Category: Berita Harian

Penerimaan Pajak Bali Tembus Rp5,13 Triliun hingga April 2025, Perdagangan dan Pariwisata Jadi Motor Utama

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali mencatat kinerja positif dalam empat bulan pertama 2025. Total penerimaan pajak di wilayah ini mencapai Rp5,13 triliun, tumbuh 10,21 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp4,6 triliun.

Kepala Kanwil DJP Bali, Darmawan, dalam keterangannya di Denpasar menjelaskan, sektor perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi serta perawatan kendaraan bermotor, menjadi penyumbang terbesar penerimaan dengan kontribusi mencapai Rp942,69 miliar atau 18,36 persen dari total.

“Pertumbuhan ini mencerminkan geliat ekonomi Bali yang terus membaik, khususnya dari aktivitas perdagangan dan sektor pariwisata yang kembali pulih pasca-pandemi,” ujar Darmawan, Rabu (28/5/2025).

Sektor pariwisata, yakni penyediaan akomodasi serta usaha makan dan minum, menempati posisi kedua dengan kontribusi Rp848,09 miliar atau 16,52 persen. Diikuti oleh sektor keuangan dan asuransi sebesar Rp734,40 miliar (14,31 persen), aktivitas profesional dan teknis Rp434,91 miliar (8,47 persen), serta industri pengolahan sebesar Rp398,04 miliar (7,75 persen). Sektor lainnya menyumbang total Rp1,77 triliun atau sekitar 34,58 persen dari keseluruhan penerimaan.

Darmawan juga mengungkapkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Denpasar menjadi penopang terbesar dalam capaian ini dengan realisasi Rp2,7 triliun dari target tahunan Rp8,5 triliun.

Dari sisi jenis pajak, Pajak Penghasilan (PPh) mendominasi dengan nilai Rp3,7 triliun. Sementara itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tercatat sebesar Rp1,12 triliun. Sisanya berasal dari jenis pajak lain yang berjumlah Rp264,16 miliar.

Meski pertumbuhan cukup menjanjikan, realisasi penerimaan baru menyentuh 28,54 persen dari target tahunan yang hampir menembus Rp18 triliun. Namun, optimisme tetap terjaga, didukung oleh meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Hingga Mei 2025, sebanyak 340.935 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh telah dilaporkan. Jumlah ini terdiri atas 35.955 SPT dari badan usaha, 267.280 SPT dari pegawai, dan 37.700 SPT dari wajib pajak orang pribadi non-karyawan.

“Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, angka pelaporan SPT naik sekitar tiga persen. Ini menunjukkan kesadaran perpajakan masyarakat Bali juga mengalami peningkatan,” kata Darmawan. (alf)

 

 

DJP Ungkap Tantangan Awasi Pajak Influencer: Identitas Ganda Jadi Kendala

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan telah melakukan pengawasan hingga pemeriksaan terhadap para influencer dan content creator terkait kewajiban perpajakan mereka. Hal ini diungkapkan oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, dalam sebuah diskusi publik yang digelar di Hotel Ashley, Jakarta, pada Selasa (27/5/2025).

“Kalau ditanya apakah kami pernah melakukan pemeriksaan terhadap influencer, saya bisa pastikan itu sudah pernah dilakukan. Ada catatannya,” ujar Yon di hadapan peserta diskusi.

Namun, ia mengakui bahwa proses pengawasan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kesulitan dalam mengidentifikasi secara spesifik para pelaku industri digital karena keterbatasan struktur data dan belum adanya klasifikasi usaha yang mengakomodasi profesi influencer secara tersendiri dalam sistem Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

“Seorang influencer bisa juga berstatus sebagai ASN atau karyawan swasta. Ketika profesi tumpang tindih, maka pemetaan datanya menjadi lebih rumit,” jelasnya.

Menurut Yon, DJP tidak secara khusus membidik nama-nama tertentu, melainkan bekerja berdasarkan data yang ditemukan dan dilakukan verifikasi apabila ditemukan ketidaksesuaian antara penghasilan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) dengan informasi yang dimiliki otoritas pajak.

