Admin IKPI, Author at Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Ketum Vaudy Starworld Buka Outlook Perpajakan dan Partnership Gathering IKPI 2026, Ribuan Peserta Luring dan Daring Tampak Antusias Mengikuti

Posted on 20/01/202621/01/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld secara resmi membuka Outlook Perpajakan dan Partnership Gathering IKPI 2026 yang digelar di Manhattan Hotel Jakarta, Selasa (20/1/2026). Kegiatan ini dihadiri 230 peserta secara luring dan ribuan peserta secara daring, mencerminkan tingginya antusiasme terhadap forum strategis pembacaan arah kebijakan fiskal nasional sejak awal tahun.

Peserta yang hadir tidak hanya berasal dari anggota IKPI, tetapi juga dari berbagai kalangan, mulai dari unsur pemerintah, asosiasi pengusaha, akademisi, hingga wajib pajak badan. Kehadiran lintas sektor ini semakin lengkap dengan hadirnya Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun yang mengikuti kegiatan secara langsung, menegaskan pentingnya dialog fiskal antara pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan profesi konsultan pajak.

(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)

Dalam sambutannya, Vaudy Starworld menegaskan bahwa Outlook Perpajakan merupakan komitmen IKPI untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat sistem perpajakan nasional. Menurutnya, forum ini tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga wadah membangun kesamaan persepsi antara regulator, dunia usaha, dan profesi konsultan pajak dalam menghadapi tantangan penerimaan negara tahun 2026.

Outlook Perpajakan dan Partnership Gathering IKPI 2026 mengangkat tema “Optimalisasi Penerimaan Fiskal 2026: Perluasan Basis, Kepatuhan, Penegakan Hukum, dan Reformasi Ekosistem Perpajakan”. Tema ini dinilai relevan dengan kebutuhan Indonesia untuk memperkuat kemandirian fiskal tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi dan iklim investasi.

Hadir Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun sebagai pembicara kunci, dan para pembicara seminar Fithra Faisal Hastiadi, Ph.D, Tim Pakar Badan Konunikasi Penerintah, Dr. Vid Adrison dari LPEM UI, , dan dari KADIN Ajib Hamdani. Moderator seminar Ketua Departemen PPFK IKPI, Pino Siddharta.

Vaudy menilai kehadiran ribuan peserta dari berbagai latar belakang menunjukkan bahwa isu perpajakan tidak bisa dilihat secara sektoral. Sinergi antara pemerintah, legislatif, dunia usaha, akademisi, dan profesi konsultan pajak menjadi kunci untuk menjawab tantangan penerimaan negara yang semakin kompleks.

Melalui forum ini, IKPI berharap para peserta memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai arah kebijakan perpajakan 2026 serta dapat berkontribusi secara konstruktif dalam memperkuat kepatuhan, memperluas basis pajak, dan membangun ekosistem perpajakan yang sehat dan berkelanjutan. (bl)

Tak Penuhi Syarat, Kasus Cukai Otomatis Naik Penyidikan meski Denda Sudah Disetor

Posted on 20/01/202631/01/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah menegaskan bahwa pembayaran denda tiga kali nilai cukai tidak otomatis menghentikan proses hukum dalam perkara pidana cukai. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2025 yang mengubah PMK 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) PMK 96/2025, Direktur atau Kepala Kantor Bea Cukai wajib menolak permohonan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan penyidikan apabila hasil penelitian menyimpulkan perkara tidak memenuhi syarat. Penolakan tersebut harus disertai alasan dan diikuti dengan penerbitan surat perintah tugas penyidikan, sehingga perkara langsung naik ke tahap penyidikan.

Penolakan dapat dilakukan meskipun pelanggar telah menyetor dana titipan pembayaran sanksi administratif berupa denda. Dalam kondisi tersebut, Pasal 20 ayat (1) huruf b menegaskan bahwa proses penegakan hukum pidana tetap berjalan, sementara dana titipan denda dikembalikan kepada pelanggar.

PMK ini juga mengatur batas waktu penerbitan surat penolakan. Sesuai Pasal 20 ayat (2), surat penolakan harus diterbitkan paling lama 5 hari kerja sejak batas akhir pengajuan permohonan penyelesaian perkara. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 20 ayat (3), surat penolakan wajib disampaikan kepada pelanggar paling lambat 3 hari kerja sejak tanggal diterbitkan.

