IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan aturan baru mengenai tata cara pemungutan, pemotongan, dan penyetoran pajak rokok melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 26 Tahun 2026.
Regulasi ini menggantikan ketentuan sebelumnya dalam PMK Nomor 143 Tahun 2023 guna menyesuaikan perkembangan pengelolaan pajak rokok dan pelaksanaan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Dalam beleid tersebut ditegaskan bahwa tarif pajak rokok tetap sebesar 10% dari cukai rokok. Pajak ini dikenakan atas sigaret, cerutu, rokok daun, hingga rokok elektronik yang dikenai cukai hasil tembakau.
Sementara itu, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya seperti tembakau molasses, tembakau hirup, dan tembakau kunyah tidak termasuk objek pajak rokok.
PMK ini juga mengatur pembagian pemanfaatan penerimaan pajak rokok bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan minimal 50% dari penerimaan pajak rokok untuk kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya, terutama pelayanan kesehatan dan penegakan hukum.
Dari porsi tersebut, sebesar 37,5% dari total penerimaan pajak rokok daerah wajib digunakan untuk kontribusi dukungan program Jaminan Kesehatan.
Ketentuan itu mulai digunakan dalam perencanaan APBD tahun anggaran 2027. Pemerintah juga menegaskan bahwa daerah yang tidak memenuhi kewajiban kontribusi untuk program Jaminan Kesehatan akan dikenai pemotongan pajak rokok sebesar selisih kekurangan kontribusi yang seharusnya dibayarkan.
Dalam mekanisme pemungutannya, pajak rokok dipungut bersamaan dengan pemungutan cukai rokok oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Wajib Pajak Rokok, yakni pengusaha pabrik rokok dan importir rokok yang memiliki izin nomor pokok pengusaha barang kena cukai, diwajibkan melaporkan penghitungan pajak melalui Surat Pemberitahuan Pajak Rokok (SPPR).
Aturan baru ini juga memperketat pengawasan pembayaran pajak rokok. Dalam hal ditemukan kekurangan pembayaran akibat kesalahan hitung atau kekurangan cukai, Kantor Bea dan Cukai dapat menerbitkan surat tagihan kepada wajib pajak.
Bahkan, permohonan penyediaan pita cukai untuk periode berikutnya tidak akan dilayani apabila pajak rokok belum dilunasi.
PMK Nomor 26 Tahun 2026 juga membuka ruang pengembalian kelebihan pembayaran pajak rokok bagi wajib pajak dalam kondisi tertentu, seperti kesalahan penghitungan atau pengembalian cukai rokok. Pengajuan restitusi dilakukan melalui Kantor Bea dan Cukai sesuai prosedur yang diatur dalam beleid tersebut. (ds)