“Penindakannya bertahap. Kita mulai dari pendekatan lunak, verifikasi, klarifikasi, lalu bisa ke tindakan yang lebih tegas bila diperlukan,” imbuhnya.

Yon juga mengingatkan bahwa kewajiban pajak berlaku sama bagi semua profesi. “Apapun pekerjaannya mau influencer, PNS, karyawan, atau pengusaha kalau penghasilannya melewati batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka tetap wajib membayar pajak sesuai tarif yang berlaku,” tegasnya.

Sebagai catatan, kewajiban perpajakan bagi influencer bukan merupakan jenis pajak baru. Profesi ini digolongkan sebagai pekerjaan bebas dalam ketentuan Pajak Penghasilan (PPh), dan telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. (alf)

 

DJP Sederhanakan Pelaporan SPT dan e-Faktur Coretax Melalui PER-11/2025 

Posted on by Admin IKPI

IKPI ,Jakarta: Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi mengesahkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 pada 22 Mei 2025. Regulasi setebal 119 halaman ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum, menyederhanakan administrasi, serta mendukung implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) yang tengah diperbarui.

Dalam konsiderannya, PER-11/2025 ditegaskan sebagai respon atas kebutuhan sistem pelaporan pajak yang lebih adaptif terhadap dinamika bisnis dan teknologi saat ini. Ketentuan lama dinilai belum memadai dalam menjawab tantangan pelaporan pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea meterai.

PER-11/2025 menghadirkan pengaturan komprehensif seputar bentuk, isi, dan prosedur pengisian serta penyampaian berbagai jenis Surat Pemberitahuan (SPT), antara lain:

• SPT Masa PPh, mencakup:

• PPh Pasal 21/26;

• SPT Masa PPh Unifikasi;

• Laporan penerimaan negara dari usaha hulu migas.

• SPT Masa PPN, untuk:

• Pengusaha Kena Pajak (PKP);

• PKP dengan pedoman khusus pengkreditan pajak masukan;

• Pemungut PPN yang bukan PKP.

• SPT Masa Bea Meterai.

• SPT Tahunan PPh, termasuk:

• Wajib Pajak orang pribadi;

• Wajib Pajak badan, baik dalam rupiah maupun dolar AS, khususnya bagi entitas usaha hulu migas.

• Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 untuk bank, BUMN, BUMD, perusahaan terbuka, dan Wajib Pajak lainnya.

• Dokumen Lampiran SPT, termasuk format, jenis, dan sarana penyampaiannya.

• Prosedur Penyampaian dan Pengolahan SPT oleh DJP.

Seluruh SPT wajib memuat elemen dasar seperti jenis pajak, identitas dan NPWP Wajib Pajak, masa/tahun pajak, serta tanda tangan (manual atau elektronik) dari Wajib Pajak atau kuasanya.

Aturan Teknis Pembuatan e-Faktur

Selain pelaporan SPT, PER-11/2025 juga menegaskan ketentuan baru dalam penerbitan faktur pajak elektronik. Dalam Pasal 40 disebutkan bahwa faktur pajak wajib berbentuk dokumen elektronik dan dibuat melalui:

• Portal Wajib Pajak; atau

• Aplikasi lain yang terhubung langsung dengan sistem administrasi DJP.

Faktur tersebut harus mencantumkan tanda tangan elektronik.

Lebih lanjut, Pasal 44 b mengatur bahwa e-Faktur wajib diunggah ke DJP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah dibuat, menggunakan modul e-Faktur yang telah disediakan. Persetujuan dari DJP menjadi syarat sahnya faktur tersebut.

Transformasi Pajak Lewat Coretax

PER-11/2025 merupakan salah satu pilar penting dalam agenda transformasi digital DJP melalui Coretax. Dengan kejelasan aturan dan kemudahan teknis yang ditawarkan, pemerintah berharap pelaporan pajak makin efisien, akuntabel, dan terintegrasi.

