IKPI, Bitung: Ketua IKPI Cabang Bitung, Denny Makisanti, menegaskan pentingnya sinergi yang lebih erat antara otoritas pajak dan konsultan pajak dalam mendorong kepatuhan wajib pajak dan menjaga penerimaan negara.
Hal itu ia sampaikan dalam audiensi IKPI Cabang Bitung dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Suluttenggo Malut yang digelar pada Rabu, (29/4/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri langsung Kepala Kanwil DJP Suluttenggo Malut, Ardyanto Basuki, didampingi Kabid P2Humas Devyanus Polii, serta jajaran pengurus IKPI Cabang Bitung.
Denny menyampaikan sejumlah usulan strategis yang dinilai dapat memperkuat sistem perpajakan sekaligus memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Salah satu yang disoroti adalah usulan agar fasilitas batasan omzet UMKM sebesar Rp500 juta dapat diakomodasi dalam sistem Coretax.
Menurutnya, fitur tersebut perlu dirancang fleksibel sehingga wajib pajak dapat memilih untuk memanfaatkannya atau tidak, bahkan membuka opsi kontribusi langsung ke negara.
Selain itu, IKPI Bitung juga mengusulkan agar mekanisme pengkreditan angsuran PPh Pasal 25 dapat dibuat lebih adaptif, termasuk opsi untuk tidak dikreditkan dalam kondisi tertentu.
Tak hanya itu, Denny juga mendorong agar pemerintah kembali membuka Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Ia menilai program tersebut masih relevan untuk meningkatkan kepatuhan sekaligus mendongkrak penerimaan negara.
“Program seperti PPS masih dibutuhkan untuk memberi ruang bagi wajib pajak agar patuh secara sukarela,” ujarnya, Sabtu (2/5/2026).
Menanggapi hal tersebut, Ardyanto menegaskan bahwa konsultan pajak memiliki peran penting sebagai penghubung antara DJP dan wajib pajak. Ia juga berharap para konsultan dapat membantu menyampaikan kebijakan secara tepat kepada wajib pajak.
“Konsultan pajak resmi adalah jembatan antara DJP dan wajib pajak,” kata Ardyanto.
Dalam kesempatan yang sama, IKPI Bitung juga melaporkan kegiatan pendampingan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi yang telah dilakukan di Kotamobagu dan Bitung sebagai bentuk nyata kemitraan dengan DJP. (bl)
