Category: Berita Cabang

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak memberikan penjelasan mengenai penggabungan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pasangan suami istri yang kini juga berlaku dalam sistem Coretax DJP. Kebijakan ini dilakukan karena sistem perpajakan Indonesia memandang keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis dalam pengenaan pajak penghasilan.

Melalui penjelasan resmi di akun Instagram Direktorat Jenderal Pajak (@ditjenpajakri), menyatakan bahwa penggabungan NPWP dapat dilakukan dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pertama, penggabungan NPWP dapat dilakukan apabila penghasilan istri hanya berasal dari satu pemberi kerja. Dalam kondisi tersebut, penghasilan istri diperlakukan sebagai penghasilan yang dikenai pajak bersifat final dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan milik suami.

Dengan mekanisme tersebut, penghasilan neto istri tidak digabungkan dengan penghasilan neto suami sehingga tidak menimbulkan potensi kekurangan pembayaran pajak. Kebijakan ini sekaligus mempermudah pelaporan pajak bagi pasangan yang memenuhi syarat tersebut.

Kedua, penggabungan NPWP juga dimungkinkan apabila suami dan istri sama-sama bekerja sebagai karyawan. Ketentuan ini berlaku selama pasangan tersebut tidak memilih status pisah harta atau memilih status perpajakan terpisah (PH/MT) serta tercatat dalam satu kartu keluarga.

Dalam kondisi tersebut, hanya suami yang berkewajiban menyampaikan SPT Tahunan. Sementara itu, penghasilan istri tetap dilaporkan dalam SPT suami sebagai penghasilan yang dikenai pajak bersifat final.

Namun pada masa pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025, muncul sejumlah keluhan dari wajib pajak yang menemukan status kurang bayar setelah NPWP suami dan istri digabung dalam sistem Coretax. Kondisi ini banyak terjadi ketika penghasilan istri berasal dari satu pemberi kerja.

Dalam artikel yang ditulis pegawai DJP, Sandra Puspita, dijelaskan bahwa sistem Coretax secara otomatis menggabungkan penghasilan suami dan istri sebagai implementasi konsep satu kesatuan ekonomis, terutama apabila status unit perpajakan istri tercatat sebagai “tanggungan” dalam daftar unit keluarga di Coretax suami.

Akibatnya, ketika suami menekan tombol “Posting SPT”, penghasilan istri dapat terisi otomatis sebagai penghasilan rutin suami. Selain itu, lampiran L-1 bagian D dan L-1 bagian E juga secara otomatis muncul dalam SPT Tahunan suami.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara jumlah pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pemberi kerja dengan perhitungan dalam SPT, sehingga SPT suami dapat terlihat sebagai kurang bayar.

Untuk mengatasi hal tersebut, wajib pajak perlu mengaktifkan lampiran L-2 dengan menjawab “Ya” pada pertanyaan terkait adanya pemotongan pajak oleh pihak lain dan adanya penghasilan yang dikenai pajak bersifat final pada formulir induk SPT.

Setelah lampiran L-2 aktif, data penghasilan dan bukti pemotongan pajak milik istri dapat dipindahkan dari lampiran L-1 ke bagian penghasilan yang dikenai pajak final pada lampiran L-2. Dengan langkah tersebut, penghasilan suami dan istri tidak digabungkan dalam perhitungan penghasilan neto.

DJP menegaskan bahwa langkah ini dapat mencegah munculnya status kurang bayar dalam SPT suami. Namun mekanisme tersebut hanya berlaku bagi istri yang bekerja pada satu pemberi kerja dan memenuhi seluruh persyaratan perpajakan yang berlaku. (alf)

IKPI, Jakarta: Pengadilan perdagangan Amerika Serikat memerintahkan pemerintah untuk mengembalikan dana tarif impor yang sebelumnya dipungut berdasarkan kewenangan darurat ekonomi. Putusan tersebut dinilai membuka jalan bagi ribuan perusahaan untuk mendapatkan kembali pembayaran tarif yang telah mereka setor selama setahun terakhir.

Hakim di United States Court of International Trade yang berbasis di New York pada Rabu (4/3/2026) memerintahkan U.S. Customs and Border Protection (CBP) untuk mengembalikan dana tarif yang dipungut berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).

Media setempat melaporkan bahwa putusan ini memberikan kepastian mengenai mekanisme pengembalian dana tarif. Dengan adanya perintah tersebut, proses pengembalian diperkirakan dapat dipercepat bagi ribuan perusahaan yang sebelumnya diwajibkan membayar tarif IEEPA.