Wajib Pajak baik individu, badan, maupun entitas usaha migas diimbau segera mempelajari dan menyesuaikan diri dengan ketentuan baru ini agar tidak terkendala dalam proses pelaporan pajak. (alf)

 

Norwegia Uji Coba Pemberian Potongan Pajak Kepada100 Ribu Pemuda Terpilih

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah Norwegia akan memberikan fasilitas potongan pajak yang mencapai Rp 43,7 juta pertabun kepada 100 ribu pemuda terpilih. Langkah ini merupakan bagian dari eksperimen nasional untuk mengkaji pengaruh insentif pajak terhadap partisipasi tenaga kerja kaum muda.

Rencana ambisius ini akan menargetkan pekerja kelahiran antara tahun 1990 hingga 2005, dengan pemilihan dilakukan secara acak. Bila disetujui parlemen, mereka yang terpilih akan menikmati keringanan pajak hingga US$ 2.700 per tahun (sekitar Rp 43,7 juta) selama periode tiga hingga lima tahun.

Menurut laporan Reuters pada Rabu (28/5/2025), inisiatif ini diajukan oleh Menteri Keuangan Jens Stoltenberg bersama Menteri Tenaga Kerja Tonje Brenna. Tujuannya adalah menggali data empiris mengenai efektivitas pemotongan pajak dalam mendorong kaum muda untuk memasuki atau tetap berada di dunia kerja formal.

“Langkah ini akan memberi kita bukti konkret apakah pengurangan pajak benar-benar mendorong lebih banyak anak muda untuk bekerja, atau meningkatkan jam kerja mereka yang sudah bekerja,” ungkap Kementerian Keuangan dalam keterangannya.

Sebanyak 100 ribu pekerja muda akan menjadi bagian dari studi berskala nasional, sementara kelompok lainnya akan tetap membayar pajak seperti biasa. Perbandingan antara kedua kelompok ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam bagi perumusan kebijakan ketenagakerjaan di masa mendatang.

Program ini diperkirakan menelan anggaran sekitar US$ 49 juta per tahun, atau hampir Rp 794 miliar. Meski demikian, biaya ini dinilai kecil jika dibandingkan dengan kekuatan fiskal Norwegia yang ditopang oleh dana kekayaan negara senilai US$ 1,8 triliun yang terbesar di dunia. Negara tersebut secara rutin menarik puluhan miliar dolar dari dana tersebut untuk membiayai kebijakan publik.

Selain menghadapi tekanan jaminan sosial yang meningkat, Norwegia juga tengah bergulat dengan kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor. Oleh karena itu, pemerintah gencar mencari solusi, termasuk melalui pelatihan kerja dan reformasi dukungan sosial.

Jika berhasil, program ini berpotensi menjadi model kebijakan baru untuk negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa dalam menarik partisipasi tenaga kerja muda. (alf)

 

 

Pemerintah Pertimbangkan Penerapan Pajak Kekayaan

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah mulai membuka peluang untuk menerapkan pajak kekayaan (wealth tax) sebagai upaya memperkuat penerimaan negara dan menciptakan keadilan sosial. Meski demikian, Kementerian Keuangan menegaskan bahwa wacana tersebut masih membutuhkan proses panjang serta kajian mendalam sebelum dapat diimplementasikan.

Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan, Yon Arsal, menyampaikan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap pentingnya pajak kekayaan, namun penetapan jenis pajak baru memerlukan tahapan yang hati-hati dan tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa.

“Kita punya arah ke sana, tetapi pengenalan pajak baru bukan perkara sederhana. Butuh waktu, riset, dan tentu saja diskusi publik yang inklusif,” ujar Yon dalam sebuah diskusi bertajuk “Keadilan Pajak dan Reformasi Fiskal’ yang digelar di Hotel Ashley Wahid Hasyim, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

Yon menegaskan bahwa regulasi pajak kekayaan nantinya harus melalui proses legislasi karena dikategorikan sebagai jenis pajak baru. Ini berarti pembahasan bersama DPR RI dan penyesuaian dalam Undang-Undang Perpajakan menjadi syarat mutlak.

“Kalau hari ini kita ingin kenakan pajak, lalu besok langsung bikin aturannya, tentu tidak bisa seperti itu. Kita butuh kajian cost-benefit analysis dan melihat beban pajak yang sudah ada,” tambahnya.

