Kategori: Artikel

Ken Dwijugiasteadi: Dari Birokrat Pajak hingga Anggota Kehormatan IKPI

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Nama Ken Dwijugiasteadi tentu tidak asing di kalangan profesional perpajakan Indonesia. Pria kelahiran 8 November 1957 ini merupakan sosok penting di balik sejumlah transformasi besar Direktorat Jenderal Pajak (DJP), terutama saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak ke-16 pada periode 2015 hingga 30 November 2017.

Kini, Ken masih aktif berkiprah di dunia perpajakan, meski tak lagi menjabat di pemerintahan. Ia dipercaya sebagai anggota kehormatan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), asosiasi konsultan pajak tertua dan terbesar di Indonesia.

Kehadiran Ken sebagai anggota kehormatan sekaligus menjadi simbol sinergi antara otoritas pajak dan komunitas profesional perpajakan.

Dari Pegawai Rendahan Hingga Pucuk Pimpinan

Karier Ken dimulai lebih dari empat dekade silam, tepatnya pada tahun 1983, saat ia bergabung sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Keuangan setelah meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Brawijaya. Perjalanannya pun tak sebentar. Dari posisi staf di Sekretariat DJP, ia secara bertahap meniti tangga birokrasi, mulai dari Kepala Sub Bagian Kepegawaian (1989), Kepala Seksi Wajib Pajak Perseorangan (1992), hingga menjabat berbagai kepala kantor di lingkungan DJP.

Tahun 2003 menandai babak baru saat ia diangkat menjadi Direktur Informasi Perpajakan, yang kemudian diikuti dengan penugasan strategis sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur (2006–2008) dan wilayah Jawa Timur (2008–2015).

Tak hanya mengandalkan pengalaman lapangan, Ken juga memperkuat kapasitas akademiknya dengan meraih gelar Master of Science in Tax Auditing dari Opleidings Institute Financien, Den Haag, Belanda pada 1991.

Dirjen Pajak dan Pengampunan Pajak

Meski sempat tersisih dalam seleksi terbuka Direktur Jenderal Pajak pada 2015, takdir membawa Ken ke posisi itu juga. Ia ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas Dirjen Pajak pada Desember 2015, menggantikan Sigit Priadi Pramudito yang mengundurkan diri. Hanya tiga bulan berselang, Ken dilantik secara resmi sebagai Dirjen Pajak pada 1 Maret 2016.

Salah satu warisan kebijakan paling bersejarah dari era kepemimpinan Ken adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).

Program ini membuka jalan bagi Wajib Pajak untuk mendeklarasikan dan merepatriasi harta yang belum dilaporkan dengan tarif tebusan ringan. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga meningkatkan kepatuhan pajak jangka panjang.

Melanjutkan Pengabdian

Selepas pensiun dari DJP, Ken tetap aktif memberikan kontribusi bagi dunia perpajakan nasional. Bergabung sebagai anggota kehormatan di IKPI menjadi wujud komitmennya untuk terus terlibat dalam pembangunan sistem perpajakan yang adil dan berintegritas. Kehadirannya di tengah komunitas konsultan pajak memberikan inspirasi sekaligus menjadi jembatan antara praktik birokrasi dan dunia profesional.

Ken Dwijugiasteadi adalah contoh nyata bahwa dedikasi dan integritas dalam pelayanan publik dapat meninggalkan jejak yang panjang, bahkan setelah masa jabatan berakhir. (bl)

Merekam Pertemuan Pajak: Hak Wajib Pajak atau Larangan Petugas?

Posted on by Admin IKPI

Bolehkan Wajib Pajak merekam pertemuan dengan petugas pajak?, pertanyaan ini terus mengemuka, terutama ketika Wajib Pajak dihadapkan pada proses klarifikasi, tanggapan atas SP2DK, hingga pemeriksaan pajak. Beberapa petugas pajak secara spontan melarang perekaman, dengan dalih tidak ada aturan eksplisit yang membolehkan. Namun, benarkah tidak boleh?

Fakta hukum yang jarang disorot adalah: tidak ada satu pun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang secara eksplisit melarang Wajib Pajak merekam audio atau video saat berinteraksi dengan petugas pajak. Justru, terdapat regulasi internal DJP yang mewajibkan petugas untuk melakukan perekaman dalam situasi-situasi tertentu sebuah sinyal bahwa perekaman dianggap penting dalam menjamin objektivitas dan akuntabilitas.

Regulasi internal DJP, seperti Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-12/PJ/2016, menyatakan secara eksplisit bahwa pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan:

• Petugas harus melakukan perekaman audio dan/atau visual,
• Petugas harus memberitahukan Wajib Pajak tentang adanya perekaman, dan
• Rekaman menjadi bagian tak terpisahkan dari berita acara pembahasan.

Selain itu, PER-07/PJ/2017 menegaskan bahwa pertemuan antara pemeriksa dan Wajib Pajak harus dilakukan di ruangan yang dilengkapi alat perekam suara dan gambar. Ini menegaskan bahwa dari sisi internal, DJP mengakui pentingnya dokumentasi untuk memastikan transparansi.

Meski peraturan internal jelas, masih banyak petugas yang melarang Wajib Pajak merekam pertemuan. Beberapa alasan yang sering dikemukakan antara lain:

• Kerahasiaan data – Pertemuan sering membahas informasi sensitif yang harus dilindungi, terutama pasca berlakunya UU Perlindungan Data Pribadi.
• Risiko penyalahgunaan – Rekaman dapat dipotong atau disebarkan di luar konteks, membuka potensi pemerasan atau pencemaran nama baik.
• Etika dan suasana diskusi – Perekaman dapat mengganggu kenyamanan dan membuat pihak yang direkam menjadi kaku atau tidak terbuka.
• Prosedur internal KPP – Beberapa KPP mengacu pada surat dinas seperti Nota Dinas Nomor ND-1/PJ/PJ.09/2024, meskipun ini bukan peraturan hukum yang mengikat publik.

Apakah Wajib Pajak Berhak Merekam?

Secara prinsip: Ya. Wajib Pajak boleh merekam, asalkan tidak mengganggu jalannya diskusi, tidak melanggar hukum, dan dilakukan dengan itikad baik. Tidak adanya larangan eksplisit dalam UU KUP adalah ruang hak yang patut dimanfaatkan.
Bahkan, jika mengacu pada peraturan perundang-undangan lain, posisi hukum Wajib Pajak cukup kuat:

• UU KUP menegaskan hak Wajib Pajak untuk mendapatkan penjelasan dan mengajukan keberatan. Rekaman dapat menjadi alat bantu untuk mengingat, mendokumentasi, bahkan membela diri.
• UU KIP mengandung semangat keterbukaan, yang relevan dalam hubungan antara warga negara dan institusi publik.
• UU ITE (terbaru) menyatakan bahwa dokumen elektronik dan rekaman adalah alat bukti sah, selama diperoleh secara legal.
• Prinsip audi alteram partem dalam hukum acara mengharuskan adanya ruang pembuktian dan pendokumentasian dari semua pihak.

Jika dilakukan dengan izin dan cara yang tepat, rekaman pertemuan memiliki sejumlah manfaat penting:

  1. Akuntabilitas dua arah – Tidak hanya petugas yang terawasi, tapi juga Wajib Pajak.
  2. Membantu ingatan – Diskusi pajak sering teknis dan padat; rekaman membantu dokumentasi.
  3. Bukti jika sengketa – Berguna saat keberatan atau banding.
  4. Cegah salah paham – Semua diklarifikasi dari rekaman, bukan sekadar ingatan.