Lebih dari 2.000 gugatan yang saat ini masih tertunda di pengadilan perdagangan tersebut juga akan diselesaikan melalui putusan ini. Dalam dokumen pengadilan terpisah, pemerintah federal menyatakan bahwa pengembalian dana tersebut juga akan disertai dengan pembayaran bunga kepada perusahaan yang terdampak.

Model analisis fiskal dari Penn Wharton Budget Model memperkirakan pemerintah Amerika Serikat telah mengumpulkan lebih dari 130 miliar dolar AS dari tarif tersebut hingga pertengahan Desember. Secara keseluruhan, nilai pengembalian dana bahkan diperkirakan dapat mencapai sekitar 175 miliar dolar AS.

Sengketa ini bermula dari kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump dengan menggunakan dasar hukum IEEPA. Kebijakan tersebut memungkinkan pemerintah mengambil langkah ekonomi darurat tanpa melalui persetujuan Kongres.

Namun pada 20 Februari lalu, Supreme Court of the United States dalam putusan dengan suara 6-3 menyatakan bahwa IEEPA tidak memberikan kewenangan kepada presiden untuk memberlakukan tarif impor.

Sebagai respons terhadap putusan tersebut, pemerintahan Trump kemudian menerapkan kebijakan tarif baru dengan dasar hukum berbeda. Pemerintah memberlakukan tarif global sebesar 10 persen berdasarkan Pasal 122 dari Trade Act of 1974.

Ketentuan tersebut memungkinkan pemerintah AS menerapkan tarif darurat selama maksimal 150 hari tanpa persetujuan Kongres. Selama periode tersebut, pemerintah akan melakukan kajian perdagangan lebih lanjut sebelum menentukan kebijakan tarif jangka panjang terhadap mitra dagang Amerika Serikat. (alf)

IKPI, Jakarta: Pemerintah Amerika Serikat bersiap memberlakukan tarif impor global baru dalam waktu dekat. Presiden Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif dasar perdagangan global menjadi 15 persen yang diperkirakan mulai berlaku pada pekan ini.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan kebijakan tarif tersebut akan segera diterapkan sebagai langkah lanjutan dari tarif sementara yang sebelumnya ditetapkan sebesar 10 persen. Menurutnya, pemerintah optimistis struktur tarif lama dapat kembali diberlakukan dalam beberapa bulan ke depan.

“Saya sangat yakin bahwa dalam lima bulan ke depan tarif akan kembali ke tingkat lamanya,” ujar Bessent, Kamis (5/3/2026).

Kebijakan tarif global ini muncul setelah adanya perubahan kebijakan akibat putusan pengadilan. Sebelumnya, pemerintahan Trump memberlakukan berbagai tarif impor terhadap sebagian besar negara menggunakan kewenangan darurat berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) tanpa persetujuan Kongres.

Namun pada 20 Februari lalu, Supreme Court of the United States dalam putusan dengan suara 6-3 menyatakan bahwa presiden tidak memiliki kewenangan hukum untuk melewati Kongres dalam memberlakukan tarif tersebut melalui IEEPA.

Beberapa jam setelah putusan itu keluar, Trump langsung menandatangani perintah eksekutif baru untuk menerapkan tarif global sebesar 10 persen dengan menggunakan dasar hukum berbeda. Sehari kemudian, ia mengumumkan bahwa tarif tersebut akan dinaikkan menjadi 15 persen dan berlaku segera.

Meski demikian, pada tahap awal tarif yang diterapkan masih berada pada tingkat 10 persen. Pemerintah AS menjelaskan bahwa tarif sementara tersebut diberlakukan berdasarkan Pasal 122 dari Trade Act of 1974 yang memungkinkan pemerintah menerapkan tarif darurat untuk jangka waktu terbatas.

Ketentuan tersebut hanya memperbolehkan tarif diberlakukan maksimal selama 150 hari, kecuali mendapat persetujuan perpanjangan dari Kongres. Selama periode itu, pemerintah AS melalui Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat dan Departemen Perdagangan akan melakukan sejumlah kajian perdagangan.

Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan struktur tarif jangka panjang terhadap negara-negara mitra dagang. Sebelumnya, Trump juga menetapkan tarif yang berbeda terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia yang dikenakan tarif impor sebesar 19 persen pada 2025.