Sebaliknya, apabila hasil penelitian menyatakan perkara dapat diselesaikan tanpa penyidikan, Direktur atau Kepala Kantor Bea Cukai memberikan persetujuan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (4). Dalam hal ini, dana titipan denda disetorkan ke kas negara sebagai pendapatan denda administratif cukai.

Setelah penyetoran dilakukan, Pasal 20A ayat (1) mewajibkan penerbitan keputusan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan penyidikan. Keputusan tersebut harus diterbitkan paling lama 3 hari kerja sejak tanggal penyetoran dana ke kas negara dan disampaikan kepada pelanggar sesuai Pasal 20A ayat (2) dan ayat (3).

PMK 96/2025 juga mengatur konsekuensi terhadap barang hasil penindakan. Berdasarkan Pasal 22 ayat (1), barang kena cukai yang terkait dengan keputusan tidak dilakukan penyidikan ditetapkan sebagai barang milik negara. Sementara itu, barang lain seperti sarana pengangkut, peralatan komunikasi, dan dokumen diatur lebih lanjut dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3).

Apabila barang lain tidak ditetapkan sebagai barang milik negara, mekanisme pengembaliannya diatur dalam Pasal 22 ayat (3a) sampai ayat (3c). Dalam hal pemilik tidak ditemukan atau tidak mengambil barang, Bea Cukai wajib melakukan pengumuman selama 30 hari dan pengumuman ulang 30 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 22A, sebelum akhirnya barang tersebut dapat ditetapkan sebagai barang milik negara sesuai Pasal 22B.

Dengan pengaturan ini, pemerintah menegaskan bahwa penyelesaian perkara cukai bukan sekadar soal membayar denda, melainkan proses hukum yang mensyaratkan pemenuhan ketentuan pasal demi pasal. Skema denda tiga kali nilai cukai menjadi instrumen seleksi ketat, bukan jalan pintas untuk menghindari penyidikan. (alf)

PPN Umum dan PPN Skema Khusus Kini Dibedakan, Ini Perbedaannya Menurut Aturan Baru!

Posted on 20/01/202631/01/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah secara resmi membedakan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) umum dan PPN dengan skema khusus melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2025. Regulasi ini mengubah sebagian ketentuan PMK Nomor 11 Tahun 2025 dan menegaskan bahwa tidak semua transaksi dikenai PPN dengan mekanisme yang sama.

Dalam PPN umum, penghitungan pajak dilakukan melalui mekanisme pajak keluaran dan pajak masukan. Pengusaha Kena Pajak memungut PPN atas penyerahan barang atau jasa, lalu mengkreditkan pajak masukan yang dibayar sebelumnya untuk menentukan PPN yang harus disetor ke negara.

Sementara itu, PPN skema khusus menggunakan pendekatan “besaran tertentu”. Dalam skema ini, PPN tidak lagi dihitung berdasarkan selisih pajak keluaran dan pajak masukan, melainkan menggunakan persentase tertentu dari nilai dasar yang telah ditetapkan pemerintah.

PMK 53/2025 menetapkan PPN skema khusus berlaku antara lain untuk jasa perantara asuransi, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, serta kegiatan membangun sendiri. Untuk agen asuransi, PPN dihitung dari komisi yang diterima dengan besaran tertentu 10 persen dikali 11/12 dari tarif PPN yang berlaku.

Adapun untuk perusahaan pialang asuransi dan pialang reasuransi, PPN ditetapkan lebih tinggi, yakni 20 persen dikali 11/12 dari tarif PPN, kemudian dikalikan dengan nilai komisi atau imbalan. Seluruh komisi yang menjadi dasar pengenaan pajak dihitung sebelum dipotong Pajak Penghasilan atau pungutan lainnya.

Perbedaan juga terlihat pada kegiatan membangun sendiri. Dalam PPN umum, transaksi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa dikenai PPN biasa. Namun jika bangunan dibangun sendiri oleh orang pribadi atau badan, maka PPN dikenakan dengan skema khusus berdasarkan total biaya pembangunan, tidak termasuk harga tanah.