Isu pajak kekayaan sendiri terus menjadi sorotan dalam forum-forum internasional sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Namun di Indonesia, wacana ini masih berada dalam tahap eksplorasi dan diskursus publik.

Dalam forum yang sama, Yenti Nurhidayat dari Forum Pajak Berkeadilan Indonesia (FPBI) mendorong agar pemerintah tidak hanya mempertimbangkan, tetapi juga segera menindaklanjuti penerapan pajak kekayaan sebagai salah satu alternatif penyumbang penerimaan negara.

“Mereka yang berada di puncak piramida ekonomi menikmati berbagai fasilitas dan akses istimewa dari negara. Sudah saatnya kontribusi mereka juga diatur melalui skema pajak yang lebih adil,” kata Yenti.

Mengutip laporan yang dirilis oleh PRAKARSA dan FPBI, pajak kekayaan diusulkan dikenakan pada individu dengan aset bersih di atas US$ 10 juta atau sekitar Rp 155 miliar. Tarif yang diusulkan bersifat progresif, antara 1% hingga 2%, dengan cakupan aset yang luas, termasuk tabungan, saham, logam mulia, hingga warisan dan hibah.

Diperkirakan terdapat sekitar 4.600 orang Indonesia yang masuk dalam kategori wajib pajak kekayaan ini. Dengan estimasi tersebut, potensi penerimaan negara dari pajak kekayaan bisa mencapai Rp 54 triliun hingga Rp 155 triliun untuk satu kali pengenaan.

Langkah menuju penerapan pajak kekayaan ini menandai titik awal diskusi serius tentang keadilan fiskal di Indonesia. Pemerintah pun ditantang untuk menyeimbangkan kebutuhan penerimaan dengan prinsip inklusivitas dan keberlanjutan ekonomi nasional. (alf)

 

 

 

 

Penerimaan Pajak DJP Jakarta Pusat Tembus Rp35,84 Triliun hingga April 2025

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Penerimaan pajak di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Pusat menunjukkan kinerja impresif hingga 30 April 2025. Tercatat total penerimaan mencapai Rp35,84 triliun atau setara dengan 32,33% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp110,85 triliun.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat, Eddi Wahyudi, mengungkapkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) mendominasi kontribusi penerimaan dengan angka Rp24,71 triliun atau 42,59% dari target. “Pertumbuhan penerimaan secara tahunan mencapai 7,26% dibanding periode yang sama tahun lalu,” ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (27/5/2025).

Selain PPh, sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) turut menyumbang Rp7,81 triliun atau 15,05% dari target. Sementara itu, pos Pajak Lainnya mencatatkan capaian luar biasa sebesar Rp3,28 triliun, melampaui target sebesar Rp75,95 miliar setara dengan 4.323,84% dari target.

Eddi menjelaskan bahwa lonjakan pada Pajak Lainnya disebabkan oleh penerimaan signifikan dari jenis pajak tertentu yang sebelumnya ditargetkan konservatif. “Ini mencerminkan adanya aktivitas ekonomi tertentu yang melonjak tajam dan berhasil ditangkap sistem administrasi perpajakan,” imbuhnya.

Kontribusi terbesar terhadap penerimaan April 2025 berasal dari tiga sektor utama: perdagangan (Rp3,66 triliun), industri pengolahan (Rp1,89 triliun), dan jasa perusahaan (Rp1,65 triliun). Secara bulanan, penerimaan neto April melonjak 32,45% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pertumbuhan pesat ini turut ditopang oleh peningkatan kinerja sistem Coretax yang semakin stabil. “Peningkatan performa layanan ini sangat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya,” kata Eddi.

Secara keseluruhan, penerimaan pajak dari seluruh Kanwil DJP di Jakarta hingga akhir April 2025 mencapai Rp421,87 triliun atau 27,54% dari target nasional. Rinciannya meliputi PPh Non-Migas sebesar Rp206,02 triliun (23,83%), PPN sebesar Rp80,65 triliun (14,09%), PPh Migas sebesar Rp9,08 triliun (14,45%), serta PBB dan Pajak Lainnya sebesar Rp126,06 triliun atau 396,98% dari target.

