Tingkatkan Kepatuhan Masyarakat, Menkeu Siapkan Mobil Khusus Pembayaran Pajak

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyiapkan mobil khusus agar masyarakat mau membayar pajak. Direktorat Jenderal pajak menjelaskan mengenai penggunaan Mobile Tax milik DJP untuk pelayanan pajak.

“DJP memiliki Mobile Tax Unit untuk memperluas jangkauan perpajakan daerah,” tulis akun resmi @ditjenpajakri pada keterangan video yang dibagikannya, Minggu (11/12/2022).

Diketahui, tidak semua unit vertikal DJP mendapatkan Mobile Tax Unit. Hanya beberapa kantor pajak yang mengoperasikan Mobil Tax Unit untuk memudahkan Wajib Pajak yang mempunyai kendala keterbatasan waktu dan akses ke Kantor Pajak karena jarak tempuh yang cukup jauh.

Nah, ingin tahu informasi lengkapnya serta layanannya? Simak penjelasan yang telah dirangkum oleh Okezone.

Mobile Tax merupakan sebuah fasilitas yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memenuhi kebutuhan Layanan Di Luar Kantor (LDK).

Adapun layanan yang disediakan seperti pelaporan SPT, pembuatan Kode Billing, konsultasi Perpajakan, layanan perpajakan lainnya.

Sebagai tambahan, Mobil Pajak KKP Pratama Ketapang mulai dioperasikan tahun 2017. Mobil Pajak Hadir untuk melayani Wajib Pajak di wilayah Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara.

Mobil Pajak juga digunakan untuk melakukan survey lokasi usaha wajib pajak yang mengajukan permohonan PKP, pemeriksaan daerah terpencil (PDT), penilaian PBB, dll. (bl)

Kemendagri Sebut Pendapatan Pajak 2022 DKI Masuk Lima Terendah

IKPI, Jakarta: Target pendapatan daerah dari pajak yang tertuang dalam APBD DKI 2022 adalah Rp 45,7 triliun. Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta mencatat realisasi pajak daerah hingga 7 Desember 2022 sudah mencapai Rp 36,98 triliun atau 80,93 persen.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri mencatat ada lima provinsi dengan pendapatan terendah menjelang tutup tahun anggaran 2022. Data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri menunjukkan, Jakarta masuk dalam urutan lima besar tersebut.

Per 2 Desember 2022, pendapatan Jakarta baru terealisasi 75,56 persen. Sementara target pendapatan dalam APBD 2022 adalah Rp 77,44 triliun.

Komponen pendapatan Jakarta terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Penerimaan pajak merupakan PAD yang nilainya tertinggi dari pendapatan lainnya.

Dikutip dari Tempo, data realisasi pajak daerah dari Bapenda DKI Jakarta. Realisasi pajak terbesar adalah BBNKB (97,21 persen), PKB (95,86 persen), dan PBBKB (95,65 persen).

Sementara pendapatan pajak terendah antara lain pajak parkir (27,83 persen), pajak hiburan (47,36 persen), dan PAT (51,89 persen).

Berikut rincian target dan realisasinya:
1. PKB
Target Rp 9 triliun
Realisasi Rp 8,62 triliun

2. BBNKB
Target Rp 6 triliun
Realisasi Rp 5,83 triliun

3. PBBKB
Target Rp 1,35 triliun
Realisasi Rp 1,29 triliun

4. PAT
Target Rp 75 miliar
Realisasi Rp 38,91 miliar

5. Pajak hotel
Target Rp 1,4 triliun
Realisasi Rp 1,32 triliun

6. Pajak restoran
Target Rp 4 triliun
Realisasi Rp 3,1 triliun

7. Pajak hiburan
Target Rp 750 miliar
Realisasi Rp 355,22 miliar

8. Pajak reklame
Target Rp 1,25 triliun
Realisasi Rp 946,66 miliar

9. PPJ
Target Rp 1,3 triliun
Realisasi Rp 749,72 miliar

10. Pajak parkir
Target Rp 1,35 triliun
Realisasi Rp 375,7 miliar

11. BPHTB
Target Rp 8,19 triliun
Realisasi Rp 5,57 triliun

12. Pajak rokok
Target Rp 780 miliar
Realisasi Rp 723,51 miliar

13. PBB-P2
Target Rp 10,25 triliun
Realisasi Rp 8,03 triliun

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta agar pemerintah daerah dapat meningkatkan realisasi APBD menjelang tutup tahun anggaran 2022. “Langkah tersebut perlu dilakukan Pemda (pemerintah daerah), terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk mengendalikan inflasi,” kata dia dikutip dari laman Kemendagri Kamis, 8 Desember 2022. (bl)