Dorong transparansi institusional – Membangun kepercayaan antara Wajib Pajak dan DJP.

Rekomendasi untuk Wajib Pajak

Meski hak merekam itu sah secara prinsip, etika komunikasi tetap penting. Berikut tips agar hak ini dapat digunakan secara bijak:

• Minta izin terlebih dahulu. Sampaikan maksud dengan sopan dan jelas.
• Jika ditolak, tanyakan alasannya dan pastikan apakah ada dasar hukumnya.
• Pertimbangkan untuk membawa konsultan pajak atau kuasa hukum sebagai pendamping dan pencatat resmi.
• Jangan menyebarkan rekaman tanpa izin, karena bisa melanggar hukum pidana atau perdata.
• Gunakan rekaman hanya untuk tujuan pembuktian atau pelindungan hak, bukan publikasi sensasional.

Perekaman dalam pertemuan pajak bukanlah praktik yang tabu atau ilegal. Justru, dalam banyak hal, ia dapat berperan sebagai alat penting dalam menjamin keadilan, transparansi, dan profesionalisme hubungan antara Wajib Pajak dan fiskus. Tidak ada yang perlu disembunyikan jika proses dijalankan dengan benar dan sesuai hukum.

Sudah saatnya kita melihat perekaman bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai jembatan menuju kepastian hukum dan perlindungan hak Wajib Pajak.

Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Lampung

Teten Dharmawan
Email:tetendharmawan@gmail.com

Disclaimer: Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis.

Gelar ‘Konsultan Pajak’: Antara Legalitas dan Pengakuan Profesi

Posted on by Admin IKPI

Gelar Konsultan Pajak untuk Siapa?

Pertanyaan ini mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) secara daring pada Selasa, 20 Juni 2025. Bertajuk “Gelar Konsultan Pajak Apakah Perlu?”, diskusi ini menghadirkan tiga pemantik utama: Dr. Nur Hidayat, Dr. Feber Sormin, dan Asih Ariyanto, seluruhnya adalah sosok yang dikenal dalam dunia perpajakan Indonesia.

Isu gelar profesi “Konsultan Pajak” bukan sekadar soal status atau simbol pengakuan. Di lapangan, ini menyangkut kredibilitas profesi, perlindungan terhadap Wajib Pajak, serta masa depan etika praktik perpajakan di Indonesia.

Mengapa Gelar Itu Perlu?

Ketiga narasumber sepakat: gelar “Konsultan Pajak” atau yang selama ini mulai dipakai secara informal sebagai BKP (Bersertifikat Konsultan Pajak) sudah waktunya dilembagakan dan diresmikan. Tujuannya jelas: memudahkan Wajib Pajak dalam mengenali konsultan pajak yang sah dan berizin, sekaligus sebagai bentuk penghargaan atas mereka yang telah menempuh proses panjang ujian sertifikasi.

Masalahnya, banyak Wajib Pajak yang masih sulit membedakan antara konsultan pajak resmi dan “konsultan” abal-abal. Tak jarang, kita melihat berita tentang Wajib Pajak yang tertipu oleh pihak yang mengaku sebagai konsultan pajak. Ujung-ujungnya, profesi konsultan pajak resmi yang tercoreng, bukan pelakunya.

Padahal, dalam praktiknya, peraturan pajak Indonesia sangat kompleks. Peran konsultan pajak tak bisa disepelekan ia bukan hanya sekadar penyedia jasa, tapi juga penasihat strategis bagi Wajib Pajak. Maka wajar jika ada dorongan agar profesi ini diberikan pengakuan yang setara dengan profesi lain seperti akuntan publik, penilai publik, atau ahli kepabeanan, yang telah memiliki gelar profesi resmi.

Gelar BKP

Namun, istilah Bersertifikat Konsultan Pajak (BKP) juga tidak bebas dari perdebatan. Ada yang menggunakannya di belakang nama sebagai bentuk kebanggaan dan identitas, namun tak sedikit pula yang menolak dengan alasan belum ada dasar hukum yang sah. Apalagi, sertifikat kelulusan USKP (Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak) belum selalu diikuti dengan kepemilikan izin praktik. Maka ada usulan, istilah BKP seyogyanya dimaknai sebagai Berizin Konsultan Pajak, bukan sekadar bersertifikat.

Pentingnya “cantolan hukum” untuk gelar ini juga disorot. Dr. Nur Hidayat dan Dr. Feber Sormin mengutip Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 6 Tahun 2022 tentang ijazah dan gelar profesi. Bahkan, mereka membandingkan dengan profesi akuntan publik yang pemberian gelarnya diatur oleh organisasi profesi, meski ada Undang-Undang yang melandasinya. Maka tak mustahil jika organisasi seperti IKPI mengambil langkah serupa.

Asih Ariyanto menambahkan, profesi konsultan pajak juga mirip dengan penilai publik yang pengakuan gelarnya dilakukan oleh asosiasi melalui sertifikasi dan pengawasan internal.

IKPI Bisa Jadi Pelopor

Namun di tengah absennya Undang-Undang Konsultan Pajak, pertanyaan krusial pun muncul: siapa yang berhak memberikan gelar itu? Suwardi Hasan dari Departemen FGD IKPI menggarisbawahi pentingnya dasar hukum agar gelar BKP tidak dianggap ilegal atau tidak sah. Sebab saat ini, pengaturan profesi konsultan pajak masih sebatas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 111/PMK.03/2014 jo. PMK No. 175/PMK.01/2022 dan keduanya tidak mengatur soal gelar profesi.

Penulis menilai bahwa diskursus soal gelar ini sudah berlangsung lama tanpa ujung. Idealnya memang harus ada cantolan hukum yang kuat entah dari UU, PMK, atau bahkan melalui peran P2PK sebagai penyelenggara USKP. Namun jika semua jalan itu belum terbuka, mengapa IKPI sebagai organisasi profesi terbesar dan tertua di bidang perpajakan tidak membuat peraturan internal sendiri?

Pertanyaannya: apakah peraturan itu bisa melanggar hukum? Jika ya, tentu tak bisa dilakukan. Tapi jika tidak, kenapa tidak mulai digodok?

Gelar “Konsultan Pajak” bukan semata-mata untuk pemiliknya. Ia adalah alat bantu masyarakat, terutama Wajib Pajak, untuk bisa memilah antara jasa resmi dan ilegal. Di tengah maraknya penyalahgunaan label konsultan pajak, gelar resmi adalah bentuk perlindungan. Perlindungan bagi masyarakat, dan kehormatan bagi profesi.

Penulis berpendapat, gelar Konsultan Pajak bukan sekadar simbol. Ia bisa menjadi benteng terakhir antara kredibilitas dan kekacauan. Maka, jika bukan sekarang, kapan lagi?

Penulis adalah Ketua Departemen PPKF IKPI

Pino Siddharta

Email: pinosiddharta@gmail.com

Disclaimer: Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis

 

 

 

RPMK Kuasa Hukum Kembali ke Fitrah 

Posted on by Admin IKPI

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) yang akan menggantikan PMK Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Kuasa Hukum dalam proses keberatan, banding, gugatan, dan peninjauan kembali di bidang perpajakan. Langkah ini merupakan turunan dari Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak. Namun, lebih dari sekadar regulasi administratif, RPMK ini menandai upaya penting mengembalikan peran Kuasa Hukum pada fitrahnya sebagai pihak profesional dan kredibel dalam mengawal keadilan pajak.

