektronik yakni tanda tangan tersertifikasi dan tanda tangan tidak tersertifikasi yang dibubuhkan pada dokumen. Tanda tangan elektronik yang tersertifikasi adalah tanda tangan yang berbayar dan dibuat oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik, sedangkan tanda tangan tidak tersertifikasi tidak berbayar.
“Mengingat dokumen yang diterbitkan oleh IKPI Smart bukanlah dokumen dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi maka pilihan jatuh pada tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi untuk mengurangi biaya administrasi, hal itu sah saja digunakan sepanjang memenuhi pasal 11 ayat (1) UU ITE,” ujarnya.
Menurutnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memberikan persetujuan penggunaan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi tersebut dengan nomor surat penegasan S-307/PJ.01/2020 05 November 2020 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Pada Dokumen Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Surat itu dikeluarkan sebagai jawaban atas surat IKPI nomor surat S-015/PP IKPI/INS/X/2020 pada 21 Oktober 2020, yang pada intinya DJP mendukung penggunaan tanda tangan elektronik sepanjang tidak bertentangan dengan UU ITE
Selain itu lanjut Henri, penandatanganan daftar realisasi PPL dengan batas waktu 1×24 jam yang dijadikan polemik oleh pihak pihak tertentu adalah untuk memenuhi pasal 11 ayat (1) huruf f UU ITE, yakni penggunaan waktu 1×24 jam juga tidak mengganggu bagi anggota sebab kewajiban pelaporan daftar realisasi PPL adalah satu kali dalam satu tahun.
Adapun bagi anggota yang mengajukan permohonan persetujuan pada akhir April, atau saat jatuh tempo laporan tahunan konsultan pajak nyatanya selalu dibantu oleh tim IT untuk memberikan persetujuan dari back-end. Dengan demikian, waktu 1×24 jam adalah rentang yang cukup bagi si penandatangan untuk membatalkan tanda tangannya apabila diketahui ada hal yang tidak disetujuinya.
Oleh karena itu, kebutuhan anggota tidak terganggu dan syarat UU ITE tetap terpenuhi. Sentuhan IT untuk mengintervensi proses persetujuan hanya dilakukan untuk anggota yang melakukan pengajuan persetujuan daftar realisasi PPL pada saat batas waktu laporan tahunan konsultan pajak sudah mepet, oleh karena itu setiap anggota hendaknya menyelesaikan dan melaporkan kewajiban laporan tahunannya ke PPPK sebelum tanggal akhir pelaporan.
Sekadar informasi, IKPI Smart adalah satu kesatuan dengan Website IKPI, dimana website tersebut telah menyajikan berbagai fitur yakni: Peraturan Perpajakan, Pendidikan, PPL, Kerjasama serta berbagai layanan IKPI seperti: Forum Diskusi, Layanan Pro Bono, Laman daerah, Perpustakaan dan artikel. Seluruh fitur fitur itu masih perlu dikembangkan dan membutuhkan keterlibatan anggota secara sukarela tanpa pamrih
Paslon 02 Ruston-Lisa memastikan seluruh fitur-fitur itu akan dikembangkan secara bertahap dan paralel dengan nantinya merekrut pengurus yang terkait dengan fitur fitur tersebut agar Website IKPI serta aplikasi IKPI Smart semakin smart dan semakin memberikan manfaat bagi anggota dalam menjalankan profesinya sebagai konsultan pajak yang profesional, Berkompeten, dan berintegritas yang mumpuni serta ekosistem perpajakan yang terus dibangun kearah yang lebih baik dan lebih baik.