Melalui pembedaan ini, pemerintah menempatkan PPN skema khusus sebagai solusi atas aktivitas yang dinilai sulit menerapkan mekanisme kredit pajak masukan secara optimal. Pendekatan tersebut dipilih agar penghitungan PPN menjadi lebih sederhana dan mudah dipantau oleh sistem administrasi perpajakan.

Dengan berlakunya PMK 53/2025 sejak 1 Agustus 2025, wajib pajak diharapkan dapat mengidentifikasi jenis kegiatannya sejak awal, apakah masuk kategori PPN umum atau PPN skema khusus, sehingga penghitungan dan pelaporan pajak dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. (alf)

Rakorda IKPI Pengda DKJ Jadi Momentum Perkuat Kolaborasi Pengda dan Pengcab

Posted on 20/01/202619/01/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Pengurus Daerah Daerah Khusus Jakarta (DKJ) resmi digelar di Gedung A Lantai 3 Kampus II Universitas Tarumanagara, Jakarta, Selasa (13/1/2026). Ketua Panitia Rakorda, Daniel Mulia, menyampaikan bahwa penyelenggaraan Rakorda tahun ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi antara Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang dalam membangun kinerja serta ekosistem organisasi yang adaptif dan akuntabel.

Daniel menjelaskan, Rakorda tidak hanya menjadi forum koordinasi, tetapi juga ruang konsolidasi kebijakan yang sangat fundamental. Melalui Rakorda, IKPI DKJ berhasil menyatukan pandangan dalam tiga pilar utama penguatan organisasi, yakni pembenahan tata kelola keanggotaan yang lebih tertib dan berkeadilan, standarisasi pelaksanaan pendidikan profesi Brevet dan Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) yang adaptif terhadap kebutuhan zaman, serta penguatan sinergi program kerja antar-cabang.

Menurutnya, forum ini memastikan seluruh elemen IKPI DKJ bergerak dalam satu visi yang sama untuk menjaga marwah organisasi sebagai asosiasi profesi konsultan pajak terbesar di Indonesia. “Harmonisasi kebijakan antara daerah dan cabang menjadi kunci agar setiap program yang dijalankan benar-benar selaras dan berdampak langsung bagi anggota,” ujar Daniel, Selasa (20/1/2026).

Rakorda IKPI Pengda DKJ mengusung tema “Kolaborasi Daerah dan Cabang Membangun Kinerja dan Ekosistem Organisasi yang Adaptif dan Akuntabel”. Pemilihan tema tersebut, kata Daniel, mencerminkan komitmen IKPI untuk terus bertransformasi dan memperkuat peran strategis konsultan pajak dalam menghadapi dinamika regulasi dan tantangan profesi ke depan.

Peserta Rakorda merupakan representasi kepemimpinan organisasi yang terdiri dari jajaran Pengurus Daerah serta unsur Pimpinan Cabang di seluruh wilayah DKJ. Dalam Rakorda ini, Cabang Kota Bekasi dan Cabang Depok juga turut diundang sebagai bagian dari proses transisi, meskipun mulai 2026 keduanya tidak lagi berada di bawah naungan Pengda DKJ sesuai keputusan Pengurus Pusat.

Daniel menambahkan, Rakorda diikuti oleh 39 peserta dengan pembatasan lima orang per cabang agar rapat berjalan efektif dan efisien. Hadir pula perwakilan Pengurus Pusat, Sundara, yang memperkuat penyelarasan visi secara vertikal antara pusat, daerah, dan cabang, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan di tingkat daerah tetap sejalan dengan arah kebijakan nasional.

Daniel mengatakan pentingnya keseimbangan antara integritas aturan dan kepedulian sosial. Ia menegaskan bahwa disiplin organisasi dan ketaatan terhadap AD/ART merupakan fondasi akuntabilitas, namun harus dijalankan dengan pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan agar organisasi tetap tegas sekaligus mengayomi.