Salah satu terobosan paling signifikan dari RPMK ini adalah penekanan pada aspek legalitas dan keadilan. Jika sebelumnya ruang menjadi kuasa hukum terbuka lebar tanpa pengujian mendalam terhadap kompetensi di bidang pajak, maka kini diusulkan adanya kriteria yang lebih ketat dan berbasis bukti keahlian. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi para wajib pajak yang sedang mencari keadilan, karena perwakilan mereka akan ditangani oleh pihak yang memang memiliki kapasitas.

PMK 184/2017 dinilai terlalu longgar dalam menentukan siapa yang berhak menjadi kuasa hukum pajak. Asal memiliki surat kuasa dan memenuhi persyaratan administratif dasar, seseorang bisa mendampingi wajib pajak di pengadilan pajak, meskipun belum tentu memiliki kompetensi substantif di bidang perpajakan. Akibatnya, seperti jamur di musim hujan, muncul banyak kuasa hukum dadakan yang belum tentu profesional. RPMK ini menjadi filter penting untuk menjaga kualitas para pendamping wajib pajak.

Salah satu poin penting dalam RPMK adalah pengakuan terhadap Surat Keterangan Kompetensi (SKK) di bidang perpajakan dan sertifikat kepabeanan. SKK hanya dapat diterbitkan bagi mereka yang sudah mengantongi izin praktik konsultan pajak, sehingga secara otomatis memastikan bahwa para kuasa hukum memiliki fondasi keilmuan dan pengalaman yang memadai. Ini akan menciptakan standar profesionalisme baru yang lebih terukur dan kredibel.

Lex Specialis, Maka Harus Spesialis

Hukum pajak dikenal sebagai lex specialis, yaitu cabang hukum khusus yang memerlukan pemahaman mendalam dan berbeda dari hukum perdata atau administrasi umum. Dengan demikian, hanya mereka yang memang menekuni perpajakan secara spesifik yang layak menjadi kuasa hukum. RPMK ini mengembalikan semangat tersebut, di mana kualitas lebih diutamakan daripada sekadar kelengkapan formal.

Di era digital, administrasi yang rapi dan terstruktur bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga soal akuntabilitas. RPMK mewajibkan kuasa hukum memiliki catatan administrasi yang tertib, termasuk kewajiban pajaknya sendiri. Ini sekaligus menjadi contoh integritas pribadi yang akan tercermin dalam praktik profesionalnya. Bagaimana mungkin seseorang memperjuangkan hak wajib pajak lain jika kewajiban pajaknya sendiri tidak dipenuhi?

RPMK juga mengatur bahwa tingkatan izin kuasa hukum disesuaikan dengan tingkatan izin konsultan pajak. Hal ini menciptakan sinkronisasi yang penting antara otoritas hukum dan otoritas profesional, sekaligus membuka jalan untuk sistem klasifikasi dan spesialisasi yang lebih sehat dalam ekosistem perpajakan.

Membangun Ekosistem Perpajakan yang Sehat

Dengan lahirnya RPMK ini, diharapkan tercipta ekosistem perpajakan yang lebih sehat, adil, dan profesional. Para pencari keadilan akan merasa lebih aman karena didampingi oleh kuasa hukum yang benar-benar kompeten.

Sementara para kuasa hukum pun akan termotivasi untuk terus meningkatkan kapasitasnya sesuai jenjang dan spesialisasinya. RPMK ini bukan sekadar aturan baru, tetapi momentum untuk menata ulang fondasi profesi kuasa hukum pajak agar kembali ke fitrahnya: menegakkan keadilan dengan integritas dan kompetensi.

Penulis adalah Ketua Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum IKPI dan Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak

Andreas Budiman

Email:andreas.budiman269681@gmail.com

Disclaimer: Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis.

Ayo, Move On PTKP !

Posted on by Admin IKPI

Ketika mengisi SPT Pribadi tahun 2024, saya ingat mengisi dengan angka yg familiar lalu kemudian terlintas dipikiran, sudah berapa lama ya angka ini bertahan. Hal ini membuat saya tertarik untuk menelusuri historis dari PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dan menemukan beberapa hal yg perlu diperhatikan atau dikaji lebih lanjut.

Mengingat rentang waktu yg panjang, saya membahasnya mulai dari awal dimulainya tahun berlakunya Undang Undang Perpajakan dalam hal ini Undang Undang No 7 Pajak Penghasilan tahun 1983 yg merupakan titik awal (new era) perpajakan yg diterapkan di Indonesia. Ternyata Undang2 Pajak Penghasilan ini beberapa kali dirubah baik partial maupun menyeluruh mengenai pasal2, penjelasan dan aturan pelaksanaannya. Sistimatika uraian hanya fokus pada UU dan Peraturan Menkeu berkenaan dgn PTKP

Undang Undang No 7 tahun 1983 berlaku pada tanggal 1 Januari 1984.

Psl 7 menyatakan sbb:

(1) Kepada orang pribadi atau perseorangan sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan

pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak yang besarnya :

a. Rp 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak;

b. Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;

c. Rp 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang

mempunyai penghasilan dari usaha atau dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan

usaha suami atau anggota keluarga lain;

d. Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap orang keluarga

sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat, yang menjadi tanggungan

sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

(2) Penerapan ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada permulaan tahun pajak atau pada permulaan

menjadi Subyek Pajak dalam negeri.

(3) Besarnya penghasilan tidak kena pajak tersebut dalam ayat (1) akan disesuaikan dengan suatu

faktor penyesuaian yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan

Ayat 1 saya olah atau work out untuk beberapa kondisi seperti yg ditentukan pada ayat 2 sehingga diperoleh Status TK-0 PTKP setahun 960ribu.

Status K-0 PTKP setahun 1.440 ribu

Status K/I/0 PTKP setahun 2.400 ribu

Status K/I/3 PTKP setahun 3.840 ribu

yg artinya TK-0 = WP dg status single atau tidak kawin mendapat PTKP 960rb, K-0 = WP berstatus kawin 1.440 rb,, K/I/0 WP yg penghasilan isteri digabungkan dan blm punya tanggungan 2.400 rb dan K/I/3 jika WP sdh menikah dgn tanggungan maksimal 3 adalah 3.840 rb.

Kondisi TK-0 dst nya ditetapkan pada awal tahun, jadi utk WP yg menikah pada Maret 1984 maka statusnya pada tahun pajak 1984 diperhitungkan sebagai TK-0 yaitu status dalam tahun 1983. Ayat 2 ini bagi beberapa WP sepertinya tidak adil karena tanggungan sdh bertambah setelah menikah tapi statusnya masih TK-0, tapi sebaliknya juga begitu, jika WP semula punya 3 tanggungan (K-3) dan satu nya meninggal pada tahun 1984 maka statusnya pada tahun 1984 tetap K-3 yaitu mengikuti status 1983 dan baru berubah pada awal 1985.

Ayat 3 menyatakan PTKP ini AKAN disesuaikan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Ayat ini menurut saya pada awal UU Pajak Penghasilan 1983 tidak ada Keputusan Menteri Keuangan jadi langsung penerapannya mengacu kepada UU nya.

Undang Undang No 7 tahun 1991 berlaku 1 Januari 1992. Rev 1

UU ini membuat beberapa perubahan dalam pasal2 yg tidak berkaitan dgn pembahasan PTKP , tidak menyebutkan apapun berkenaan dgn Keputusan Menteri Keuangan . Jadi selama tahun 1984 sampai dengan 1993 (10 tahun), PTKP yg berlaku adalah yg disebutkan dalam UU No 7 tahun 1983 yaitu 960rb dstnya sampai terbitnya UU No 10 tahun 1994..

Undang Undang No 10 tahun 1994 berlaku 1 Januari 1995. Rev 2

KUTIPAN Butir 40.

