IKPI, Jakarta: Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu (Pusbin JFPM) Nana Riana menegaskan komitmennya mempercepat penguatan integritas di tengah besarnya layanan sertifikasi dan uji kompetensi yang dikelola unit tersebut, termasuk pelayanan kepada hampir 24 ribu peserta Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP).
Komitmen tersebut disampaikan Nana saat memberikan laporan dalam kegiatan Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) Pusbin JFPM di lingkungan BPPK Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Dalam sambutannya, Nana mengungkapkan bahwa Pusbin JFPM yang baru genap berusia satu tahun pada Juni 2026 menghadapi tantangan besar karena menangani layanan dengan cakupan luas dan melibatkan banyak pemangku kepentingan lintas sektor.
“Sebagai unit baru di Kementerian Keuangan, kami menghadapi keadaan yang sangat kompleks dengan stakeholders yang sangat banyak,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pada bidang pembinaan jabatan fungsional, Pusbin JFPM saat ini membina lebih dari 34 ribu jabatan fungsional dan telah melaksanakan lebih dari 2.000 uji kompetensi teknis. Selain itu, unit tersebut juga menangani berbagai layanan pendidikan dan sertifikasi profesi.
Nana menyebut layanan sertifikasi konsultan pajak yang dikelola Pusbin JFPM saat ini telah melayani hampir 24 ribu peserta. Sementara untuk sertifikasi ahli kepabeanan, jumlah peserta yang dilayani telah menembus lebih dari 2.000 orang.
Selain itu, Pusbin JFPM juga menyelenggarakan berbagai program pendidikan, termasuk penerimaan beasiswa bagi lebih dari 2.000 peserta, program persiapan beasiswa sekitar 860 peserta, hingga program tugas belajar pegawai.
Menurut Nana, kompleksitas layanan tersebut membuat penguatan budaya integritas menjadi prioritas utama di lingkungan Pusbin JFPM. Karena itu, pihaknya mendorong pembangunan ZI WBK sebagai langkah memperkuat tata kelola yang bersih dan akuntabel.
“Kami berharap pembangunan ZI WBK akan meningkatkan trust publik kepada kami dan menjadikan unit ini sebagai unit percontohan di Kementerian Keuangan,” katanya.
Ia menegaskan pembangunan zona integritas bukan sekadar mengejar predikat administratif, melainkan bagian dari transformasi budaya kerja dan pelayanan publik di lingkungan Pusbin JFPM.
“ZI WBK bukan hanya sekadar seremoni. Kami siap melayani sepenuh hati,” ujar Nana.
Dalam kesempatan itu, Nana juga memperkenalkan budaya kerja “PROAKTIF” yang menjadi moto layanan Pusbin JFPM, yakni profesional, responsif, objektif, adaptif, berkualitas, transparan, berintegritas, dan fokus.
Kegiatan pencanangan ZI WBK tersebut dihadiri sekitar 200 peserta dari internal dan eksternal Kementerian Keuangan, termasuk asosiasi profesi, kementerian/lembaga, perguruan tinggi, hingga mitra strategis lainnya. (bl)