Rangkaian acara dikemas dengan konsep efisiensi waktu dan kedalaman substansi. Penyelenggaraan di lingkungan akademis Universitas Tarumanagara dipilih untuk membangun atmosfer intelektual yang kuat, menegaskan bahwa IKPI adalah organisasi profesi yang menjunjung tinggi kompetensi dan pembelajaran berkelanjutan. Seremonial berlangsung khidmat, mencerminkan marwah organisasi yang bermartabat.

Antusiasme peserta terlihat dari tingginya partisipasi aktif dalam setiap sesi diskusi. Berbagai kebijakan afirmatif yang disepakati menjadi bukti bahwa IKPI DKJ responsif dan inklusif terhadap kebutuhan anggotanya. Rakorda juga berfungsi sebagai momentum konsolidasi yang mempererat soliditas serta membangun kembali ikatan emosional antar-pengurus sebagai modal sosial penting bagi organisasi.

Ia menegaskan bahwa seluruh hasil Rakorda merupakan keputusan bersama antara Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang yang akan dibawa ke Rapat Koordinasi Pengurus Pusat pada 24 Januari 2026 mendatang. “Seluruh aspirasi dan solusi yang disepakati tidak berhenti di sini, tetapi akan kami sampaikan secara resmi ke pusat agar menjadi masukan vital dalam penyusunan Rencana Kerja Nasional, sehingga kebijakan yang lahir benar-benar solutif dan berakar pada kebutuhan anggota,” pungkasnya. (bl)

Panitia Sampaikan Persiapan Outlook Perpajakan dan Partnership Gathering IKPI 2026 Sudah 100 Persen, Lebih dari 3.300 Peserta akan Berpartisipasi

Posted on 19/01/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Panitia Outlook Perpajakan dan Partnership Gathering IKPI 2026 memastikan seluruh persiapan penyelenggaraan telah rampung. Hingga menjelang hari pelaksanaan, kesiapan kegiatan telah mencapai 100 persen dan jumlah peserta yang akan berpartisipasi pada kegiatan tersebut jumlahnya telah melebihi 3.300 orang. Ini mencerminkan tingginya antusiasme anggota, wajib pajak, dan dunia usaha terhadap forum strategis tersebut.

Ribuan peserta akan mengikuti kegiatan secara luring dan daring. Peserta luring terdiri atas undangan terbatas dari anggota IKPI dan mitra strategis, sementara peserta daring berasal dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk wajib pajak dan perwakilan asosiasi pengusaha yang ingin memperoleh gambaran langsung mengenai arah kebijakan fiskal nasional sejak awal tahun.

Outlook Perpajakan dan Partnership Gathering IKPI 2026 akan digelar di Manhattan Hotel Jakarta, Selasa (20/1/2026) pukul 09.00 hingga 13.00 WIB. Forum ini dirancang sebagai ruang strategis untuk membaca arah kebijakan fiskal nasional sekaligus merespons tantangan penerimaan negara di tengah dinamika ekonomi dan reformasi perpajakan yang terus berlangsung.

Kegiatan ini mengangkat tema “Optimalisasi Penerimaan Fiskal 2026: Perluasan Basis, Kepatuhan, Penegakan Hukum, dan Reformasi Ekosistem Perpajakan”. Tema tersebut merefleksikan fokus penguatan kemandirian fiskal nasional melalui strategi yang seimbang antara perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, penegakan hukum, dan penguatan ekosistem perpajakan.

Ketua Panitia Outlook Perpajakan dan Partnership Gathering IKPI 2026, AM Johan, menjelaskan bahwa kesiapan 100 persen menunjukkan komitmen IKPI dalam menghadirkan forum yang berkualitas dan relevan. Menurutnya, tingginya jumlah pendaftar juga menjadi sinyal kuat bahwa dialog fiskal sejak awal tahun sangat dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan.

Dijadwalkan hadir sebagai pembicara kunci yakni, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.

Sedangkan narasumber diskusi berasal dari unsur dunia usaha, akademisi, dan pemerintah, antara lain Ajib Hamdani dari KADIN, Dr. Vid Adrison dari LPEM UI, Fithra Faisal Hastiadi, Ph.D., serta Ihsan Priyawibawa dari Direktorat Jenderal Pajak. Diskusi akan dimoderatori oleh Ketua Departemen PPFK IKPI, Pino Siddharta.

