25/12/2024 - Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Praimplementasi, Wajib Pajak Sudah Bisa Akses Sistem Coretax

Posted on 25/12/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuka kesempatan bagi wajib pajak untuk mencoba login ke sistem Coretax mulai Selasa ini. Langkah ini merupakan bagian dari tahap praimplementasi yang berlangsung hingga 31 Desember 2024.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, DJP Dwi Astuti, menjelaskan bahwa tahap praimplementasi bertujuan untuk memberi waktu kepada wajib pajak mempersiapkan diri sebelum penerapan penuh pada Januari 2025.

“Harapannya, saat implementasi nanti, wajib pajak tidak menemui kesulitan dalam penggunaan aplikasi,” kata Dwi, di Jakarta, Selasa (24/12/2024).

Diungkapkannya, wajib pajak yang telah memiliki akun DJP Online dapat mengakses Coretax DJP melalui tautan https://www.pajak.go.id/coretaxdjp/. Untuk login, wajib pajak perlu memasukkan ID Pengguna (NIK atau NPWP), sandi DJP Online, kode captcha, dan mengklik tombol “Log in”.

Sedangkan bagi yang belum memiliki akun, mereka dapat melakukan pendaftaran melalui https://ereg.pajak.go.id/login.

Menurut Dwi, selama masa praimplementasi, DJP mengingatkan wajib pajak untuk berhati-hati dalam menjalani prosedur, terutama terkait informasi yang diterima melalui email atau SMS.

“Pastikan respons yang diterima berasal dari DJP. Jika ragu, segera hubungi kami melalui saluran komunikasi resmi,” ujar Dwi.

DJP juga mengimbau agar wajib pajak menjaga kerahasiaan data perpajakan mereka.

Dwi menambahkan bahwa pada tahap praimplementasi ini, fitur yang dapat diakses masih terbatas. Fitur lengkap Coretax DJP baru dapat diakses setelah sistem diluncurkan pada Januari 2025.

Untuk informasi lebih lanjut, termasuk panduan penggunaan Coretax DJP, wajib pajak dapat mengunjungi https://pajak.go.id/reformdjp/coretax/.

Dengan adanya praimplementasi ini, DJP berharap wajib pajak dapat lebih siap dan lancar saat sistem Coretax diterapkan secara penuh pada tahun depan, menyusul upaya digitalisasi dan penyederhanaan sistem perpajakan di Indonesia. (alf)

Menteri Desa: Kenaikan PPN untuk Kepentingan Rakyat dan Pembangunan Desa

Posted on 25/12/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan bahwa kebijakan pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen bertujuan untuk kepentingan rakyat, khususnya untuk mempercepat pembangunan di desa-desa. Yandri menyampaikan hal tersebut usai meluncurkan Program Pemuda Pelopor Desa di Kantor Desa Nagrak Utara, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Selasa (24/12/2024).

Menurut Yandri, untuk membangun Indonesia secara merata, dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan, termasuk anggaran yang memadai. Ia menjelaskan bahwa untuk memperoleh anggaran tersebut, salah satunya melalui pemasukan dari pajak, dan kenaikan PPN sudah melalui kajian mendalam bersama para ahli serta mempertimbangkan dampak positifnya.

“PPN yang dinaikkan ini bukan untuk kepentingan pemerintah, melainkan untuk kepentingan rakyat, dan manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat desa,” ujar Yandri. Ia juga menegaskan bahwa anggaran yang diperoleh dari pajak akan digunakan untuk membangun infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, air bersih, pendidikan, dan fasilitas lainnya yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Yandri menambahkan, masyarakat perdesaan adalah pihak yang paling diuntungkan dari kebijakan ini, karena dengan adanya pemasukan yang lebih besar, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di desa-desa, dapat tercapai lebih cepat. Ia berharap, dalam beberapa tahun mendatang, tidak ada lagi desa yang berstatus tertinggal.

