15/08/2023 - Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Pemerintah Siapkan Skema Pungutan Pajak Pencemaran Lingkungan

Posted on 15/08/2023 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyatakan pemerintah telah menyiapkan pajak pencemaran lingkungan. Wacana pajak ini kembali muncul diberlakukan seiring dengan meningkatnya polusi udara di Jakarta dan sekitarnya.

Pengenaan pajak pencemaran lingkungan sendiri diakui Siti Nurbaya sudah dibahas dalam rapat koordinasi terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, Badan Riset dan Inovasi (BRIN) dan pihaknya sedang menyiapkan formulasi pajak pencemaran lingkungan.

“Sudah disiapkan teknis pengenaan pajak pencemaran lingkungan jadi sekarang sudah dilakukan BRIN dan KLHK sudah menyelesaikan formulanya. Hanya memang perlu melakukan sosialisasi pada uji publik karena tergantung pajak karena agak lumayan juga angkanya,” kata Siti seperti dikutip dari Detik Finance, Selasa (15/8/2023).

Menurutnya, aturan pajak pencemaran lingkungan sudah masuk dalam Pasal 206 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam rapat tersebut, pemerintah juga sepakat kementerian/ lembaga (KL) serta pemerintah daerah harus memberlakukan kewajiban uji emisi bagi seluruh kendaraan bermotor yang masuk fasilitas perkantorannya.

Pihaknya juga mengusulkan ada syarat uji emisi untuk perpanjangan STNK dan pembayaran pajak kendaraan.

“Kemudian memasukkan persyaratan lulus uji emisi untuk perpanjangan STNK dan pembayaran pajak kendaraan,” sebut Siti Nurbaya. (bl)

Pemerintah Kasih Insentif Pajak ke Eksportir DHE

Posted on 15/08/2023 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah bakal memberikan insentif pajak bagi eksportir yang menempatkan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) ke sistem keuangan Indonesia.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 123 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia, pemerintah sudah memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) berupa bunga deposito dalam bentuk valuta asing (valas).

Namun, pemerintah berencana merevisi PP Nomor 123 Tahun 2015 yang bakal memberikan insentif pajak lebih banyak. Saat ini, rincian aturan itu masih digodok oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan.

“Sekarang sedang disiapkan RPP (123/2015) perlakuan PPh atas penghasilan dari penempatan DHE SDA. Jadi nanti akan lebih diberikan insentif fiskal lebih banyak lagi,” ujar Susiwijono dari CNBC Indonesia, Selasa (15/8/2023).

Susiwijono enggan menyebutkan besaran insentif yang akan diberikan. Namun, insentif itu ia nilai akan menarik.

“Nah sekarang sedang dituangkan dan kalau enggak salah bocorannya insentifnya akan lebih menarik lagi,” katanya.

Ia menyebut regulasi itu nantinya akan memperluas pemberian insentif diskon pajak penghasilan ke instrumen lain selain deposito. Insentif akan diberikan termasuk ke tujuh instrumen penempatan dan pemanfaatan DHE SDA yang telah dibuat oleh Bank Indonesia.

“Yang jelas bu Menkeu Sudah menyampaikan insentif akan lebih menarik, akan jauh lebih kompetitif. Baik dari sisi insentif besaran bunga, maupun PPh atas bunga deposito dalam semua instrumen tadi,” kata Susiwijono. (bl)

Ribuan Anggota IKPI akan Hadiri HUT ke-58 di Ritz Carlton

Posted on 15/08/202315/08/2023 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pada Agustus 2023 inii, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) genap berusia 58 tahun. Sebagai bentuk rasa syukur, asosiasi konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia ini akan menggelar perayaan HUT ini di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan, Kamis (31/8/2023).

Ketua Panitia HUT IKPI ke-58 Toto mengatakan, perayaan ini akan melibatkan seluruh anggota dan pengurus IKPI se-Indonesia yang berjumlah lebih dari 6.000. Ada yang hadir secara langsung ke lokasi acara dan ada juga yang melalui Zoom.

Dalam HUT ini lanjut Toto, IKPI juga mengundang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta seluruh jajaran di Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK).

“Kami juga mengundang asosiasi profesi keuangan lainnya, KADIN dan APINDO,” kata Toto di Jakarta, Jumat (11/8/2023).

Diungkapkan Toto, HUT IKPI bukan hanya dirayakan oleh pengurus pusat, selain dengan hiburan, juga dengan acara bincang profesi dengan topik ‘Penguatan Profesi Konsultan Pajak Sebagai Intermediaries’, dan juga topik “Posisi Kuasa Hukum Konsultan Pajak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26”. Perayaan HUT juga melibatkan seluruh cabang juga dengan mengadakan kegiatan seperti fun walk, di lokasi yang strategis untuk memperkenalkan terus nama IKPI secara langsung ke masyarakat

Di usia yang terbilang matang, banyak harapan yang terus dicapai IKPI, baik itu harapan kepada asosiasi maupun untuk seluruh anggota.

“Kami bersama Ketua Umum dan seluruh Pengurus juga terus mendorong seluruh Anggota untuk terus mengembangkan kemampuan baik hard skill maupun soft skill. Menjaga profesionalisme dan integritas, dan terakhir harapannya apa yang dilakukan oleh anggota IKPI terus menjadi berkat bagi masyarakat dan negara,” katanya.

Besar harapan Toto, HUT ke-58 IKPI ini bisa dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memberikan arahan dan petunjuk sekaligus dukungan bagi para konsultan pajak dalam menjalankan profesinya agar terus amanah. (bl)