IKPI, Jakarta: Kepercayaan investor dinilai menjadi faktor utama untuk mendorong penguatan nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Pemerintah juga didorong menjaga konsistensi kebijakan dan memperkuat kredibilitas fiskal agar arus modal kembali masuk serta menopang stabilitas pasar keuangan.
Hal tersebut disampaikan praktisi perpajakan dan Head of Tax Researcher and Advisory Inatax Consulting Adhitya Gema Pratama dalam diskusi TAXCUSSION 2026 bertema “Indonesia’s Fiscal Resilience: Testing Policy Response Under Global Economic Pressure” yang diselenggarakan Divisi Research and Literature Kelompok Studi Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (KOSTAF FIA UI) di Jakarta, Sabtu (11/7/2026).
Adhitya mengatakan persoalan utama yang dihadapi perekonomian Indonesia saat ini bukan semata-mata pelemahan nilai tukar rupiah, melainkan menurunnya kepercayaan investor (investor trust). Menurutnya, kondisi tersebut tercermin dari masih tertekannya pergerakan rupiah di kisaran Rp18.000 per dolar Amerika Serikat dan tingginya volatilitas pasar keuangan. Kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada 29 Juli 2026 tercatat sebesar Rp18.087 per dolar AS.
Ia menjelaskan bahwa pergerakan pasar saham merupakan leading indicator, sedangkan pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan lagging indicator. Karena itu, pelemahan yang tercermin dalam data PDB menggambarkan kondisi ekonomi beberapa waktu sebelumnya, sementara pasar keuangan mencerminkan ekspektasi pelaku usaha dan investor terhadap kondisi yang akan datang.
Adhitya juga menyoroti pergerakan Credit Default Swap (CDS) Indonesia sebagai salah satu indikator yang digunakan investor untuk mengukur tingkat risiko suatu negara. Menurutnya, perkembangan CDS menunjukkan bahwa pelaku pasar masih mencermati prospek fiskal Indonesia dan arah kebijakan ekonomi pemerintah.
Ia menilai faktor domestik saat ini lebih dominan dibandingkan faktor eksternal dalam memengaruhi sentimen pasar. Di tengah ketidakpastian global, investor membutuhkan kepastian arah kebijakan agar memiliki keyakinan untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
“Yang paling penting adalah bagaimana pemerintah bisa mengembalikan kepercayaan investor. Kalau trust itu kembali, aliran modal akan masuk lagi dan rupiah akan lebih kuat,” ujarnya.
Adhitya menambahkan, konsistensi kebijakan menjadi aspek yang paling diperhatikan investor. Menurutnya, perubahan kebijakan yang terlalu sering atau komunikasi pemerintah yang tidak jelas dapat memicu ketidakpastian dan mendorong investor memilih menempatkan dananya di negara lain.
Ia juga menilai tingginya sensitivitas pasar terhadap berbagai pernyataan pejabat publik menunjukkan pentingnya menjaga kredibilitas komunikasi pemerintah. Setiap sinyal kebijakan yang disampaikan pemerintah dapat memengaruhi persepsi investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.
Di sisi dunia usaha, Adhitya mengatakan tekanan pelemahan rupiah paling dirasakan oleh perusahaan yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor bahan baku maupun kewajiban dalam mata uang asing. Kondisi tersebut membuat pelaku usaha lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi dan ekspansi bisnis.
Selain itu, perlambatan ekonomi juga berpotensi memengaruhi kepatuhan perpajakan. Menurutnya, ketika kemampuan membayar (ability to pay) pelaku usaha menurun, pajak cenderung dipandang sebagai beban sehingga perusahaan akan lebih selektif dalam mengelola arus kasnya.
Karena itu, Adhitya menilai upaya menjaga kepercayaan investor tidak hanya penting bagi stabilitas nilai tukar rupiah, tetapi juga untuk mendukung aktivitas ekonomi, investasi, dan pada akhirnya menjaga penerimaan negara dari sektor perpajakan. (bl)