“Anggaran dari pajak ini sangat penting untuk mempercepat pembangunan di desa, termasuk desa yang masih belum dialiri listrik atau kekurangan akses lainnya. Kenaikan PPN ini bukan untuk memberatkan, tetapi untuk membahagiakan masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Yandri juga mengajak masyarakat untuk mendukung kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto dalam memakmurkan rakyat. Kebijakan kenaikan PPN ini merupakan bagian dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Tahun 2021 yang telah disepakati dalam rapat paripurna DPR RI pada 7 Oktober 2021.

Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berharap desa-desa di Indonesia akan lebih makmur dan mandiri, serta tercapai pemerataan pembangunan yang lebih adil.(alf)

PLN: Hanya Pelanggan di Atas 6.600 VA yang Terkena PPN 12%

Posted on 25/12/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah resmi menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Penetapan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Salah satu sektor yang terdampak oleh kenaikan tarif PPN adalah tarif listrik, meskipun tidak semua golongan daya listrik akan dikenakan perubahan tersebut.

Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan bahwa PPN 12% akan dikenakan kepada pelanggan PLN yang memiliki daya listrik lebih dari 6.600 VA, yang mencakup sekitar 400 ribu pelanggan. “PPN untuk tarif listrik dikenakan hanya kepada pelanggan rumah tangga kami atau pelanggan terkaya dari desil yang ada dalam struktur pelanggan kami,” ujar Darmawan di Jakarta baru-baru ini.

Namun, pembebasan PPN 12% akan tetap berlaku bagi pelanggan PLN dengan daya listrik di bawah 6.600 VA. Selain itu, pemerintah juga memberikan kebijakan diskon listrik 50% bagi pelanggan dengan daya terpasang antara 450 VA hingga 2.200 VA.

Diskon ini akan berlaku untuk 81,4 juta pelanggan PLN yang terdiri dari berbagai golongan daya, yakni 24,6 juta pelanggan dengan daya 450 VA, 38 juta pelanggan dengan daya 900 VA, 14,1 juta pelanggan dengan daya 1.300 VA, dan 4,6 juta pelanggan dengan daya 2.200 VA.

Darmawan menjelaskan bahwa kebijakan ini menyasar sekitar 97% dari total pelanggan rumah tangga PLN, yang diperkirakan mencapai 84 juta pelanggan.

Diskon 50% ini akan berlaku selama dua bulan pertama tahun 2025, yaitu Januari dan Februari, untuk membantu meringankan beban pelanggan.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menciptakan keseimbangan antara penerimaan pajak yang lebih tinggi dan perlindungan kepada sebagian besar konsumen listrik di Indonesia. (alf)

IKPI Pematangsiantar Gelar Baksos Perdana: Wujud Kepedulian kepada Sesama

Posted on 25/12/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Dalam rangka menyambut Hari Natal dan Tahun Baru, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Pematangsiantar melaksanakan kegiatan bakti sosial perdana di Panti Asuhan Kasih Filadelfia, Jl. Pattimura Ujung, Pematangsiantar, Minggu (22/12/2024).

Ketua IKPI Cabang Pematangsiantar Christine Loist, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian kepada sesama dan bagian dari komitmen IKPI untuk berkontribusi positif bagi masyarakat.

(Foto: DOK. IkPI Cabang Pematangsiantar)

“Kegiatan bakti sosial ini adalah upaya kami untuk berbagi kasih dan perhatian kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, terutama anak-anak di Panti Asuhan Kasih Filadelfia. Kami memilih tempat ini karena setelah survei, kami melihat bahwa panti ini kurang mendapat perhatian dari masyarakat maupun pemerintah. Harapan kami, bantuan yang diberikan dapat bermanfaat dan meringankan beban pengurus panti,” ujar Christine, Selasa (24/12/2024).

Diungkapkannya, adapun bantuan yang disalurkan oleh IKPI meliputi kebutuhan pokok seperti sembako, alat tulis, bahan bangunan, dan uang tunai Rp 1 juta. Tak hanya itu, anak-anak panti juga mendapatkan pemeriksaan gigi gratis dari drg. Sylvia Cristience Sitinjak, yang turut hadir dalam acara ini.