Johan menegaskan bahwa kehadiran narasumber lintas sektor menjadi kekuatan utama forum ini karena isu perpajakan tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang. Dampaknya menyentuh kebijakan publik, dunia usaha, dan masyarakat, sehingga diperlukan dialog yang seimbang dan komprehensif agar kebijakan yang lahir lebih aplikatif di lapangan.

“Dari sisi penyelenggaraan, kegiatan ini dilaksanakan secara hibrida. Kehadiran luring bersifat khusus undangan dengan kuota terbatas, sementara partisipasi daring dibuka untuk umum dan dapat diikuti secara gratis, sehingga memungkinkan ribuan peserta dari berbagai daerah mengikuti diskusi secara serentak tanpa hambatan geografis,” kata Johan, di sela gladi bersih di Hotel Manhattan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Selain membahas kebijakan fiskal, forum ini juga menjadi ruang penguatan profesi konsultan pajak. IKPI menilai dialog sejak awal tahun penting untuk menjaga integritas, etika, dan tanggung jawab profesi dalam mendukung sistem perpajakan nasional di tengah tantangan penerimaan negara yang semakin kompleks. (bl)

Rakor IKPI 2026 Siapkan Penghargaan untuk Pengda dan Pengcab, Panitia Janjikan Acara Padat dan Penuh Kejutan

Posted on 19/01/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) 2026 yang akan diselenggarakan di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara pada 24-25 Januari 2026 akan tampil berbeda. Nantinya acara tersebut akan menghadirkan agenda khusus pemberian penghargaan kepada pengurus daerah (pengda) dan pengurus cabang (pengcab) yang berprestasi.

Ketua Panitia Rakor IKPI 2026, Lilisen, mengungkapkan bahwa konsep ini diangkat sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif daerah dalam mendukung program-program organisasi.

Lilisen menegaskan, seluruh panitia telah kompak dan siap menyukseskan Rakor IKPI 2026. Menurutnya, rakor tahun ini dirancang dengan rangkaian acara yang padat dan terstruktur, sehingga setiap sesi memiliki tujuan yang jelas untuk memperkuat arah kebijakan dan program kerja IKPI ke depan.

“Walaupun agenda rakor bersifat serius, kami tetap menyiapkan ruang keakraban. Seksi acara telah merancang beberapa game dan aktivitas kebersamaan agar suasana tetap hangat dan seluruh peserta bisa saling mengenal lebih dekat,” ujar Lilisen, Senin (19/1/2026).

Salah satu kejutan utama Rakor IKPI 2026 adalah rencana pemberian penghargaan kepada pengda dan pengcab yang dinilai berprestasi dalam kategori tertentu. Lilisen menyampaikan, gagasan tersebut merupakan usulan dari Wakil Ketua Departemen Pengembangan Organisasi (DPO) yang juga wakil ketua panitia, Syafrianto, yang kemudian diakomodasi oleh panitia sebagai bagian dari konsep besar Rakor 2026.

“Usulan pemberian penghargaan ini datang dari Wakil Ketua DPO, Bapak Syafrianto. Kami sepakat bahwa apresiasi kepada pengda dan pengcab yang aktif dan berprestasi penting untuk memotivasi seluruh jajaran agar semakin solid dan inovatif dalam menjalankan program IKPI,” jelas Lilisen.

Menurut Lilisen, penghargaan tersebut tidak hanya menjadi simbol penghormatan, tetapi juga diharapkan menjadi pemicu semangat kompetisi sehat antar daerah. Panitia juga menyiapkan banyak hadiah sebagai bagian dari rangkaian apresiasi tersebut, sehingga Rakor IKPI 2026 benar-benar menjadi momentum yang berkesan bagi seluruh peserta.

Selain itu, Lilisen juga mengajak seluruh pengda dan pengcab yang telah diundang untuk segera mendaftarkan diri guna menyukseskan Rakor IKPI 2026. Partisipasi aktif daerah dinilai sangat menentukan keberhasilan rakor sebagai forum strategis organisasi.