Ketentuan Pasal 35 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 35 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal II Undang-undang ini dapat disebut “Undang-undang Perubahan Kedua Undang-undang Pajak Penghasilan 1984.”

Pasal III Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.

Saya kutip dulu butir penting mengenai UU No 10 Tahun 1994 ini yaitu Pasal III menyatakan UU ini berlaku 1 Januari 1995 sedangkan Pasal II menyatakan UU ini dapat disebut sebagai Undang2 Perubahan Kedua UU Pajak Penghasilan 1984.

Jadi UU No 10 ini diakui sebagai kelanjutan dari UU No 7 tahun 1991 maka berlaku untuk PTKP, – yg meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit-,, adalah Psl 7 UU No 7 tahun 1991 (berlaku 1 Jan 1992) yang tidak menyebutkan adanya perubahan pada PTKP . Kalau begitu harusnya yg diakui adalah PTKP yg dinyatakan dalam UU No 7 tahun 1983 yaitu TK-0 980 rb dstnya.

KMK 928/KMK04/1993 berlaku tahun 1994

Tetapi harap diingat bahwa pada tanggal 8 Des 1993 terbit KMK 928/KMK04/1993 yg menetapkan berlakunya PTKP baru, berlaku untuk tahun 1994 dg angka2 yg setelah di work out sbb:

TK-0 1.728ribu,

K-0 2.592ribu

K/I/0 4.320ribu

K/I/3 6.912ribu

Yang menarik adalah dlm KMK ini dinyatakan bahwa Psl 1 Faktor Penyesuaian adalah 1,8 X , Psl 4 masa berlakunya tahun 1994 tapi tidak menyebutkan PTKP sebelumnya dihapus atau tidak berlaku, ( ada dipertimbangan bahwa PTKP yg lama sdh tidak sesuai lagi).

Jika dihitung dari Psl 1 KMK 928/1993 ini adalah TK-0 .1728rb ( 1,8 X TK-0 960rb) , K-0 2592 rb (1,8 X 1.440rb) ,dst terlihat adanya faktor penyesuaian 1,8X , makin meyakinkan saya bahwa tidak ada Peraturan Menteri Keuangan berkenaan dengan Psl 7 UU No 7 tahun 1983

Undang Undang No 17 tahun 2000 berlaku 1Jan 2001 Rev 3

Dalam Undang2 No 17 tahun 2000 ini dinyatakan PTKP sbb :

TK-0 2.880ribu,

K-0 4.320ribu

K/I/0 11.520ribu

K/I/3 15.840ribu

yg bisa dibaca pada Psl 7 ayat 1 (ringkasan setelah di workout) dan ayat 3 nya tertera bahwa PTKP ini ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan . Selama UU No 17 tahun 2000 ini telah diterbitkan 3 (tiga) KMK berikut :

KMK 361/KMK04/1998 tgl 27 Jul 1998 berlaku mulai 1999.

Angka2 yg tertera pada UU No 17 tahun 2000 bersumber dari KMK 361/KMK04/1998 tertanggal 27 Juli 1998 dan berlaku mulai tahun Pajak 1999, padahal UU No 17 tahun 2000 ini berlaku mulai 1 Jan 2001 (Pasal III ).

TK-0 2.880ribu,

K-0 4.320ribu

K/I/0 11.520ribu

K/I/3 15.840ribu

Dengan demikian bisa dikatakan dari tahun 1994 hingga 1998 PTKP yg digunakan merujuk ke Psl 4 KMK 928/KMK04/1993 yg berlaku mulai 1994.hingga 1998 (4 tahun) dan baru diganti dengan KMK 361/1998 , yg seperti disebutkan di atas, berlaku mulai tahun pajak 1999. Patut dicatat KMK yg baru tidak menyebutkan pembatalan KMK sebelumnya meskipun. TK-0 2.880rb,, K-0 4320rb berasal dari Faktor Penyesuaian 1 2/3 X(satu dua per tiga kali) dari KMK 928/1993. Sebagai tes , 2.880 ribu berasal dari 1.728 X 1 2/3 , 4320rb berasal dari 2.592 X 1 2/3 dst

KMK 564 /KMK03/2004 tertanggal 29 Nov 2004 berlaku mulai tahun pajak 2005

Pasal 1 ayat 1 menetapkan PTKP sbb:

TK-0 12.000ribu,

K-0 13.200ribu

K/I/0 25.200ribu

K/I/3 28.800ribu

dan ayat 2 menetapkan berlaku mulai tahun 2005.

Jadi ,bisa dikatakan bahwa KMK 361/1998 sebelumnya berlaku mulai tahun 1999 sampai 2004 (6 tahun) dan diganti dg KMK 564/2004 .

PMK 137/PMK05/2005 tertanggal 30 Des 2005 berlaku mulai tahun pajak 2006

Pasal 1 ayat 1 menetapkan PTKP sbb:

TK-0 13.200ribu,

K-0 14.400ribu

K/I/0 27.600ribu

K/I/3 31.200ribu

dan ayat 2 menetapkan berlaku mulai tahun pajak 2006 .

Patut ditunjukkan bahwa pasal 3 PMK 137 ini secara jelas mencabut KMK 564/2004 yg juga menjadi pertimbangan keluarnya PMK 137/2005 (baca di menimbang…) Kalau begitu bisa dikatakan KMK 564/2004 hanya berlaku selama tahun 2005 saja.

Catatan: PMK 137/2005 ini dicabut dengan PMK 213/03/2018

Undang Undang No 36 Tahun 2008 berlaku 1 Jan 2009 Rev 4

PTKP dalam pasal 7 ayat 1 setelah diolah menghasilkan sbb:

TK-0 15.840ribu,

K-0 17.160ribu

K/I/0 33.000ribu

K/I/3 36.960ribu

Ayat 3 untuk pertama kalinya tertera ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat

Tidak ada PMK yg menyertai UU No 36 ini yg sedianya berlaku Januari 2009. Kalau perbandingannya adalah apple to apple maka dari thn 2006 angka yg dipakai adalah PTKP PMK 137/2005 (TK-0 13.200rb dstnya) tapi ternyata angka PTKP dalam UU langsung berlaku..

Catatan : Buku Petunjuk Pengisian SPT Tahun 2010 Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Edisi 2010 (B.2.1.23.06) merujuk PTKP UU No 36 tahun 2008 ini

PMK 162/011/2012 terbit tanggal 22 Okt 2012 berlaku 1 Jan 2013

PTKP yg tertera sbb :

TK-0 24.300ribu,

K-0 26.325ribu

K/I/0 50.625ribu

K/I/3 56.700ribu

yg berlaku 1 Jan 2013 (Psl 3 PMK 162/2012).

Patut dibaca pada pembukaan PMK ini dalam konsiderans menimbang telah dilakukan konsultasi Menteri Keuangan dengan DPR pada tanggal 30 Mei 2012 dan 15 Okt 2012.

Catatan : Buku Petunjuk Pengisian SPT Tahun 2014 Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Edisi 2014 merujuk PTKP PMK 162 /011/2012 ini .

PMK 122/010/2015 terbit tanggal 29 Jun 2015

PTKP yg tertera sbb:

TK-0 36.000ribu,

K-0 39.000ribu

K/I/0 75.000ribu

K/I/3 84.000ribu

seperti yg ditetapkan dalam pasal 1 dan berlaku untuk tahun pajak 2015 (pasal 3) dan mencabut PMK 162/2012 (pasal 4). Patut dicatat dalam pertimbangannya dalam menerbitkan PMK ini disinggung pertemuan konsultasi dengan DPR RI tanggal 25 Jun 2015

Catatan : Buku Petunjuk Pengisian SPT Tahun 2015 Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Edisi 2015 merujuk PTKP PMK 122 /010/2015 ini .