Christine menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi tonggak awal bagi IKPI Cabang Pematangsiantar untuk lebih sering melibatkan diri dalam kegiatan sosial. “Kami ingin kegiatan ini menjadi tradisi yang rutin dilaksanakan. Sebagai organisasi yang berdiri untuk melayani masyarakat, kami berharap baksos ini dapat menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara IKPI dengan masyarakat tanpa memandang latar belakang etnis atau agama,” katanya.

Pengurus Panti Asuhan Kasih Filadelfia menyampaikan apresiasi atas kehadiran IKPI. Menurut mereka, bantuan ini sangat berarti, terutama layanan pemeriksaan gigi gratis yang sulit mereka akses sebelumnya. “Kami merasa bersyukur karena ini pertama kalinya ada kegiatan baksos di tempat kami yang juga menyertakan pemeriksaan kesehatan gigi,” ungkap salah seorang pengurus panti.

Christine berharap kegiatan sosial seperti ini terus berjalan di masa depan. “Kegiatan ini adalah langkah kecil yang memiliki dampak besar. Kami berharap dapat terus menjadi organisasi yang tidak hanya profesional di bidang perpajakan, tetapi juga peduli kepada masyarakat,” ujarnya. (bl)

Dihadapan Pengusaha China, Rosan Roeslani Paparkan Sejumlah Insentif Investasi di Indonesia

Posted on 25/12/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa sejumlah pengusaha dan calon investor asal China belum mengetahui insentif yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk investasi di sektor-sektor tertentu. Hal ini disampaikan Rosan dalam kunjungannya ke Beijing, Jumat (22/12/2024), di mana ia didampingi oleh sejumlah pejabat dari Kementerian Investasi/BKPM.

“Contohnya, mereka belum tahu bahwa jika mereka melakukan riset dan pengembangan (‘research and development’) di Indonesia, mereka bisa mendapatkan insentif pajak hingga 300 persen sejak 2022. Itu informasi yang belum banyak diketahui,” kata Rosan seperti dikutip dari ANTARA, Selasa (24/12/2024).

Selain itu, pengusaha China juga belum menyadari adanya insentif fiskal sebesar 200 persen bagi yang berinvestasi dalam bidang pendidikan dan pelatihan vokasi (‘vocational training and education’) di Indonesia. Menurut Rosan, kebijakan ini belum tersebar dengan baik kepada calon investor, padahal memberikan manfaat besar bagi mereka yang tertarik berinvestasi di Indonesia.

Kunjungan Rosan ke China, yang mencakup perjalanan ke 11 kota selama lima hari, bertujuan untuk mempromosikan potensi investasi di Indonesia. Dalam kunjungan ini, Rosan menyebutkan bahwa mereka berhasil mendapatkan komitmen investasi dari para pengusaha China sebesar 7,4 miliar dolar AS (sekitar Rp120 triliun). Investasi tersebut akan diarahkan pada empat sektor utama, yakni polisilikon, fiberglass, resin PET (Polyethylene Terephthalate), dan kendaraan listrik.

“Respon mereka sangat positif, mereka akan membentuk tim untuk menindaklanjuti kebijakan ini lebih cepat,” kata Rosan.

Selain mempromosikan investasi baru, kunjungan tersebut juga bertujuan untuk mendorong pengusaha China yang sudah berinvestasi di Indonesia agar meningkatkan investasinya. Rosan menyampaikan bahwa pemerintah siap memberikan solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang ada bagi perusahaan-perusahaan yang berencana melakukan investasi besar di Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Rosan juga mengunjungi beberapa perusahaan besar, antara lain Build Your Dreams (BYD), CNGR New Material, dan Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL). Dalam pertemuan dengan BYD Auto, Rosan membahas percepatan pembangunan pabrik mobil listrik BYD di Subang, Jawa Barat. Pabrik tersebut berencana menambah kapasitas produksi dari 150.000 unit per tahun menjadi lebih besar, serta membuka peluang untuk pengembangan fasilitas baterai dan kendaraan jenis Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) pada tahun depan. Kenaikan kapasitas produksi ini juga diprediksi akan menciptakan lapangan kerja baru, dengan total tenaga kerja yang bertambah menjadi lebih dari 18.800 orang pada 2026.