Dengan rencana kenaikan tarif global menjadi 15 persen dalam waktu dekat, kebijakan perdagangan Amerika Serikat diperkirakan kembali memicu dinamika baru dalam hubungan dagang internasional, termasuk terhadap negara-negara yang memiliki hubungan ekspor besar dengan pasar AS. (alf)

IKPI, Jakarta: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II menggelar kampanye simpatik bertajuk “Ngabuburit Spectaxcular: Yuk! Lapor Pajak Pakai Coretax #KamiDampingiSampaiBerhasil” untuk membantu masyarakat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2025. Kegiatan ini dilaksanakan  di Lippo Plaza Sidoarjo, Selasa, (3/3/2026).

Acara yang berlangsung sejak pukul 10.00 hingga 18.00 WIB tersebut memberikan layanan langsung kepada pengunjung pusat perbelanjaan yang ingin melaporkan SPT Tahunan, melakukan aktivasi akun, hingga membuat kode otorisasi pada sistem Coretax DJP. Petugas penyuluh pajak dari Kanwil DJP Jawa Timur II turut memberikan pendampingan serta asistensi pengisian SPT bagi Wajib Pajak yang membutuhkan bantuan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi komunikasi publik DJP yang dirancang lebih adaptif dan persuasif, khususnya karena periode pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 bertepatan dengan bulan suci Ramadan 1447 H. Melalui kegiatan yang dikemas santai di pusat keramaian, DJP berupaya menghadirkan layanan perpajakan yang lebih dekat dan ramah bagi masyarakat.

Momentum pelaporan SPT tahun ini dinilai strategis karena untuk pertama kalinya proses pelaporan dilakukan sepenuhnya menggunakan sistem Coretax DJP sebagai bagian dari transformasi digital administrasi perpajakan nasional. Perubahan ini menuntut kesiapan dari jajaran DJP sekaligus adaptasi dari Wajib Pajak dalam menggunakan sistem baru tersebut.

Rangkaian kegiatan “Ngabuburit Spectaxcular” tidak hanya berisi layanan asistensi pelaporan SPT. Pengunjung juga dapat mengikuti konsultasi perpajakan, permainan edukatif dan kuis literasi pajak, serta memperoleh doorprize dan suvenir bagi Wajib Pajak yang berhasil melaporkan SPT di lokasi kegiatan. Selain itu, panitia juga membagikan takjil kepada pengunjung dan masyarakat di sekitar lokasi sebagai bentuk kebersamaan di bulan Ramadan.

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II, Arridel Mindra, yang turut meninjau kegiatan tersebut mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas pendampingan yang telah disediakan. “Kegiatan ini merupakan upaya jemput bola kepada Wajib Pajak agar lebih mudah melaporkan SPT di bulan Ramadan. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya,” ujar Arridel.

Ia menambahkan, kegiatan serupa juga dilaksanakan di seluruh kantor pelayanan pajak di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur II. Selain itu, layanan tambahan juga dibuka pada akhir pekan mulai 28 Februari hingga akhir Maret 2026 guna memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak yang memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja.

Arridel juga mengingatkan bahwa batas waktu pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah 31 Maret 2026 sesuai ketentuan peraturan perpajakan. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak menunda pelaporan agar terhindar dari sanksi administrasi.

Menurutnya, sistem Coretax DJP dirancang agar Wajib Pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya secara daring dan mandiri. Melalui sistem ini, berbagai informasi perpajakan dapat diakses secara lebih transparan, termasuk pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan masing-masing Wajib Pajak.

Melalui pendekatan pelayanan yang interaktif dan pendampingan langsung di lapangan, DJP berharap masyarakat dapat melaporkan SPT Tahunan secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan sukarela serta memperkuat kepercayaan publik terhadap transformasi digital administrasi perpajakan di Indonesia. (alf)

IKPI, Jakarta: Pemerintah Inggris memutuskan menunda rencana penghentian lebih awal pajak windfall untuk sektor minyak dan gas Laut Utara setelah harga energi kembali melonjak akibat konflik di Iran. Keputusan ini diambil oleh Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves yang sebelumnya berencana mengakhiri kebijakan tersebut lebih cepat dari jadwal.

Seorang pejabat pemerintah yang mengetahui rencana tersebut menyebutkan bahwa Reeves awalnya berniat mengumumkan pekan ini penghentian lebih awal pajak yang dikenal sebagai Energy Profits Levy. Pajak tersebut saat ini dijadwalkan tetap berlaku hingga Maret 2030.

Namun, lonjakan harga energi global yang dipicu oleh ketegangan dan konflik di Iran membuat pemerintah menunda langkah tersebut. Kondisi pasar energi yang kembali bergejolak dinilai belum memungkinkan untuk mengakhiri pungutan tambahan terhadap perusahaan minyak dan gas.