PMK 101/010/2016 ditetapkan tanggal 22 Jun 2016 dan diundangkan 27 Jun 2016

PTKP yg tertera dalam pasal 1 sbb:

TK-0 54.000ribu,

K-0 58.500ribu

K/I/0 112.500ribu

K/I/3 126.000ribu

dengan ketentuan berlaku untuk tahun pajak 2016 (pasal 3) dan telah dikonsultasikan dengan DPR RI pada tanggal 6 April 2016 dan 11 April 2016 (baca dalam menimbang dst)

Pasal 4 PMK ini mencabut PMK 122/2015

Saya juga tidak menemukan Buku Petunjuk (dalam bentuk cetakan) Pengisian SPT tahun 2024 Pajak Penghasilan WP Orang Pribadi yang merujuk PTKP di PMK 101/010/2016 ini.

UU No 11 Tahun 2020 Rev 5, UU No 7 Tahun 2021 Rev 6 dan UU No 6 tahun 2023 Rev7

Khusus utk PTKP setelah UU Pajak Penghasilan No 36 dgn peraturan PMK 101/010/2016 yg memuat angka TK-0 54.000 rb dstnya tidak berubah hingga pengisian SPT Orang Pribadi tahun 2024 meskipun selama tahun 2016 hingga 2024 banyak revisi yg terjadi dalam UU PPh ini. Sebagai contoh dalam Undang Undang Perpajakan terbitan ORTAX , UU No 36 tahun 2008 diberi tanda Rev 4, UU No 11 tahun 2020 bertanda Rev 5, UU No 7 Tahun 2021 bertanda Rev 6 dan terakhir UU No 6 tahun 2023 Rev 7.

Saya merujuk UU No 7 tahun 2021 Rev 6 ini dimana dalam psl 7 TK-0 54.000rb dst nya menggunakan angka2 PMK 101/010/2016 . Perubahan yg perlu dicatat berkenaan dengan PTKP yang meskipun tidak menyangkut angka tetapi berdampak atas penerapan pengisian SPT Orang Pribadi adalah sbb:

Pertama UU No 36 tahun 2008 Rev 4 dalam penjelasan Pasal 7 ayat 2 diberikan contoh status wajib pajak Misalnya, pada tanggal 1 Januari 2021 Wajib Pajak B berstatus kawin dengan tanggungan 1 (satu) anak. Apabila anak yg kedua lahir setelah tanggal 1 Januari 2021 , besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada wajjib Pajak B untuk tahun pajak 2021 tetap dihitung berdasarkan status kawin dengan 1 (satu) anak.

Kedua UU No 7 tahun 2021 Rev 6 memberikan besarnya PTKP per tahun pasal 7 ayat 1 untuk WP dgn status lajang 5400rb, tambahan 4500rb utk status WP dgn status kawin dst yang kalau di workout lebih lanjut persis dengan angka2 PMK 101/010/2016 yang menurut pendapat saya sebagai koreksi karena seharusnya angka2 tsb tampil dulu di UU baru diterbitkan PMK nya

Ketiga, UU No 7 tahun 2021 Rev 6 menambahkan pasal 7 ayat 2a sbb: Wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf e tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp.500juta rupiah dalam satu tahun pajak. Ayat ini merupakan fasilitas yg diberikan kepada pengusaha WP Orang Pribadi untuk mendorong kemajuan UMKM .

Keempat, UU No 7 tahun 2021 menambahkan juga pasal 7 ayat 3 berkenaan dengan ayat 1 dan 2a ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan DPR RI (baca penjelasan tambahan…)…..setelah berkonsultasi dgn alat kelengkapan DPR RI yg bersifat tetap, yaitu komisi yg tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya.

Kelima, saya mengusulkan untuk diberikan waktu minimal berapa tahun sekali harus dilakukan peninjauan PTKP misalnya tiap periode 4 tahun dilakukan konsultasi antara Menteri Keuangan dan DPR RI untuk meninjau kelayakan PTKP ini mengingat banyak WP Perorangan yg berstatus pekerja , meskipun ada kenaikan upah tiap tahun tapi karena PTKP yg konstan ini membuat Penghasilan Kena Pajak yg lebih besar tiap tahun untuk dikenai PPh bahkan dalam income bracket yg sama.

Penulis adalah Anggota IKPI Cabang Jakarta Utara

Kurniawan Tedjo

kurniawan_tedjo@yahoo.com

Disclaimer: Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis

 

 

 

Tax Amnesty Jilid III: Solusi Instan atau Ancaman Jangka Panjang?

Posted on by Admin IKPI

Isu mengenai pelaksanaan Tax Amnesty Jilid III kembali mengemuka dalam diskursus perpajakan Indonesia. Di satu sisi, pengampunan pajak dipandang sebagai alat cepat untuk menambah penerimaan negara. Namun, sejarah dan data menunjukkan bahwa program ini tidak selalu membawa manfaat jangka panjang. Bahkan, jika dijalankan berulang kali, tax amnesty justru dapat menjadi bumerang bagi sistem perpajakan yang sehat dan berkeadilan.

Artikel ini mencoba mengurai akar persoalan, membedah efektivitas amnesti sebelumnya, serta menawarkan pendekatan alternatif yang lebih berkelanjutan untuk memperkuat fondasi perpajakan nasional.

Sukses Jangka Pendek, Tantangan Jangka Panjang

Program Tax Amnesty pertama di Indonesia dirancang untuk empat tujuan utama: meningkatkan penerimaan pajak, mendorong repatriasi aset, memperluas basis data pajak, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Berikut beberapa capaian penting yang berhasil diraih:

• Penerimaan Uang Tebusan: Tercatat sekitar Rp114,02 triliun berhasil dikumpulkan sebagai tebusan dari peserta program.

• Pengungkapan Harta: Total aset yang dideklarasikan sangat besar Rp3.676 triliun dari dalam negeri dan Rp1.031 triliun dari luar negeri.

• Repatriasi Aset: Dana dari luar negeri yang berhasil dipulangkan ke Indonesia terbilang signifikan, meski belum sepenuhnya sesuai ekspektasi.

• Perluasan Basis Data Pajak: Pemerintah memperoleh data berharga untuk pemetaan potensi perpajakan di masa depan.

Namun, di balik angka-angka itu, satu pertanyaan besar mengemuka: Apakah program ini berhasil meningkatkan kepatuhan jangka panjang? Sejumlah studi menunjukkan adanya perbaikan sementara, tetapi efek jangka panjang masih dipertanyakan, terutama terkait moral hazard.

Tax Amnesty yang Diulang-Ulang 

Keberhasilan sementara dari program pertama tak lantas menjadi alasan kuat untuk melanjutkannya. Justru, pelaksanaan Tax Amnesty yang berulang kali menimbulkan berbagai risiko serius:

1. Mendorong Mentalitas “Nanti Diampuni Lagi”

Pola pikir seperti ini melemahkan semangat kepatuhan sukarela. Wajib pajak cenderung menunda atau menghindari kewajiban pajaknya, berharap akan ada “pengampunan jilid berikutnya”. Ini menciptakan moral hazard yang sistemik.

2. Ketidakadilan bagi Wajib Pajak Patuh

Mereka yang taat pajak merasa tidak dihargai. Sebaliknya, pelanggar malah diberi insentif dan kemudahan. Ini bertolak belakang dengan semangat keadilan fiskal dan dapat mengikis legitimasi sistem perpajakan di mata publik.