Rosan juga bertemu dengan CNGR New Material, yang telah berinvestasi di Indonesia dengan total investasi mencapai Rp42,4 triliun. Perusahaan ini berencana membangun Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara (KIHTK) di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, yang akan menggabungkan industri dari hulu ke hilir dalam pengolahan bijih nikel.

Melalui kunjungan ini, Rosan berharap semakin banyak investor asing yang tertarik berinvestasi di Indonesia, khususnya di sektor-sektor yang strategis bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.(alf)

Azinar Djas Berikan Poin Penting Dorong Kemajuan IKPI

Posted on 25/12/202425/12/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Pengurus Daerah Sumatera Bagian Tengah (Pengda Sumbagteng) Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Periode 2019-2024, menyampaikan harapan dan masukan yang konstruktif untuk pengurus pusat IKPI yang baru terpilih untuk periode 2024-2029. Ia mengungkapkan beberapa poin penting yang diyakini dapat mendorong kemajuan IKPI, baik di tingkat regional maupun nasional.

“Sebagai anggota IKPI, harapan saya sangat jelas bahwa pengurus pusat periode 2024-2029 dapat bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada, berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART),” ujarnya, Senin (23/1/2024).

Menurut Azinar, AD-ART merupakan pedoman utama dalam menjalankan roda organisasi, dan kepatuhan terhadap aturan ini akan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil adalah untuk kebaikan bersama.

Selanjutnya, ia juga menekankan pentingnya kepentingan organisasi dan anggota diutamakan, mengesampingkan kepentingan pribadi. “IKPI adalah wadah yang dihuni oleh banyak konsultan pajak yang memiliki kepentingan profesional dan sosial yang besar. Maka, sudah sepatutnya setiap keputusan yang diambil berfokus pada kemajuan dan kesejahteraan organisasi serta anggotanya, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan,” ujarnya.

Selain itu, Azinar juga mengingatkan pentingnya menjaga keharmonisan antara sesama pengurus dan anggota. Menurutnya, hubungan yang baik antara pengurus dan anggota sangat penting untuk menciptakan suasana yang produktif dan kondusif.

“Jaga keharmonisan, baik antara sesama pengurus, maupun antara pengurus dan anggota. Hubungan yang baik akan mempermudah komunikasi dan kerja sama dalam mencapai tujuan bersama,” kata Azinar.

Ia juga mengingatkan bahwa pengurus pusat yang baru harus tetap berpedoman pada kepemimpinan sebelumnya. “Ambil yang baik dari kepemimpinan terdahulu dan buang yang kurang baik. Setiap periode pasti ada hal-hal positif yang bisa diteruskan dan dikembangkan. Pengurus Pusat yang baru perlu belajar dari pengalaman terdahulu dan terus melakukan inovasi untuk kepentingan bersama,” ujarnya.

Terakhir, Azinar menyampaikan harapan agar Pengurus Pusat IKPI dapat terus berkarya untuk memajukan organisasi. “Saya berharap IKPI akan semakin maju dan jaya, baik secara regional maupun nasional. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum Vaudy Starworld, IKPI harus memiliki semangat untuk meningkatkan perannya di tingkat yang lebih luas, agar semua anggota bisa merasakan manfaat dari keberadaan organisasi ini,” ujarnya.

Namun demikian, Azinar juga menegaskan bahwa dirinya secara pribadi juga berkomitmen untuk terus mendukung kemajuan IKPI, sambil memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh Pengurus Pusat akan membawa dampak positif bagi organisasi dan anggotanya. (bl)