Selama beberapa bulan terakhir, pemerintah Inggris sebenarnya telah melakukan serangkaian konsultasi dengan pelaku industri guna menilai dampak apabila pajak tersebut dihentikan sebelum waktunya. Dialog tersebut melibatkan sejumlah perusahaan besar di sektor energi serta organisasi industri.

Pada Rabu (4/3/2026) sore, Reeves mengadakan pertemuan dengan sejumlah perwakilan industri minyak dan gas, termasuk perusahaan energi global BP, perusahaan energi Adura, serta asosiasi industri Offshore Energies UK.

Pajak windfall ini pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Konservatif sebelumnya setelah terjadinya Russian invasion of Ukraine yang memicu lonjakan tajam harga energi global. Kebijakan tersebut bertujuan memastikan perusahaan energi yang memperoleh keuntungan besar selama krisis turut berkontribusi terhadap penerimaan negara.

Meski harga energi sempat menurun setelah puncak krisis, pajak tersebut beberapa kali diperpanjang dan bahkan dinaikkan. Saat ini, kombinasi pungutan tersebut membuat tarif pajak utama yang dikenakan pada industri minyak dan gas Inggris mencapai sekitar 78 persen.

Organisasi industri Offshore Energies UK selama ini secara konsisten meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan tersebut. Mereka menilai tarif pajak yang tinggi berpotensi menghambat investasi baru di sektor minyak dan gas Laut Utara.

Dengan kondisi harga energi yang kembali meningkat, pemerintah Inggris kini memilih menunda keputusan terkait penghentian pajak tersebut sambil terus memantau perkembangan pasar energi global dan stabilitas pasokan. (alf)

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (PERKOPPI) Prof. Dr. Gilbert Relly, menyoroti praktik pemeriksaan pajak yang menurutnya perlu pembenahan agar lebih objektif dan berbasis risiko.

Dalam Seminar Perpajakan Nasional di Perbanas Institute, Jakarta, Rabu (25/2/2026), ia menyampaikan bahwa beban kepatuhan bagi wajib pajak di Indonesia relatif mahal karena harus memenuhi berbagai persyaratan administratif.

“Kadang sudah patuh 100 persen, tetap berujung kurang bayar karena adjustment yang sifatnya subjektif,” ujarnya.

Ia menilai pemeriksaan seharusnya difokuskan pada wajib pajak berisiko tinggi, bukan sekadar mengejar target.

Gilbert juga mengkritisi kompleksitas format pelaporan SPT yang dinilai terlalu detail dan belum cukup disederhanakan bagi masyarakat luas.

“Kalau orang mau bayar pajak tapi dibuat pusing, itu kontraproduktif,” katanya.

Ia mengapresiasi upaya perbaikan sistem digital seperti Coretax, namun mengingatkan pentingnya kesiapan SDM dan keseragaman interpretasi di seluruh daerah.

Menurutnya, konsistensi implementasi aturan antara pusat dan daerah menjadi kunci agar tidak terjadi perbedaan perlakuan.

Gilbert menegaskan bahwa tujuan akhir kebijakan pajak adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sehat, lapangan kerja, dan peningkatan tax ratio secara berkelanjutan.

“Kalau ekonomi kuat dan hukum pasti, kepatuhan akan mengikuti,” pungkasnya. (bl)

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan bahwa aplikasi administrasi perpajakan Coretax tidak dapat diakses sementara pada Rabu malam, 4 Maret 2026.

Penghentian layanan tersebut dilakukan dalam rangka pemeliharaan sistem (planned downtime) yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 19.30 WIB hingga 23.00 WIB.

Dalam pengumumannya, DJP menyampaikan bahwa selama periode pemeliharaan tersebut layanan yang terintegrasi dalam aplikasi Coretax tidak dapat digunakan sementara waktu oleh wajib pajak maupun pengguna layanan perpajakan lainnya.

Karena itu, DJP mengimbau para pengguna layanan perpajakan digital untuk menyesuaikan waktu penggunaan aplikasi sebelum atau setelah jadwal pemeliharaan sistem tersebut.

DJP juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi selama proses pemeliharaan berlangsung.