Tan Alim Ingatkan Anggotanya Perhatikan Laporan Tahunan Konsultan Pajak

IKPI, Jakarta: Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Jakarta Barat Tan Alim, mengingatkan seluruh anggotanya untuk memperhatikan Pelaporan Tahunan Konsultan Pajak dan Perpanjangan Kartu Izin Praktek. Pasalnya, jika mengacu pada PMK 175/PMK.01/2022 waktu PembekuanPerpanjangan kartu izin praktek menjadi lebih cepat yakni hanya sebulan dari Teguran Tertulis, dari sebelumnya tiga bulan.

Menurut Tan Alim, kesibukan pekerjaan bisa menjadikan konsultan pajak lupa akan hal-hal yang dianggap sepele namun sebenarnya sangat penting. Untuk itu, kami di Jakarta Barat sering saling mengingatkan sesama anggota baik itu di dalam forum rapat anggota maupun pada kegiatan-kegiatan non formal.

“Tanggal 13 Desember ini kami akan mengadakan rapat anggota secara online. Dalam forum itu, biasanya kami membahas apa yang sudah dilakukan dan rencana kegiatan yang akan dilakukan,” kata Tan, Kamis (8/12/2022).

Dia juga menjelaskan, pada rapat anggota yang dilakukan setahun 2 kali, yakni pada pertengahan dan akhir tahun ini juga bertujuan untuk pemenuhan NTS bagi anggota.

“Kami juga membahas laporan kegiatan dari masing-masing departemen pengurus, Info lainnya, serta sarana pengambilan keputusan bila ada,” ujarnya.

Sekadar informasi, berdasarkan data IKPI Smart, saat ini sebanyak 802 anggota terdaftar di IKPI Cabang Jakarta. “Tetapi angka ini masih ada perbedaan, karena menurut data sekretariat Cabang Jakarta Barat yang terdaftar ada 790 anggota. Jadi ada selisih 12 data anggota,” katanya.

Saat ditanya tingkat kepatuhan dan kepedulian anggota, Tan Alim mengungkapkan bahwa IKPI Jakarta Barat sangat patuh dan peduli terhadap organisasi. Contohnya, selain menjadi pengurus cabang, banyak yg menjadi pengurus IKPI ditingkat Pengda dan Pusat, serta KP3SKP.

Selain itu, IKPI Jakarta Barat juga aktif menghadiri acara besar yg diselenggarakan cabang di luar Jakarta Barat, Pengda dan Pusat.

“Anggota kami juga berpartisipasi dalam kepanitiaan acara yg dilakukan cabang maupun pusat. Bahkan menjadi moderator ataupun narasumber dalam berbagai kegiatan seminar perpajakan,” ujarnya.

Kepatuhan juga ditunjukan anggota Jakarta Barat kepada organisasi melalui tertibnya melakukan pembayaran iuran bulanan anggota.”Dari 790 anggota yang tercatat di kami, hanya 100-an yang belum membayarkan iuran tetapi senantiasa kami selalu ingatkan,” katanya.

Menurut Tan Alim, data ini juga di follow up sebagai upaya mengetahui apakah anggota masih aktif utk update data di sekretariat Jakarta Barat yang akan dilaporkan nantinya ke pusat

Dia mengimbau, bagi waiib pajak serta masyarakat taatilah pajak sejak awal, punya pengetahuan tentang perpajakan saat dini itu penting dan sangat baik, sebelum mereka benar-benar membutuhkannya. (bl)

 

 

 

en_US