IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjaga keseimbangan antara upaya meningkatkan penerimaan negara dan menjaga iklim usaha tetap kondusif. Arahan tersebut disampaikan Purbaya saat melantik pejabat DJP di lingkungan Kementerian Keuangan.
Menurut dia, penerimaan pajak memang harus terus diperkuat, namun pendekatan yang dilakukan tidak boleh menurunkan kepercayaan dunia usaha maupun masyarakat.
“Penerimaan negara harus dijaga tapi caranya juga harus benar. Penerimaan pajak harus kuat tapi tidak boleh merusak kepercayaan. Harus naik tapi tidak membuat dunia usaha ragu,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (12/5).
Ia mengakui posisi pegawai pajak tidak mudah karena dihadapkan pada tuntutan yang kerap bertolak belakang. Ketika penegakan pajak dianggap terlalu keras, muncul protes dari masyarakat dan pelaku usaha.
Namun jika terlalu longgar, penerimaan negara berisiko turun dan memengaruhi kondisi fiskal.
Karena itu, Purbaya meminta seluruh pegawai DJP mengambil posisi yang seimbang dan tetap berpegang pada integritas dalam menjalankan tugas.
Menurut dia, DJP harus fokus pada fungsi utama, mulai dari pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, hingga menjaga kepatuhan wajib pajak. Seluruh proses tersebut, kata dia, harus dilakukan secara profesional, terukur, dan berbasis aturan yang jelas.
Purbaya juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan. Ia mengingatkan bahwa setiap tindakan pegawai pajak akan langsung dirasakan masyarakat dan mencerminkan wajah negara.
“Kalau integritas kita rusak, perlahan-lahan pasti semuanya akan rusak. Target mungkin tercapai, tapi kepercayaan bisa hilang,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Purbaya menyebut penerimaan pajak masih menunjukkan pertumbuhan positif. Ia mengatakan pada awal tahun pertumbuhan penerimaan pajak sempat mencapai sekitar 30% sebelum melandai ke level di atas 20%.
Pemerintah berharap tren tersebut tetap terjaga pada bulan-bulan mendatang seiring penguatan kinerja DJP dan perbaikan tata kelola perpajakan. (ds)