Dengan konsep acara yang padat, penuh keakraban, serta adanya agenda penghargaan bagi pengda dan pengcab berprestasi, Rakor IKPI 2026 diharapkan mampu memperkuat soliditas IKPI sekaligus mendorong peningkatan kinerja organisasi di seluruh Indonesia. (bl)

IKPI Medan Awali 2026 dengan Rapat Pengurus, Evaluasi Kinerja Hingga Penyusunan Program Kerja

Posted on 19/01/2026 by Admin IKPI

IKPI, Medan: Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Medan mengawali kegiatan organisasi tahun2026 dengan pelaksanaan Rapat Kerja Pengurus yang berlangsung di Sekretariat IKPI Cabang Medan, Jalan Prof. H. M. Yamin No. 6H, Kesawan, Medan, Senin, (12/1/2026).

Rapat dihadiri oleh 10 orang pengurus IKPI Cabang Medan, diantaranya Ketua Cabang Ebenezer Simamora, Wakil Ketua I Hang Bun, Wakil Ketua II Pony, Sekretaris Silvia Koesman Bendahara dan Wakil Bendahara, Suparman dan Usman, serta perwakilan dari setiap bidang kepengurusan.

Kegiatan rapat dimulai dari pukul 17.00 s.d 19.00 WIB dan berlangsung tertib, penuh semangat, serta mengedepankanmusyawarah sebagai landasan pengambilan keputusanorganisasi.

Rapat dibuka secara resmi oleh Enenezer, yang dalam sambutannya menyampaikan pentingnya konsolidasi pengurus di awal tahun sebagai langkah strategisuntuk memperkuat perencanaan dan pelaksanaan program kerja organisasi.

Ia juga mengapresiasi kehadiran dan komitmen seluruh pengurus yang hadir dalam mendukung keberlangsungan organisasi.

Agenda rapat dilanjutkan dengan evaluasi kegiatan IKPI Cabang Medan sepanjang tahun 2025, meliputi pelaksanaan program PPL, pendidikan dan brevet, kegiatan sosial, sertaaktivitas keorganisasian lainnya.

“Evaluasi tersebut menjadi dasar kami dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaanprogram kerja ke depan, kata Ebenezer, Senin (19/1/2026)

Selanjutnya, rapat diisi dengan pemaparan program kerja dari masing-masing bidang, di antaranya:
1. Bidang Kesekretariatan dan Pengembangan Organisasi.

2. Bidang Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL), Pendidikan dan Brevet.

3. Tim Khusus Bidang Hukum Focus Group Discussion(FGD), Konsultasi & Aspirasi.

4. Bidang Keanggotaan, Etika dan Kaderisasi.

5. Bidang Sosial, Olahraga, Bina dan Sapa, serta

6. Bidang Humas, Information and Technology (IT), dan Kemitraan.

Setiap bidang menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2026 guna memastikan program kerja berjalan terarah, terukur, dan bermanfaat bagianggota.

Setelah seluruh agenda rapat selesai dibahas, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan makan malam bersama sebagai bentuk silaturahmi dalam mengawali tahun baru 2026 dan penguatan kebersamaan sesama pengurus.

Momen inidimanfaatkan untuk mempererat hubungan kekeluargaan serta memperkuat komunikasi sesama pengurus dalam suasana yang hangat dan penuh keakraban.

Melalui rapat kerja ini, IKPI Cabang Medan berharap seluruh program kerja yang telah dirumuskan dapat terlaksana dengan baik serta memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan profesionalisme anggota dan eksistensi IKPI di wilayah Medan dan sekitarnya. (bl)

IKPI Surakarta Gelar Jalan Sehat “Temu Sehat Sehati”, Libatkan Tiga Generasi Keluarga Konsultan Pajak

Posted on 19/01/202619/01/2026 by Admin IKPI

IKPI, Surakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Surakarta kembali menggelar kegiatan Jalan Sehat Sabtu, (17/1/2026). Kegiatan rutin bulanan kali ini diikuti 25 anggota dan mengambil tema “Temu Sehat Sehati”, sebagai wujud penguatan kebersamaan sekaligus kepedulian terhadap kesehatan para konsultan pajak.