Adapun administrasi pelaksanaan PPL dan Pendidikan Kursus akan dikembangkan sepenuhnya berbasis website mulai dari pengajuan pelaksanaan PPL/Pendidikan, pendaftaran peserta, pembayaran, presensi kehadiran hingga terbitnya sertifikat PPL/Pendidikan kursus serta daftar realisasi PPL sepenuhnya berbasis web sehingga kecepatan layanan kepada anggota serta akurasi data semakin ditingkatkan dan biaya tenaga kerja sekretariat yang bersifat klerikal dapat dikurangi
Berdasarkan hal itu, Henri mengungkapkan bahwa digitalisasi adalah suatu keniscayaan yang harus diikuti. Itulah sebabnya IKPI harus terus mengadopsi perkembangan teknologi untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan murah serta akurat dari masa ke masa baik kepada anggota maupun masyarakat wajib pajak agar IKPI terus terdepan dan terkemuka dalam ekosistem perpajakan Indonesia.(bl)
IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) namanya semakin berkibar di tingkat nasional maupun internasional. Organisasi yang dihuni oleh para profesional konsultan pajak ini, menjadi magnet kuat bagi banyak orang khususnya media massa untuk menjadikan IKPI sebagai narasumber pemberitaan perpajakan nasional.
Pemahaman yang mendalam tentang ilmu perpajakan, menjadikan Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan seringkali dijadikan narasumber berbagai media televisi, cetak, radio, maupun online.
Seperti kasus mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Sambodo. Secara khusus Ruston diundang untuk memberikan tanggapannya oleh Metro TV, tentang sejauh mana konsultan pajak bisa terlibat di dalam pusara gratifikasi yang menimpa pegawai DJP tersebut.
Kasus ini juga memaksa belasan media Televisi, online dan radio memburu ketua umum IKPI ini untuk dimintai tanggapannya.
(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)
“Banyak wartawan yang menginginkan tanggapan Pak Ruston atas kasus tersebut, membuat pengurus pusat IKPI memutuskan untuk menggelar konferensi pers di Gedung Sekretariat Pusat IKPI, Pejaten, Jakarta Selatan, dan semua pertanyaan wartawan saat itu dijawab dengan tuntas dan lugas oleh Pak Ketum,” kata Henri PD Silalahi, Ketua Tim Sukses Ruston Tambunan dan Lisa Purnamasari periode 2024-2029, melalui keterangan tertulisnya, Minggu (28/7/2024).
Bukan hanya itu, Ruston juga menjadi narasumber langganan bagi Radio RRI, MNC Trijaya, dan Sonora dalam setiap isu perpajakan nasional.
“Jika ada hot isu perpajakan, tiga radio nasional itu selalu meminta Pak Ruston untuk melakukan wawancara dialog secara langsung (live). Tentu untuk bisa menjadi narasumber media, apalagi melakukan siaran langsung, tentu harus mempunyai pengetahuan yang mumpuni serta sudah cukup dikenal publik,” kata Henri.
Menurut Henri, Ruston juga sering mengisi kolom opini di berbagai media cetak dan online tentang isu perpajakan, dan itu dilakukannya sejak lama. Karena kemampuan itu juga lah namanya menjadi rekomendasi banyak media untuk dijadikan sebagai narasumber, termasuk majalah Proksi PPPK Kementerian Keuangan.
(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)
Status Ruston sebagai ketua umum IKPI tentu saja berdampak positif terhadap organisasi yang dipimpinnya itu. Pemberitaan media, bukan hanya mengangkat nama Ruston secara pribadi, tetapi nama IKPI sebagai konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia juga ikut terkerek naik.
“Pak Ruston bukan hanya membuat IKPI dikenal masyarakat luas, tetapi juga menjadikan asosiasi ini sebagai organisasi yang seksi untuk menjadikan orang-orang di dalamnya sebagai narasumber pemberitaan perpajakan,” kata Henri.
Terakhir kata Henri, Radio Sonora pernah meminta anggota atau pengurus IKPI menjadi narasumber tetap di acara dialog hukum yang mereka selenggarakan dengan durasi 90 menit.
Kerja kerja sosial ini membutuhkan banyak orang namun kepedulian anggota terkadang tergerus oleh kesibukannya dalam menjalankan profesinya untuk membangun kantornya masing masing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dirinya dan keluarganya
Dalam masa kampanye ini kata Henri, dirinya mengaku bersyukur banyak sekali anggota yang peduli dan sangat intens dalam berbagai diskusi di media resmi IKPI maupun yang dibentuk sendiri oleh anggota. “Sumbangsih pemikiran ini tentu perlu dan akan lebih berguna ketika kita semua aktif dan terlibat langsung untuk mewujudkan wacana yang tercipta dalam berbagai diskusi tersebut,” ujarnya.
