IKPI, Jakarta: Pemerintah tengah menyiapkan insentif pajak untuk Exchange Traded Fund (ETF) emas. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemberian insentif tersebut disiapkan agar ETF emas memperoleh perlakuan yang setara dengan instrumen surat berharga lainnya.
“Kalau untuk (insentif) pajaknya akan disiapkan, karena itu sama dengan surat berharga lain,” kata Airlangga di Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Airlangga mengatakan, pemerintah telah melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan terkait rencana insentif tersebut. Pemerintah kini menyiapkan proses lebih lanjut untuk kebijakan perpajakan ETF emas.
“Sudah, sudah (koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Keuangan),” ujarnya.
Menurut Airlangga, ETF emas merupakan salah satu instrumen yang menjadi bagian dari pengembangan investasi emas di Indonesia. Instrumen tersebut telah diluncurkan oleh OJK dan diposisikan sebagai salah satu instrumen investasi berbasis emas di pasar modal.
“Jadi, ETF emas juga menjadi hal yang fundamental yang diluncurkan oleh OJK,” kata Airlangga.
Ia menjelaskan, pemerintah terus mendorong pengembangan sektor investasi emas. Salah satu perkembangan yang disebut Airlangga adalah meningkatnya jumlah emas nasional yang dikelola melalui ekosistem bullion atau bank emas.
Saat bullion atau bank emas diluncurkan, Pegadaian disebut mengelola sekitar 70 ton emas. Jumlah tersebut kini meningkat menjadi sekitar 153 ton emas nasional.
Airlangga menyebut kepemilikan emas sebesar 153 ton tersebut memiliki nilai sekitar US$20 miliar. Menurutnya, angka itu menunjukkan besarnya nilai aset emas yang dapat menjadi bagian dari pengembangan instrumen investasi di dalam negeri.
Sebagai perbandingan, Airlangga menyebut nilai ETF emas di India berada pada kisaran US$17 miliar hingga US$18 miliar.
“Jadi, ETF emas juga menjadi hal yang fundamental yang diluncurkan oleh OJK,” ujarnya.
Namun, Airlangga belum merinci bentuk maupun besaran insentif pajak yang akan diberikan untuk ETF emas. Pemerintah masih melakukan koordinasi dengan otoritas terkait dalam menyiapkan kebijakan tersebut. (bl)