Humas IKPI Cabang Surakarta, Janny, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi agenda rutin setelah melihat antusiasme tinggi dari para anggota pada pelaksanaan perdana yang digelar 13 Desember 2025 lalu. “Awalnya hanya kegiatan sekali, tapi karena respon anggota sangat positif, akhirnya kami sepakati menjadi kegiatan rutin bulanan,” ujar Janny, Senin (19/1/2026).

Menurut Janny, yang membuat Jalan Sehat kali ini terasa istimewa adalah keterlibatan satu keluarga konsultan pajak lintas generasi yang menjadi koordinator kegiatan. Tiga generasi tersebut terdiri dari kakek Sardjo AL. HA. Nur Sardjo Puspitadi, ayah Agung Nurgoho PY, ibu Nurmalasari, serta dua putra mereka, Muliza Amigia Primayudhana dan Raditya Dharmawan Primayudhana.

“Ini sangat unik dan menginspirasi. Semangat profesi konsultan pajak bisa diwariskan lintas generasi, sekaligus menjadi contoh bahwa IKPI bukan hanya organisasi profesi, tetapi juga ruang kebersamaan keluarga besar,” kata Janny.

Jalan sehat dimulai sejak pukul 06.00 WIB dan berlangsung hingga pukul 08.00 WIB, dengan rute di kawasan Alun-alun Kidul Keraton Surakarta. Lokasi ini dipilih karena menjadi ikon kota sekaligus memberikan suasana yang nyaman untuk berolahraga ringan di pagi hari.

Para anggota tampak antusias mengikuti kegiatan sejak titik kumpul, dengan suasana penuh keakraban. Selain berjalan santai, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai ajang silaturahmi antaranggota, berbagi cerita praktik profesi, hingga diskusi ringan seputar perkembangan perpajakan.

Setelah menyelesaikan rute jalan sehat, kegiatan ditutup dengan sarapan bersama menikmati Soto Gading, kuliner khas Surakarta. Momen ini menjadi bagian penting dalam mempererat hubungan personal antaranggota di luar aktivitas formal organisasi.

Janny menegaskan, IKPI Cabang Surakarta ingin membangun budaya organisasi yang sehat, tidak hanya secara profesional tetapi juga secara fisik dan sosial. “Kesehatan itu investasi penting bagi konsultan pajak agar tetap produktif, fokus, dan siap menghadapi dinamika regulasi perpajakan yang terus berkembang,” ujarnya.

Ke depan, IKPI Cabang Surakarta berencana terus mengembangkan kegiatan serupa dengan konsep yang lebih variatif, tanpa meninggalkan semangat kebersamaan yang telah terbangun melalui program Jalan Sehat bulanan ini. (bl)

Antusiasme Tinggi, Lebih dari 2.000 Peserta Mendaftar di Outlook Perpajakan dan Partnership Gathering IKPI 2026

Posted on 19/01/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Antusiasme tinggi mewarnai penyelenggaraan Outlook Perpajakan dan Partnership Gathering IKPI 2026. Hingga menjelang pelaksanaan, jumlah pendaftar telah melampaui 2.000 peserta, menunjukkan besarnya perhatian anggota, wajib pajak, dan pelaku usaha terhadap arah kebijakan perpajakan nasional di tahun 2026.

Ribuan peserta tersebut akan mengikuti kegiatan secara luring dan daring. Peserta luring terdiri atas undangan terbatas dari anggota IKPI dan mitra strategis, sementara peserta daring berasal dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk wajib pajak dan perwakilan asosiasi pengusaha yang ingin memperoleh gambaran langsung mengenai arah fiskal nasional sejak awal tahun.

Outlook Perpajakan dan Partnership Gathering IKPI 2026 akan digelar pada Selasa, 20 Januari 2026, di Manhattan Hotel Jakarta, pukul 09.00 hingga 13.00 WIB. Forum ini dirancang sebagai ruang strategis untuk membaca arah kebijakan fiskal nasional sekaligus merespons tantangan penerimaan negara di tengah dinamika ekonomi dan reformasi perpajakan yang terus berlangsung.

Ketua Panitia Outlook Perpajakan dan Partnership Gathering IKPI 2026, AM Johan, menjelaskan bahwa tingginya minat peserta mencerminkan kebutuhan akan kejelasan arah kebijakan perpajakan sejak awal tahun. Menurutnya, forum ini merupakan gagasan Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld sebagai ruang refleksi dan proyeksi kebijakan perpajakan tahunan yang akan digelar secara konsisten.