Menariknya, dibandingkan dengan bulan Maret 2025, terjadi lonjakan penerimaan sebesar 210,76 persen pada April. Hal ini mencerminkan keberhasilan akselerasi pemungutan PPh dan PPN serta pengaruh positif dari reformasi sistem administrasi perpajakan melalui Coretax. (alf)

 

 

DJP Perbarui Batas Waktu Unggah e-Faktur Lewat PER-11/2025: Tak Lagi Tanggal 15!

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi memperpanjang batas waktu unggah faktur pajak elektronik (e-Faktur) berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 (PER-11/2025). Dalam aturan terbaru ini, pengusaha kena pajak (PKP) diberikan kelonggaran waktu hingga tanggal 20 bulan berikutnya untuk mengunggah e-Faktur, menggantikan batas sebelumnya yang jatuh pada tanggal 15 berdasarkan PER-03/PJ/2022 juncto PER-11/PJ/2022.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari penyesuaian implementasi sistem inti administrasi perpajakan (coretax system) yang tengah digalakkan DJP. Salah satu perubahan signifikan lainnya adalah penghapusan kewajiban permintaan nomor seri faktur pajak (NSFP) sebelum pengunggahan e-Faktur. Kini, NSFP akan diberikan secara otomatis saat e-Faktur diunggah dan mendapat persetujuan dari DJP, selama unggahan dilakukan dalam rentang waktu yang ditentukan.

“Ini adalah bentuk penyederhanaan dan modernisasi proses administrasi perpajakan. Kami mendorong kepatuhan sekaligus memberikan ruang yang lebih rasional bagi PKP dalam mengelola pelaporan e-Faktur,” ujar seorang pejabat DJP yang tidak disebutkan namanya.

Ilustrasi Kasus

Ambil contoh kasus PT H, sebuah PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) pada 11 September 2025. Mereka membuat e-Faktur pada hari yang sama menggunakan modul e-Faktur dan mencantumkan tanggal faktur 11 September. Namun, pengunggahan baru dilakukan pada 14 Oktober 2025. Karena masih dalam batas waktu hingga 20 Oktober 2025, e-Faktur tersebut tetap disetujui DJP.

Sebaliknya, bila PT H baru mengunggah e-Faktur itu pada 21 Oktober 2025, maka DJP akan menolaknya. Alhasil, dokumen itu tidak dianggap sebagai faktur pajak yang sah.

Ketentuan Lama Masih Berlaku Terbatas

Meski aturan baru ini mulai berlaku, ketentuan dalam PER-03/PJ/2022 s.t.d.d. PER-11/PJ/2022 tetap diterapkan dalam konteks tertentu, terutama untuk PKP yang masih menggunakan e-Faktur client desktop atau host-to-host. Artinya, transisi ke sistem baru bersifat bertahap dan mempertimbangkan kesiapan teknologi para PKP.

Dengan diberlakukannya PER-11/2025, DJP berharap wajib pajak makin mudah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya tanpa mengorbankan akurasi dan kepatuhan.(alf)

 

Dirjen Pajak Tegaskan Fokus Benahi Coretax dan Integritas SDM

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto menegaskan arah kebijakan perpajakan ke depan akan berfokus pada penguatan integrasi data dan sistem, khususnya optimalisasi sistem Coretax.

Tak hanya itu, Bimo juga menempatkan integritas sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan sebagai pilar utama dalam reformasi perpajakan nasional.

“Fokus kita bukan hanya pada sistem, tapi juga pada manusianya dan integritas institusinya,” ujar Bimo usai rapat bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (27/5/2025).

Bimo menyampaikan bahwa dirinya kini tengah melakukan pemetaan terhadap berbagai persoalan dan isu strategis yang dihadapi Ditjen Pajak. Proses ini direncanakan berlangsung selama sebulan sebagai bagian dari masa transisi awal pascapelantikannya, sejalan dengan arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Detention period sampai Desember ini akan kita manfaatkan untuk mempercepat perbaikan performa Coretax. Kita ingin akselerasi benar-benar terasa,” tegas Bimo.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa hasil dari proses pemetaan tersebut nantinya akan disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Presiden Prabowo Subianto sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun arah kebijakan fiskal jangka menengah.