3. Melemahkan Wibawa Penegakan Hukum

Seringnya pemberian amnesti menciptakan kesan bahwa pemerintah tidak serius dalam penegakan hukum pajak. Konsekuensinya, rasa takut terhadap sanksi hukum melemah, dan upaya penegakan menjadi tidak efektif.

4. Inkonsistensi Kebijakan Fiskal

Pemerintah perlu menciptakan iklim kebijakan yang stabil dan dapat diprediksi. Tax Amnesty yang terus diulang memperlihatkan ketidakpastian dan mengganggu ekspektasi pelaku usaha dan investor.

5. Menggeser Fokus dari Reformasi Sistemik

Tax Amnesty seharusnya menjadi opsi terakhir, bukan solusi rutin. Ketergantungan pada cara-cara instan seperti ini dapat mengalihkan perhatian dari reformasi struktural yang jauh lebih penting.

6. Risiko Penurunan Rasio Pajak Jangka Panjang

Program ini memang mampu meningkatkan penerimaan dalam waktu singkat. Namun, jika merusak fondasi kepatuhan, maka penerimaan jangka panjang dan rasio pajak terhadap PDB justru bisa stagnan atau bahkan menurun.

Strategi Meningkatkan Kepatuhan Pajak Secara Berkelanjutan

Daripada kembali mengandalkan Tax Amnesty, ada beberapa langkah strategis yang jauh lebih efektif untuk memperkuat sistem perpajakan:

1. Reformasi Perpajakan yang Komprehensif

Perlunya simplifikasi aturan perpajakan, peningkatan teknologi administrasi (seperti sistem Coretax), serta perbaikan layanan kepada wajib pajak agar lebih efisien dan transparan.

2. Penegakan Hukum yang Konsisten

Data dari amnesti sebelumnya sebaiknya dimanfaatkan untuk menindak tegas wajib pajak yang masih membandel. Penegakan hukum yang konsisten penting untuk membangun efek jera dan kepercayaan publik.

3. Ekstensifikasi dan Peningkatan Basis Pajak

Perluasan basis pajak ke sektor informal, UMKM, dan pelaku ekonomi digital menjadi keharusan di era ekonomi baru.

4. Peningkatan Edukasi dan Literasi Pajak

Edukasi berkelanjutan mengenai pentingnya pajak akan membangun kesadaran dan budaya kepatuhan sejak dini.

5. Membangun Kepercayaan Publik

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara akan meningkatkan kemauan masyarakat untuk membayar pajak. Jika rakyat percaya pajaknya digunakan dengan benar, maka kepatuhan pun akan meningkat.

Jangan Ulang Kesalahan yang Sama

Tax Amnesty memang bisa menjadi jalan pintas untuk mengejar penerimaan negara, tapi bukan solusi jangka panjang. Terlalu sering memberikan pengampunan justru dapat menghancurkan fondasi utama perpajakan: keadilan, kepatuhan, dan kepastian hukum.

Waktunya kita beralih ke strategi yang lebih berkelanjutan membangun sistem perpajakan yang kuat, kredibel, dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak yang sehat bukanlah hasil dari pengampunan berkala, melainkan dari sistem yang dipercaya dan ditaati oleh semua.

Penulis adalah Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Lampung

Teten Dharmawan

Email: tetendharmawan@gmail.com

Disclaimer: Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis.

Akuntansi Benteng Pertahanan Wajib Pajak Dalam Kasus Pemeriksaan Pajak

Posted on by Admin IKPI

Literasi akuntansi di Indonesia masih tergolong rendah, sebagaimana terlihat dari pengalaman saya mengajar mata kuliah akuntansi di beberapa universitas di Jakarta. Bahkan, banyak mahasiswa jurusan akuntansi merasa bahwa disiplin ilmu ini merupakan tantangan yang berat.

Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

1. Akuntansi membutuhkan ketelitian tinggi dan keterampilan berhitung di atas rata-rata.

2. Diperlukan daya nalar yang kuat serta kemampuan abstraksi untuk memahami standar akuntansi yang rigid.

3. Logika yang baik menjadi faktor krusial dalam penerapan konsep akuntansi dengan benar.

Tidak mengherankan bahwa untuk diterima masuk ke program studi akuntansi di universitas negeri terkemuka, seperti UI, UGM, UNDIP, UNPAD, UNAIR & UB (layer pertama) membutuhkan nilai UTBK yang tinggi, umumnya di atas 700, sehingga hanya kandidat dengan kecerdasan akademik unggul yang dapat diterima.

Terbatasnya Lulusan Akuntansi Berkualitas dan Dampaknya

Sehubungan daya tampung mahasiswa akuntansi di perguruan tinggi unggulan sangat terbatas, akibatnya jumlah lulusan relatif sedikit dan kebanyakan dari lulusan tersebut langsung direkrut oleh perusahaan besar. Akibatnya, perusahaan kecil dan menengah tidak kebagian, sehingga mereka terpaksa harus merekrut lulusan akuntansi dari universitas layer dua dan seterusnya, yang secara relatif kualitas akademiknya lebih rendah dibandingkan lulusan dari universitas layer pertama.

Konsekuensi dari keterbatasan tenaga akuntansi berkualitas antara lain:

1. Proses pencatatan keuangan yang tidak memenuhi standar, mengakibatkan laporan keuangan yang kurang kredibel dan reliabel.

2. Penguasaan standar akuntansi lemah, padahal standar akuntansi yang menjadikan laporan keuangan menjadi lebih berharga.

3. Kesalahan dalam pelaporan pajak, khususnya dalam penyusunan koreksi fiskal.

Urgensi Pembukuan Akurat dalam Pemeriksaan Pajak

Sesuai dengan Pasal 28 UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP, jumlah pajak terutang harus ditetapkan berdasarkan pembukuan yang sesuai dengan standar akuntansi. Jika pembukuan tidak akurat, pemeriksa pajak berhak menetapkan pajak terutang berdasarkan perhitungan sendiri, dan hal ini berpotensi meningkatkan risiko bagi wajib pajak dalam bentuk beban pajak menjadi tidak efisien, atau beban pajak tidak tepat.

Oleh karena itu, wajib pajak harus menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku umum. Hal ini penting, untuk memastikan wajib pajak patuh terhadap regulasi perpajakan. Kepatuhan wajib pajak mengakibatkan laporan keuangan menjadi transparan, akuntabel sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan.

Sebagai ilustrasi, dalam sebuah pemeriksaan pajak akibat adanya permohonan restitusi, sering ditemukan perbedaan total penjualan dalam laporan laba rugi dan SPT PPN. Perbedaan ini akan memicu pertanyaan dari pemeriksa pajak, karena perbedaan timbul pasti akibat adanya sesuatu hal yang tidak sesuai standar akuntansi atau peraturan perpajakan.

Melihat kondisi ini, pemeriksa pajak biasanya akan menguji dan memvaliditasi pembukuan dengan cara mengajukan pertanyaan sederhana seperti berikut ini:

1. Berapa jumlah penjualan yang sebenarnya? Apakah sesuai dengan SPT PPN atau laporan laba rugi?

2. Jika wajib pajak tidak dapat memberikan jawaban yang jelas, hal ini mengindikasikan bahwa pembukuan dan SPT ada masalah.

3. Ketidakmampuan menjelaskan perbedaan antara laporan keuangan dan SPT PPN dapat menjadi dasar bagi pemeriksa pajak untuk mempertanyakan kebenaran klaim restitusi pajak tersebut?

Situasi ini sering terjadi dalam praktik. Oleh karena itu, literasi akuntansi staf perpajakan perusahaan harus menjadi perhatian pengurus perusahaan, karena kalau tidak diperhatikan, artinya ada kesengajaan pengurus perusahaan untuk tidak bertanggungjawab terhadap aset perusahaan.