Menurut Henri, IKPI sesungguhnya membutuhkan banyak orang yang secara sukarela dan tanpa pamrih untuk mewujudkan tujuan perkumpulan mulai dari pengurus pusat, pengurus daerah dan pengurus cabang hingga menjadi panitia di berbagai kegiatan formal.
Artinya, anggota nantinya bisa terlibat aktif di dalam tim yang dibentuk di luar kepengurusan seperti Tim Pengasuh WP bertanya-IKPI menjawab yang akan kita kembangkan dan wujudkan di website IKPI.
“Dalam kegiatan itu, nantinya mereka sebagai narasumber atau lainnya. Karena kedepan kegiatan IKPI sendiri akan semakin padat dengan banyaknya kerja sama yang terjalin dengan ratusan asosiasi pelaku usaha yang terdaftar di Kadin maupun Apindo. Jadi, siapapun nanti yang terpilih menjadi ketua umum-wakil ketua umum siap-siap anggota untuk aktif berkontribusi untuk kemajuan IKPI,” ujarnya.
Lebih lanjut Henri mengungkapkan, seluruh anggota sudah harus menyiapkan diri dan terlibat dalam berbagai aktivititas IKPI secara suka rela untuk mengasah kompetensi dan integritas yang mumpuni. Sehingga potensi anggota IKPI bisa ditampilkan menjadi narasumber dalam berbagai dialog tatap muka, radio, ataupun televisi, serta banyak hal lainnya yang akan kita kerjakan bersama. (bl)
IKPI, Jakarta: Calon Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) periode 2024-2029 Ruston Tambunan menyatakan akan mewujudkan lahirnya Undang-Undang Konsultan Pajak (UU KP) jika terpilih kembali di Kongres XII yang akan digelar di Nusa Dua, Bali, 18-20 Agustus 2024.
Saat ini, Ruston yang juga merupakan incumbent Ketum IKPI terus melakukan penguatan-penguatan dengan melibatkan akademisi, mahasiswa, dan pakar-pakar hukum agar Rancangan UU KP yang sejak 2018 sudah masuk di Prolegnas DPR bisa segera dibahas dan kemudian disahkan menjadi UU.
“Pak Ruston dalam kapasitasnya sebagai Ketum IKPI sudah membentuk Tim Task Force RUU KP, yang bertugas menggandeng seluruh pihak pemangku berkepentingan terkait untuk bersama-sama berjuang menggolkan RUU KP,” kata Henri PD Silalahi yang juga merupakan Ketua Tim Sukses pasangan calon ketua umum IKPI nomor 02 (Ruston Tambunan-Lisa Purnamasari) melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (27/7/2024).
Lebih lanjut Henri mengungkapkan, dalam Kampanye Gembira dan silaturahmi Ruston-Lisa mendengar dan menyerap aspirasi anggota IKPI Cabang Jakarta Utara pada Rabu 24 Juli di Resto Cabe Ijo PIK-2 Jakarta Utara yang dihadiri Ketua Cabang IKPI Jakarta Utara Franky Foreson dan jajarannya serta Ketua Pengda DKI Jakarta Emanuel Ali, pasangan calon nomor 02 beserta tim sukses seperti Henri PD Silalahi dan Alwi Chandra mendengarkan apa yang diinginkan anggota cabang terhadap ketua umum IKPI periode mendatang.
(Foto: Istimewa)
“Mereka menginginkan ketua umum bisa merealisasikan UU KP yang telah lama dinantikan, dan Pak Ruston menargetkan untuk bisa merealisasikannya jika dipercaya memimpin IKPI di periode mendatang,” kata Henri.
Sekadar informasi, acara dibuka dan diawali dengan pemaparan dari Henri PD Silalahi yang bertindak sebagai moderator dalam acara tersebut. Henri memaparkan latar belakang pencalonan Ruston Tambunan dan Lisa Purnamasari, dilanjutkan dengan pemaparan dari paslon 02 kemudian tanya jawab, saran dan masukan dari peserta yang diakhiri dengan makan siang bersama serta berfoto bersama dengan pose tangan dikepal sebagai tanda semangat, persatuan dan perjuangan IKPI.