“Mudah-mudahan dalam waktu kurang dari sebulan sudah bisa saya update ke rekan-rekan,” tambahnya.(alf)

 

Pemerintah Pangkas PPN Tiket Pesawat 6% Mulai Juni 2025

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah kembali menggulirkan stimulus untuk menggenjot konsumsi masyarakat jelang libur sekolah. Kali ini, insentif hadir dalam bentuk pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 6% untuk tiket pesawat, yang akan berlaku mulai 5 Juni hingga pertengahan Juli 2025.

Kebijakan ini diumumkan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, dalam keterangan resminya pada Selasa (27/5/2025). Ia menyebut, langkah ini merupakan bagian dari strategi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II agar tetap berada di kisaran 5 persen.

“Insentif ini dirancang untuk memanfaatkan momentum libur sekolah dengan mendorong mobilitas masyarakat, menjaga daya beli, dan meningkatkan konsumsi dalam negeri,” ujar Susiwijono.

Rencana pemberian insentif tersebut telah melalui pembahasan mendalam dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat menteri pada Jumat (23/5/2025). Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan dihadiri para menteri terkait serta pimpinan kementerian/lembaga. Seluruh program stimulus disepakati untuk mulai diterapkan pada 5 Juni 2025.

Tak hanya pembebasan PPN tiket pesawat, pemerintah juga menyiapkan sederet stimulus lain untuk mendorong sektor transportasi dan pariwisata. Diskon sebesar 30% akan diberikan untuk tiket kereta api dan 50% untuk angkutan laut selama dua bulan ke depan.

Sementara itu, tarif tol pun ikut dipangkas sebesar 20%, menyasar sekitar 110 juta pengendara. Skema diskon ini mengikuti pola yang sukses diterapkan pada masa mudik Natal-Tahun Baru (Nataru) dan Lebaran sebelumnya.

Dengan rangkaian insentif ini, pemerintah berharap lonjakan aktivitas ekonomi domestik dapat menjadi penopang utama dalam menjaga stabilitas pertumbuhan nasional di tengah dinamika global yang masih fluktuatif.(alf)

 

Kepada Lembaga Pemeringkat Internasional, Menkeu Tegaskan Komitmen Fiskal dan Optimisme Ekonomi Indonesia

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerima kunjungan resmi dari lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor’s (S\&P) di kantor pusat Kementerian Keuangan, dikutip, Selasa (27/5/2025). Pertemuan ini menjadi ajang penting bagi pemerintah Indonesia untuk menegaskan komitmennya terhadap kebijakan fiskal yang hati-hati, kredibel, dan bertanggung jawab di tengah dinamika ekonomi global yang menantang.

Dalam diskusi tersebut, Menkeu memaparkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang tetap kokoh meskipun dunia tengah menghadapi ketidakpastian. Ia menjelaskan berbagai kebijakan makroekonomi yang telah dan akan diambil pemerintah untuk menjaga stabilitas, meningkatkan daya saing, dan mempercepat pertumbuhan yang inklusif.

“Kami menunjukkan bahwa Indonesia tetap berada di jalur yang tepat, dengan strategi pengendalian inflasi, penguatan sektor fiskal, serta akselerasi reformasi struktural,” ujar Sri Mulyani.

Kepercayaan dari lembaga pemeringkat internasional seperti S\&P dinilai sangat penting untuk menjaga persepsi positif investor global terhadap Indonesia. Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani menekankan bahwa stabilitas fiskal bukan hanya soal menjaga angka-angka, tetapi juga soal menciptakan ruang kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan.

“Kepercayaan ini adalah modal besar bagi Indonesia. Ia memperkuat daya saing, menarik arus investasi, dan menciptakan iklim usaha yang sehat,” imbuhnya.

Kementerian Keuangan juga menyoroti transformasi digital perpajakan dan pengelolaan keuangan negara yang tengah dijalankan, sebagai bagian dari reformasi yang lebih luas. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun sistem fiskal yang modern dan akuntabel.(alf)

en_US
id_ID en_US