Studi Kasus: Dilema Laporan Keuangan yang Meragukan dalam Pengajuan Restitusi PPN.

Sebagai ilustrasi, PT XYZ adalah perusahaan properti yang telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak awal berdiri tahun 2022. Dalam dua tahun pertama, PT XYZ tidak memiliki penjualan sehubungan dengan properti yang dimilikinya sedang dalam proses konstruksi, sehingga belum bisa disewakan dan konsekwensinya tidak ada penjualan dan tidak bisa menerbitkan Faktur Pajak Keluaran. Sementara itu, sejak awal berdirinya perusahaan, tetap menerima Faktur Pajak Masukan atas pengeluaran yang dibayarkan kepada kontraktornya, akibatnya terjadilah PPN lebih bayar Rp30.000.000.000,-.

Dalam kasus ini, diasumsikan bahwa proses pembukuan PT XYZ tidak disusun sesuai dengan kaidah atau standar akuntansi yang berlaku umum, misalnya tidak terdapat dokumen pengeluaran kas berupa bukti transfer, invoice dan faktur pajak terkait. Selain itu, terdapat perhitungan beban tidak berlandaskan kontrak atau berita acara penerimaan pekerjaan yang jelas, sehingga pertanggungjawaban aset perusahaan menjadi tidak jelas dan lengkap. Semua kejadian ini, diakibatkan oleh karena staff akuntansi yang bertanggungjawab menjalankan proses akuntansi tidak memahami konsekwensi logis dan hukum atas keteledorannya.

Selanjutnya, ketika melihat dan menimbang jumlah PPN lebih bayar tersebut, Direktur Keuangan menghadapi dilema: dimana, jika pemeriksaan pajak kelak hanya mengakui pajak lebih bayar sebesar Rp20 miliar, dengan demikian, perusahaan akan mencatatkan kerugian Rp10 miliar. Kondisi ini pasti mengakibatkan implikasi yang sangat besar dan konsekwensinya berat terhadap Direktur Keuangan, karena mentriger adanya pertanyaan kritis dari pemegang saham perusahaan.

Untuk menghindari risiko tersebut, Direktur Keuangan biasanya akan memilih untuk tidak mengajukan restitusi yang berimplikasi terhadap pemeriksaan, melainkan akan memilih jalur dengan cara mengklaim PPN lebih bayar secara bertahap melalui pengkreditan PPN lebih bayar hingga jumlahnya mencapai Rp10 miliar.

Disinilah pembuktian bahwa, Akutansi merupakan benteng pertahanan wajib pajak dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Dalam kasus ini, bilamana laporan keuangan yang dimiliki oleh PT XYZ reliable dan akuntabel, pasti Direktur Keuangan PT XYZ tidak ragu sedikitpun untuk melakukan restitusi PPN lebih bayar yang berimplikasi adanya pemeriksaan. Karena dengan bekal penerapan standar akuntansi yang benar, Direktur Keuangan akan berani fight mempertahakan kebenaran yang disajikan dalam laporan keuangan.

Kesimpulan: Akuntansi dan Pajak Harus Terintegrasi

Setiap pencatatan dalam pembukuan perusahaan memiliki dampak hukum dan harus dipertanggungjawabkan secara akurat. Oleh karena itu, akuntansi tidak dapat dianggap sebagai sekadar proses administrasi pencatatan transaksi yang bisa dimanipulasi sesuka hati anda.

Perusahaan harus memastikan bahwa individu yang bertanggung jawab dalam bidang akuntansi harus memiliki kompetensi teknis tinggi dan professional serta mampu mengintegrasikan aspek akuntansi dan perpajakan dalam laporan keuangan dan SPT Pajak.

Dampak Rendahnya Literasi Akuntansi terhadap Kepatuhan Pajak

Minimnya pemahaman akuntansi dapat mengakibatkan:

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan, yang berujung pada ketidaksesuaian dengan SPT pajak.

2. Lemahnya posisi wajib pajak saat pemeriksaan, sehingga lebih mudah menerima koreksi pajak yang berpotensi merugikan.

3. Kurangnya kontrol terhadap aspek krusial yang memastikan laporan keuangan sesuai dengan regulasi dan standar akuntansi.

Penulis adalah anggota IKPI Cabang Bekasi

Dr. Subur Harahap, SE, Ak, MM, CA, CMA, CFP, CPA, BKP, FPM, MT.BNSP

www.suhaconsulting.com

Disclaimer: Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis

 

Perintis Reformasi Profesi Keuangan dan Pendukung Lahirnya UU Konsultan Pajak

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Kementerian Keuangan kembali mempercayakan posisi strategis kepada sosok berpengalaman dan berdedikasi tinggi. Dr. Erawati, S.H., K.N., M.T. saat ini resmi menjabat sebagai Direktur Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan di Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Kemenkeu. Penugasan ini diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, menandai langkah lanjutan penguatan tata kelola profesi keuangan di Indonesia.

Sosok ceria dan pembawa energi positif ini lahir di Temanggung, 1 Maret 1971, Dr. Erawati telah meniti karier panjang di Kementerian Keuangan sejak 1997. Ia dikenal sebagai birokrat andal yang konsisten memperjuangkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah dukungan aktif terhadap ide lahirnya Undang-Undang Konsultan Pajak—sebuah tonggak penting dalam sejarah regulasi perpajakan Indonesia.

UU Konsultan Pajak, Pilar Kepastian dan Integritas

Keberadaan Undang-Undang Konsultan Pajak sangat krusial untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi praktik profesi konsultan pajak di Indonesia. Selama ini, konsultan pajak berperan sebagai perantara (intermediaries) penting antara wajib pajak dan otoritas pajak, namun belum memiliki kerangka hukum yang komprehensif. Hal ini kerap menimbulkan celah dalam pengawasan dan potensi pelanggaran etika profesional.

Melalui UU ini, batasan kewenangan, standar kompetensi, serta mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap konsultan pajak menjadi lebih jelas. Tidak hanya melindungi wajib pajak dari praktik jasa perpajakan yang tidak profesional, UU ini juga mendorong konsultan pajak untuk berperan lebih aktif dalam mendorong kepatuhan pajak secara sukarela.

Bagi negara, hal ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas penerimaan pajak dan kepastian hukum.

Rekam Jejak dan Prestasi

Dr. Erawati menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Gadjah Mada (1995), kemudian meraih gelar Magister Teknik di Institut Teknologi Bandung (2006), dan gelar Doktor Bidang Ilmu Hukum Keuangan Negara di UGM pada 2021. Perpaduan keilmuan hukum dan teknokratis menjadikannya figur unik dalam birokrasi fiskal.

Kariernya mencakup berbagai posisi strategis di Direktorat Jenderal Anggaran, termasuk Kepala Seksi Dukungan Teknis (2007), Kepala Subdirektorat Anggaran IC (2011), serta Kepala Subdirektorat Anggaran Sektor Pertanian, Kelautan dan Kehutanan (2016).

Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN (2019), dan terakhir, Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (2023).