Setelah proses pemeliharaan selesai pada pukul 23.00 WIB, layanan Coretax diharapkan dapat kembali diakses secara normal oleh para pengguna. (bl)

IKPI, Jakarta: Pemerintah memberikan kewenangan lebih luas kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memperoleh data tambahan dari berbagai instansi apabila informasi yang dimiliki belum memadai. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 tentang perubahan atas PMK Nomor 228/PMK.03/2017 mengenai rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data yang berkaitan dengan perpajakan.

Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain pada prinsipnya wajib menyampaikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada DJP. Data tersebut dapat berupa berbagai dokumen atau informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai penghasilan, kekayaan, maupun kegiatan usaha wajib pajak. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 8 Tahun 2026. 

Namun dalam praktiknya, data yang diterima DJP tidak selalu cukup untuk menggambarkan kondisi perpajakan wajib pajak secara utuh. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melalui aturan baru ini memberikan kewenangan kepada DJP untuk menghimpun data tambahan dari berbagai pihak yang relevan.

Ketentuan ini diatur secara khusus dalam Pasal 5B ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal data dan informasi yang diterima tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan sehubungan dengan suatu peristiwa yang terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. 

Lebih lanjut, Pasal 5B ayat (2) menjelaskan bahwa data dan informasi yang dapat diminta tersebut mencakup data yang menggambarkan kegiatan usaha, peredaran usaha, penghasilan, maupun kekayaan wajib pajak. Informasi tersebut diperlukan untuk memastikan kewajiban perpajakan dilaksanakan secara benar dan sesuai ketentuan. 

Proses permintaan data tambahan tersebut dilakukan melalui surat permintaan data dan informasi kepada pimpinan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, atau pihak lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 5B ayat (3). Dalam surat tersebut DJP wajib menjelaskan data yang diminta, format penyampaian data, serta alasan dilakukannya permintaan tersebut.

Selanjutnya, Pasal 5B ayat (7) mengatur bahwa instansi atau pihak yang menerima permintaan data wajib memberikan data yang sesuai dengan keadaan sebenarnya paling lama satu bulan sejak tanggal diterimanya permintaan tersebut. Penyampaian data dapat dilakukan secara daring maupun disampaikan langsung kepada DJP.

Selain itu, peraturan ini juga memungkinkan Direktur Jenderal Pajak untuk melimpahkan kewenangan penghimpunan data tersebut kepada pejabat di lingkungan DJP. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 5C ayat (1) yang menyebutkan bahwa pelimpahan kewenangan dapat diberikan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani kebijakan data perpajakan maupun kepada Kepala Kantor Wilayah DJP. 

Dengan penguatan kewenangan ini, pemerintah berharap integrasi data perpajakan dari berbagai instansi dapat berjalan lebih optimal. Pemanfaatan data lintas lembaga dinilai menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat basis data perpajakan nasional. (alf)

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan belanja online yang kerap meningkat menjelang Hari Raya Idulfitri. Momentum tingginya aktivitas belanja daring sering dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan dengan mengatasnamakan instansi pemerintah tersebut.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo mengatakan pola penipuan ini hampir selalu muncul setiap tahun menjelang Lebaran. Pelaku biasanya memanfaatkan meningkatnya transaksi belanja online serta kondisi masyarakat yang cenderung kurang waspada saat berbelanja.

“Data historis menunjukkan penipuan mengatasnamakan Bea Cukai dengan modus online shop meningkat menjelang libur Hari Raya Idulfitri. Pelaku memanfaatkan tingginya aktivitas belanja masyarakat dan kondisi psikologis yang cenderung kurang waspada,” ujar Budi, dikutip dari laman resmi old.beacukai.go.id, Jumat (27/2/2026).

Dalam praktiknya, pelaku biasanya menyamar sebagai penjual atau toko online fiktif. Setelah korban melakukan transaksi pembelian barang, korban kemudian diminta membayar sejumlah uang tambahan dengan alasan biaya bea masuk atau biaya penahanan paket oleh Bea Cukai.

Bea Cukai mencatat bahwa tren penipuan tersebut pernah meningkat signifikan pada 2025. Laporan pengaduan terkait modus toko online palsu melonjak dari 342 laporan pada Februari menjadi 505 laporan pada Maret, yang bertepatan dengan periode menjelang Hari Raya Idulfitri.

Untuk meyakinkan korban, pelaku biasanya mengirimkan tangkapan layar faktur palsu, resi pengiriman fiktif, hingga email yang mencantumkan logo Bea Cukai. Setelah itu korban didesak segera melakukan transfer dengan ancaman paket akan disita atau dikembalikan apabila pembayaran tidak dilakukan.

