IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengajak investor Korea Selatan memperluas kerja sama ekonomi dengan Indonesia melalui lima langkah strategis yang disiapkan pemerintah. Langkah tersebut diyakini mampu mempercepat arus investasi sekaligus memperkuat kemitraan ekonomi kedua negara di tengah ketidakpastian global.
Ajakan itu disampaikan Purbaya saat membuka Korea-Indonesia Economic Partnership Forum 2026 di Jakarta, Jumat (26/6/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia masih berada dalam jalur yang solid dan mampu bertahan menghadapi tekanan ekonomi dunia.
Menurut Purbaya, pada triwulan I 2026 perekonomian Indonesia tumbuh 5,61 persen dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali di level 3,08 persen. Ia menilai capaian tersebut menunjukkan daya tahan ekonomi Indonesia masih lebih baik dibandingkan sejumlah negara berkembang lainnya.
“Kinerja ekonomi Indonesia tetap lebih kuat dibandingkan beberapa negara sejawat lainnya. Resiliensi ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat dan inflasi yang relatif rendah,” ujar Purbaya.
Ia menjelaskan, ketahanan ekonomi nasional juga tercermin dari surplus neraca perdagangan yang telah berlangsung selama 72 bulan berturut-turut hingga April 2026. Selain itu, cadangan devisa Indonesia berada pada level yang mampu membiayai 5,5 bulan impor, sementara penyaluran kredit tetap tumbuh dua digit dengan dukungan likuiditas sistem keuangan yang memadai.
Untuk menarik lebih banyak investasi dari Korea Selatan, pemerintah menyiapkan lima strategi utama. Pertama, mempercepat penyelesaian berbagai hambatan investasi melalui Bottlenecking Task Force yang melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Penyelesaian persoalan investasi tersebut, kata Purbaya, akan dipantau langsung oleh Presiden guna menciptakan kepastian berusaha.
Strategi kedua adalah mengoptimalkan implementasi Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA), terutama melalui pemanfaatan fasilitas pembebasan maupun penurunan tarif agar perdagangan bilateral dan integrasi rantai pasok semakin meningkat.
Ketiga, pemerintah mendorong pemanfaatan fasilitas Economic Development Cooperation Fund (EDCF) senilai 1,5 miliar dolar AS untuk periode 2022–2026. Dana tersebut akan diarahkan pada pembiayaan berbagai proyek infrastruktur prioritas, mulai dari penyediaan air bersih, sanitasi, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, hingga pengembangan kota pintar.
Selanjutnya, pemerintah membuka peluang lebih besar bagi perusahaan Korea Selatan untuk berinvestasi pada industri masa depan, terutama ekosistem kendaraan listrik. Indonesia menawarkan keunggulan berupa cadangan mineral kritis, termasuk nikel yang memasok sekitar 50 hingga 60 persen kebutuhan global, sebagai fondasi pengembangan industri baterai yang terintegrasi.
Strategi terakhir adalah memastikan kepastian kebijakan bagi investor melalui pengelolaan fiskal yang sehat, regulasi yang kompetitif, serta komitmen terhadap pembangunan hijau yang berkelanjutan.
Purbaya optimistis kombinasi kerja sama perdagangan, pembiayaan infrastruktur, dan pengembangan industri baterai akan membuka peluang ekonomi baru yang saling menguntungkan bagi Indonesia dan Korea Selatan.
“Saya sangat yakin bahwa kerja sama yang lebih dalam dengan Korea Selatan melalui kerangka perdagangan yang maju, pembiayaan infrastruktur strategis, dan ekosistem baterai sirkular yang berkelanjutan akan memberikan manfaat yang berarti bagi kedua negara,” tutupnya. (bl)