Kini, sebagai Direktur Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan, Dr. Erawati diharapkan menjadi motor penggerak dalam memperkuat tata kelola profesi strategis seperti konsultan pajak, akuntan publik, aktuaris, dan penilai. Dengan pendekatan yang integratif dan berbasis regulasi yang kuat, ia membawa harapan akan hadirnya ekosistem profesi keuangan yang kredibel, beretika, dan berpihak pada kepentingan publik. (bl)

Skema Pemungutan PPN, Berdasarkan Pasal 4(1) atau Pasal 16D UU PPN

Posted on by Admin IKPI

Adanya koreksi DPP atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri dari fiskus atas penyerahan BKP sering menjadi perdebatan apakah menggunakan dasar hukum Pasal 4 (1) UU PPN atau Pasal 16D UU PPN

Perlu diteliti terlebih dahulu apakah BKP dihasilkan atau diperoleh dengan maksud :

• dijual (kembali)…dikenakan PPN berdasarkan Pasal 4(1)huruf a UU PPN

• tidak ada tujuan untuk menjual namun karena kondisi tertentu (usang, rusak, tidak terpakai lagi, dll) yang menyebabkan PKP akhirnya menjual BKP tersebut…dikenakan PPN berdasarkan Pasal 16D UU PPN

Penggunaan Dasar Hukum Pasal 4(1) UU PPN

Penjelasan Pasal 4 ayat (1 ) huruf a dan huruf c UU PPN, penyerahan BKP/JKP yang terutang PPN harus memenuhi syarat antara lain penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya;

Secara gramatikal, frasa: ‘dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya’ mengandung makna bahwa penyerahan tersebut merupakan kegiatan usaha sesuai dengan proses bisnis usahanya, baik sebagai produk kegiatan usaha utama (core business) maupun produk usaha sampingan;

Hal ini sudah sejalan dengan netralitas PPN bahwa pemungutan PPN tidak menyebabkan distorsi timbulmya perbedaan BKP berupa produk utama atau sampingan; sejalan dengan norma dalam Pasal 8 ayat (4) PP No. 44 Tahun 2022, bahwa penyerahan terutang PPN berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan seluruh penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan baik dalam aktivitas operasional maupun aktivitas nonoperasional;

Penggunanaan Dasar Hukum Pasal 16D UU PPN

PPN dikenakan atas penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c UU PPN;

Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang terutang PPN dan perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan, walaupun kemudian huruf c sudah dihapuskan di UU HPP.

Pemungutan PPN berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU PPN, yaitu penyerahan BKP yang semula memang untuk diperjualbelikan sesuai dengan proses bisnis usahanya, sedangkan pengenaan PPN berdasarkan Pasal 16D UU PPN atas penyerahan BKP yang semula tidak untuk diperjualbelikan, di mana tidak ada tujuan atau maksud awal saat perolehan untuk menjual (kembali) BKP

Pemungutan PPN berdasarkan Pasal 16D UU PPN adalah untuk menetralisasi Pajak Masukan yang telah dikreditkan,tujuan awal perolehan BKP a quo untuk menghasilkan penyerahan yang terutang PPN sehingga dapat mengkreditkan Pajak Masukannya. Ketika BKP ternyata dijual, sesuai dengan prinsip pengkreditan Pajak Masukan atas Pajak Keluaran dalam pemungutan PPN, harus terdapat Pajak Keluaran atas penjualan BKP a quo karena Pengusaha Kena Pajak telah mengkreditkan Pajak Masukannya;

Apabila PKP menghasilkan produk sampingan yang dari awal sudah direncanakan akan dijual, dianggap masih mempunyai nilai ekonomis dan tidak ada niat untuk disimpan sebagai aset, sehingga telah menjadi proses bisnis, ini dapat diartikan produk tersebut memang ditujukan untuk dijual kembali yang terutang Pasal 4(1) huruf a UU PPN.

Sebaliknya apabila atas produk yang sedari awal tidak direncanakan akan dijual yang disimpan sebagai aset, bukan bagian dari proses bisnis dikategorikan sebagai aktiva yang tidak semula untuk diperjual belikan yang terutang Pasal 16D UU PPN.

Penulis adalah anggota Departemen Keanggotaan dan Pembinaan IKPI

Eddy Christian, SE., M.Ak., BKP

Email : eddychris1090@gmail.com

Disclaimer: Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sri Mulyani Percayakan Aktivis Kampus Jabat Sesditjen Pajak

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Kementerian Keuangan resmi mengangkat Sigit sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak (Sesditjen Pajak). Penunjukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ini mempertegas pentingnya sosok berintegritas dan berwawasan hukum dalam mengawal transformasi otoritas pajak di tengah tantangan reformasi yang belum selesai.

Sigit bukan nama baru di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sebelum menjabat Sesditjen, ia dipercaya memimpin Kanwil DJP Jawa Timur I dan pernah menduduki berbagai posisi penting, termasuk sebagai Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum DJP. Namun, tak banyak yang tahu bahwa pria kelahiran Yogyakarta, 7 April 1976 ini memulai kiprah publiknya sebagai aktivis kampus pada masa reformasi 1998.

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) ini dikenal aktif di organisasi mahasiswa dan pernah menjadi Koordinator Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Yogyakarta. Ia mengaku sempat turun ke jalan saat reformasi bergulir. “Saya ingin memperjuangkan perubahan lewat jalur legal dan institusional,” kenangnya dalam sebuah podcast bersama Hermanto Tanoko, pengusaha asal Surabaya.

Sigit bergabung dengan Kementerian Keuangan sejak tahun 2002 atas dorongan ibunya. Ia kemudian mendapatkan beasiswa dari pemerintah Prancis untuk menempuh studi perpajakan di dua kampus ternama: Sorbonne University dan Université Paris Dauphine. Bekal akademik internasional inilah yang memperkuat perspektif dan kapasitasnya dalam membenahi sistem perpajakan nasional.

Salah satu pengalaman yang membekas dalam kariernya adalah ketika DJP dilanda krisis kepercayaan akibat kasus Gayus Tambunan. Sigit menyebut masa itu sebagai titik refleksi penting. “Waktu itu kalau naik metromini ke kantor, orang langsung bilang ‘Gayus turun’. Saya sedih sekali,” katanya.

Rasa malu sebagai pegawai pajak justru menjadi dorongan bagi Sigit untuk tampil sebagai bagian dari solusi.

Pada 2019, ia bahkan diminta mencalonkan diri sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya ingin buktikan bahwa dari DJP, ada juga orang yang mampu dan mau berjuang dalam pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Sigit lalu terlibat dalam tim Staf Khusus Presiden untuk reformasi perpajakan pasca-skandal Gayus, yang dipimpin oleh Dirjen Pajak saat itu, Mochammad Tjiptardjo. Ia ikut merumuskan awal mula Stranas PPK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) dan sempat ditarik ke UKP4, lembaga pengawasan pembangunan yang dipimpin Kuntoro Mangkusubroto.

Tak hanya di bidang pajak, Sigit juga pernah menjadi bagian dari Satgas Anti Mafia Hukum dan ikut mendorong pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Totalitasnya membuat ia kerap dijuluki sebagai birokrat lintas dimensi: ahli hukum, praktisi perpajakan, sekaligus reformis sistemik.

Laporan harta kekayaannya terakhir pada 27 Februari 2023 menunjukkan total kekayaan sebesar Rp 3,5 miliar, nilai yang tergolong wajar dan transparan bagi pejabat eselon tinggi di Kementerian Keuangan.

“Pajak itu dinamis. Aturan berubah, bisnis berubah, dunia berubah. Kalau sistem kita statis, kita akan tertinggal,” kata Sigit. Kini, di kursi Sekretaris Ditjen Pajak, ia memikul tanggung jawab besar: memastikan roda birokrasi perpajakan berjalan bersih, efisien, dan adaptif terhadap zaman.

Tak kalah penting, Sigit juga sangat mendorong lahirnya Undang-Undang (UU) Konsultan Pajak. Menurutnya, keberadaan UU tersebut sudah sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum guna melindungi wajib pajak dan konsultan pajak. (bl)

id_ID
en_US id_ID