Bea Cukai menegaskan bahwa seluruh pembayaran kewajiban kepabeanan hanya dilakukan melalui mekanisme resmi negara, bukan melalui transfer ke rekening pribadi. Instansi tersebut juga memastikan tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening individu dalam menjalankan tugas kedinasan.

Budi menegaskan bahwa permintaan pembayaran yang dilakukan secara mendesak dan tidak melalui prosedur resmi merupakan salah satu indikasi kuat adanya penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai.

Sebagai langkah pencegahan, Bea Cukai mengimbau masyarakat untuk menerapkan gerakan STOP, CEK, LAPOR sebelum melakukan pembayaran apa pun yang mengatasnamakan instansi tersebut.

“Kami mengajak masyarakat untuk selalu melakukan pengecekan sebelum melakukan pembayaran apa pun yang mengatasnamakan Bea Cukai. Jangan ragu untuk melapor jika menemukan indikasi penipuan,” ujar Budi.

Informasi mengenai berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai serta kanal pelaporan dapat diakses melalui situs resmi beacukai.go.id/amanbersama. (alf)

IKPI, Jakarta: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat III mengukuhkan sebanyak 517 Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) yang berasal dari 14 tax center perguruan tinggi di wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi. Pengukuhan tersebut dilakukan pada Senin, 3 Februari 2026, sebagai bagian dari upaya memperkuat edukasi dan pendampingan perpajakan kepada masyarakat.

Kepala Kanwil DJP Jawa Barat III, Romadhaniah, mengatakan para relawan pajak memiliki peran strategis dalam menjembatani komunikasi antara otoritas pajak dan masyarakat. Menurutnya, keberadaan relawan menjadi salah satu cara efektif untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai kewajiban perpajakan.

“Melalui pendekatan yang persuasif dan humanis, relawan diharapkan mampu membantu wajib pajak memahami kewajiban perpajakan sekaligus menumbuhkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban tersebut secara benar dan tepat waktu,” ujar Romadhaniah, dikutip Rabu (4/3/2026).

Program Renjani merupakan agenda tahunan DJP yang melibatkan mahasiswa maupun nonmahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan edukasi dan asistensi perpajakan. Sebelum resmi dikukuhkan, para relawan terlebih dahulu mengikuti pembelajaran mandiri melalui e-learning serta menjalani leveling test melalui Learning Management System (LMS) di laman edukasi.pajak.go.id sebagai bentuk penjaminan kualitas kompetensi.

Setelah pengukuhan, para relawan juga mendapatkan pembekalan lanjutan dari Kanwil DJP Jawa Barat III. Materi yang diberikan antara lain terkait penggunaan sistem Coretax DJP, penguatan nilai integritas, serta peningkatan keterampilan komunikasi layanan.

Pembekalan tersebut bertujuan agar relawan mampu memberikan pendampingan yang solutif dan ramah kepada masyarakat, khususnya di 11 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berada di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat III.

Dalam pelaksanaan tugasnya, para Renjani akan terlibat langsung dalam berbagai kegiatan asistensi perpajakan. Di antaranya pendampingan penggunaan sistem Coretax DJP, mulai dari aktivasi akun wajib pajak, registrasi kode otorisasi DJP, hingga pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Selain itu, relawan pajak juga turut berkontribusi dalam kegiatan Business Development Services (BDS) dengan memberikan pendampingan dan peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha memahami aspek perpajakan sekaligus mengembangkan usaha mereka secara lebih berkelanjutan.

Tidak hanya di bidang layanan, relawan juga dilibatkan dalam kegiatan kehumasan DJP, baik secara daring maupun luring. Mereka berperan dalam produksi dan penyebaran konten edukasi perpajakan di media sosial serta mendukung berbagai kegiatan kampanye kesadaran pajak di masyarakat.

Romadhaniah menegaskan bahwa keberhasilan program Renjani tidak semata-mata diukur dari jumlah wajib pajak yang dibantu, melainkan dari perubahan perilaku yang muncul setelah mendapatkan pendampingan.

“Relawan pajak kami dorong untuk menjadi agen perubahan yang membangun kepercayaan dan menumbuhkan kepatuhan perpajakan sukarela melalui pendekatan edukatif yang berkelanjutan,” katanya.

Di sisi lain, program Renjani juga memberikan manfaat bagi para relawan. Pengalaman serta kompetensi yang diperoleh selama menjalankan tugas dinilai menjadi bekal penting untuk pengembangan karier di masa depan, baik di dunia industri, perusahaan konsultan pajak, maupun kantor akuntan publik. (alf)