IKPI, Jakarta: Pengurus Daerah (Pengda) IKPI Sulawesi, Maluku, Papua (Sulampapua) menggelar audiensi dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra), Imanul Hakim, di Kantor Kanwil DJP Sulselbartra, Selasa (12/5/2026).
Pertemuan tersebut dipimpin Ketua IKPI Pengda Sulampapua H. Mustamin Anshar bersama Wakil Ketua Pengda Suwandy Ng dan Sekretaris Pengda Rudi Laupa dan. Turut hadir jajaran Pengurus Cabang IKPI Makassar, yakni Ketua Cabang Ezra Palisungan, Wakil Ketua Nurzalam, Sekretaris Mulyadi, dan Wakil Sekretaris Yohanes Setiawan.
Mustamin mengatakan audiensi berlangsung hangat dan produktif dengan berbagai pembahasan strategis terkait perpajakan dan pembangunan ekonomi daerah.
“Kami diterima dengan sangat baik oleh Bapak Kakanwil DJP Sulselbartra. Pertemuan berlangsung hampir dua jam dan diisi diskusi yang sangat berbobot,” ujar Mustamin.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kanwil DJP Sulselbartra Imanul Hakim disebut memberikan apresiasi kepada para konsultan pajak yang selama ini ikut membantu mengedukasi masyarakat terkait perpajakan.
Menurut Mustamin, diskusi tidak hanya membahas persoalan teknis perpajakan, tetapi juga menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.
Ia mengatakan gagasan tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekayaan alam dan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Harapannya ketika masyarakat lokal ikut ambil bagian dalam pengelolaan sumber daya alam, perekonomian daerah akan bergerak lebih baik dan pada akhirnya juga berdampak pada peningkatan penerimaan pajak negara,” kata Mustamin.
IKPI Pengda Sulampapua menilai sinergi antara otoritas pajak dan konsultan pajak perlu terus diperkuat, terutama dalam meningkatkan edukasi perpajakan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Audiensi tersebut juga menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan kelembagaan antara IKPI dan DJP dalam mendukung peningkatan kepatuhan perpajakan sekaligus penguatan peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi daerah. (bl)