Dijadwalkan hadir sebagai pembicara kunci dan narasumber. Keynote speech akan disampaikan oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.

Narasumber diskusi berasal dari unsur dunia usaha, akademisi, dan pemerintah, antara lain Ajib Hamdani dari KADIN, Dr. Vid Adrison dari LPEM UI, Fithra Faisal Hastiadi, Ph.D., serta Ihsan Priyawibawa dari Direktorat Jenderal Pajak. Diskusi akan dimoderatori oleh Ketua Departemen PPFK IKPI, Pino Siddharta.

Johan menegaskan bahwa kehadiran pembicara kunci dan narasumber lintas sektor menjadi kekuatan utama forum ini karena isu perpajakan tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang. Dampaknya menyentuh kebijakan publik, dunia usaha, dan masyarakat, sehingga diperlukan dialog yang seimbang dan komprehensif agar kebijakan yang lahir lebih aplikatif di lapangan.

Dari sisi penyelenggaraan, kegiatan ini dilaksanakan secara hibrida. Kehadiran luring bersifat khusus undangan dengan kuota terbatas, sementara partisipasi daring dibuka untuk umum dan dapat diikuti secara gratis, sehingga memungkinkan ribuan peserta dari berbagai daerah mengikuti diskusi secara serentak.

PMK 37/2025 Wajibkan Marketplace Terbitkan Invoice Pajak

Posted on 19/01/202631/01/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 mewajibkan pedagang dalam negeri untuk menerbitkan dokumen tagihan atas setiap penjualan barang dan/atau jasa yang dilakukan melalui sistem elektronik. Dokumen tagihan tersebut dihasilkan melalui sarana komunikasi elektronik atau sistem elektronik lain yang disediakan oleh marketplace dan menjadi bagian dari mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.

Dokumen tagihan yang diterbitkan marketplace harus memuat informasi minimum berupa nomor dan tanggal dokumen, nama pihak lain sebagai pemungut pajak, nama akun pedagang dalam negeri, identitas pembeli, jenis barang dan/atau jasa, nilai transaksi, serta besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut. Ketentuan ini memastikan setiap transaksi digital memiliki identitas fiskal yang dapat diawasi oleh otoritas pajak.

PMK 37/2025 menegaskan bahwa dokumen tagihan tersebut dipersamakan dengan bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 bagi pedagang dalam negeri. Dengan status tersebut, invoice digital tidak hanya berfungsi sebagai bukti transaksi komersial, tetapi juga sebagai dokumen perpajakan yang sah dalam sistem administrasi pajak nasional.

Dalam hal terjadi kesalahan data atau perubahan transaksi, pedagang wajib membuat dokumen pembetulan atau dokumen pembatalan tagihan. Dokumen ini harus merujuk pada dokumen tagihan sebelumnya dan dihasilkan melalui sistem elektronik marketplace, sehingga koreksi data tetap tercatat dalam sistem pemungutan pajak.

Dokumen pembetulan dan pembatalan tagihan juga dipersamakan dengan bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22. Nilai pajak yang tercantum di dalamnya dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan atau menjadi bagian dari pelunasan Pajak Penghasilan yang bersifat final sesuai karakteristik penghasilan pedagang.

PMK ini mewajibkan marketplace menyampaikan seluruh informasi dalam dokumen tagihan, termasuk data pedagang, pembeli, dan nilai pajak yang dipungut, kepada Direktur Jenderal Pajak. Informasi tersebut disampaikan sebagai satu kesatuan lampiran dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi yang dilaporkan setiap masa pajak.

Selain data transaksi, marketplace juga harus menyampaikan identitas pedagang, Nomor Pokok Wajib Pajak atau tax identification number, alamat korespondensi, serta alamat surat elektronik atau nomor telepon pembeli. Ketentuan ini memperkuat integrasi data perdagangan digital ke dalam sistem pengawasan perpajakan pemerintah.

Kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut dilakukan oleh marketplace setiap masa pajak ke kas negara. Seluruh proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. (alf)