Sebelum acara dimulai kata Henri, tampak bincang-bincang akrab antara peserta dengan Ruston Tambunan serta Lisa Purnamasari yang duduk di meja bundar yang berbeda. Mereka terlihat saling sapa dan bercerita satu sama lain, dan tak ada rasa canggung di dalam komunikasi itu.
“Pada saat tanya jawab, ada pertanyaan yang menarik dari Pak Edi Suwito yang bertanya sesungguhnya apakah UU KUP itu diperlukan dan apabila diperlukan bagaimana caranya untuk mewujudkannya?,” kata Henri lagi.
Pertanyaan ini tentu sangat menarik sebab UU KP sudah menjadi amanat kongres sejak Kongres X Makassar tahun 2014 dan terus diperjuangkan dari periode ke periode secara estafet. Jadi agenda UU KP sudah berjalan dua periode dan sudah ditetapkan sebagai salah satu program kerja 2024-2029 dalam Mukernas tahun 2023 di Surabaya, Jawa TImur yang akan disahkan dalam kongres XII Bali.
Dalam kesempatan itu kata Henri, Ruston Tambunan menjelaskan bahwa UU KP tentu sangat diperlukan untuk melindungi wajib pajak dan profesi konsultan pajak serta konsultan pajak itu sendiri dalam menjalankan profesinya secara profesional yang kompeten dan berintegritas.
Menurut Henri, RUU Konsultan Pajak itu sendiri sudah masuk prolegnas sejak tahun 2018 dan saat ini juga masih tercatat dalam prolegnas hal itu dapat dicek di website DPR RI.
Mengapa proses ini berhenti dan seperti tidak ada tanda tanda akan disetujui? Jawabannya kata Henri, membuat UU itu memang tidak mudah dan melalui proses politik yang Panjang. Oleh karena itu diperlukan dukungan dari masyarakat tidak cukup dari para konsultan pajak saja.
Dengan demikian, harus ada perubahan paradigma dari yang sebelumnya UU itu ada untuk melindungi profesi dan konsultan pajak itu sendiri, menjadi perlindungan wajib pajak dan profesi serta konsultan pajak.
Adapun upaya yang telah dilakukan Ketum Ruston bersama jajaran pengurusnya, untuk menggolkan UU KP ini juga telah dilakukan secara paralel. Pertama untuk menggalang dukungan masyarakat maka IKPI semakin inklusif dengan pihak pihak pemangku kepentingan seperti Kadin dan Apindo yang menjadi wadah para pelaku usaha juga dunia akademis.
Saat ini IKPI sudah menandatangani 82 MoU dengan perguruan tinggi dan/atau Lembaga pendidikan, MoU itu adalah sebagai payung selanjutnya akan diterjemahkan dalam kerja sama dalam berbagai bidang seperti Kursus Brevet Pajak, penelitian dan lain-lain
Untuk internal IKPI sudah membentuk Tim Task Force yang diketuai oleh Dr. Edy Gunawan dengan anggota dari seluruh anggota yang sudah terlihat actionnya untuk mewujudkan UU KP baik dari pengurus pusat, pengda maupun pengcab serta anggota biasa.
“Yang penting syaratnya adalah mau dan bersedia menyisihkan sebagian dari waktu sibuknya untuk duduk bersama merancang, mempersiapkan dan menyiapkan sumber daya yang kita miliki untuk bersama-sama menggolkan UU KP,” ujarnya.
Inklusifitas dengan para pemangku kepentingan termasuk pemerintah sudah on the track dan akan semakin di tingkatkan. Pada akhirnya, berbagai kerja sama yang dilakukan akan memberikan manfaat berupa dukungan masyarakat dalam upaya mewujudkan UU KP.
“Paslon 02 menargetkan hal itu diwujudkan dalam masa bakti 2024-2029 apabila terpilih dalam kongres XII nanti,” kata Henri. (bl)
