Kas Kosong, Menkeu AS Khawatir Pemerintahnya Gagal Bayar Utang

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan AS Janet Yellen khawatir pemerintahnya bakal gagal bayar (default) pada 1 Juni jika plafon utang pemerintah tidak dinaikkan Kongres AS. Pasalnya, kas Gedung Putih terancam kosong.

“Estimasi terbaik kami adalah kami tidak akan dapat terus memenuhi semua kewajiban pemerintah pada awal Juni, dan berpotensi paling cepat 1 Juni, jika Kongres tidak menaikkan atau menangguhkan batas utang sebelum waktu tersebut,” kata Yellen dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Ketua Kongres Kevin McCarthy dan pemimpin lainnya seperti dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (2/5/2023).

Melihat hal itu, ia mendesak Kongres AS bergerak secepat mungkin untuk menaikkan atau menangguhkan plafon utang. Dengan demikian, pemerintah bisa memberikan kepastian terkait pembayaran tagihan.

Tak lama setelahnya, Presiden AS Joe Biden dikabarkan mengundang empat pimpinan Kongres AS ke Gedung Putih pekan depan, termasuk McCarthy.

Dilansir Reuters, Kongres yang dikuasai Partai Republik meloloskan RUU untuk menaikkan batas utang minggu lalu. RUU itu mencakup pemotongan tajam insentif pajak untuk energi surya dan biaya perawati kesehatan bagi orang miskin.

Secara keseluruhan, RUU itu memangkas belanja US$4,5 triliun sebagai ganti dari kenaikan plafon utang sebesar US$1,5 triliun. Menurut Senat dan Biden yang dikendalikan Demokrat, hal itu tidak akan disetujui.

Saat ini, plafon utang pemerintah AS adalah US$31,4 triliun. Sejak Januari lalu,, utang Kementerian Keuangan tercatat sudah menembus batas tertinggi itu. Konsekuensinya, pemerintah AS tidak bisa lagi menerbitkan obligasi untuk membiayai belanja, termasuk membayar utang. (bl)

 

 

 

Pemerintah Kota Tangerang Sediakan Helpdesk Pajak

IKPI, Jakarta: Masyarakat yang memiliki kendala pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kini tidak perlu khawatir.

Sebab, Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang memperkenalkan layanan helpdesk. Kepala Bapenda Kota Tangerang, Kiki Wibawa mengatakan saat ini telah disediakan nomor helpdesk 0821-3333-5530. Untuk BPHTB layanan helpdesk di 0819-1081-9001, sedangkan email bisa melalui bapenda@ tangerangkota.go.id.

Selain itu, bisa juga bertandang ke UPT Barat di Jalan Raya Merdeka, RT 02, RW 01, Cimone Jaya, Karawaci, atau ke UPT Timur di Jalan Kantor Kecamatan Cipondoh, RT 01, RW 01, Cipondoh.

Bapenda juga menyiapkan lokasi loket pelayanan secara offline. Masyarakat dapat berkunjung ke Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jalan Satria Sudirman, RT 02, RW 01, Sukaasih, Kecamatan Tangerang.

“Masyarakat tinggal memilih lokasi pelayanan terdekat. Sedangkan untuk layanan daring atau online masyarakat bisa mengakses melalui https://pbb.tangerangkota. go.id/. Ini menjadi solusi dan pilihan bagi mereka yang sibuk tak ada waktu ke kantor pelayanan,” kata Kiki seperti dikutip dari Wartaekonomi.com, Rabu (3/5/2023).

Terkait pembayaran pajak, masyarakat dapat memanfaatkan kemudahan teknologi, lewat aplikasi Blibli, Bukalapak, Link Aja, Pos Indonesia, Ovo, Indomart, Tangerang LIVE, Tokopedia, QRIS, Alfamart, Gopay, dan aplikasi BJB Digi.

Sebelumnya, Bapenda telah merilis pendapatan daerah sektor PBB serta BPHTB triwulan pertama Januari–Maret. Realisasi PBB mencapai Rp258 miliar atau naik 469,47% dari target Rp55 miliar. Sedangkan untuk BPHTB tercapai Rp87 miliar, naik 121,63% dari target Rp71 miliar lebih.

Berbagai program Pemkot Tangerang untuk meningkatkan realisasi pendapatan dua sektor tersebut antara lain potongan 70% pajak. Lalu, relaksasi 70% yang PBB-nya sampai 2014 dapat potongan. Kemudian, untuk BPHTB yang sertifikat pendaftaran tanah sistematis lengkap, dan PPKL diberikan pengurangan sebesar 25%. (bl)

Ma’ruf Amin Ingin Pajak dan Zakat Jadi Instrumen Pengentas Kemiskinan

IKPI, Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menginginkan pajak dan zakat bisa digunakan sebagai instrumen untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Sebab, dua hal tersebut memiliki konsep yang sama.

“Semoga zakat dan pajak ke depan menjadi instrumen akselerasi kemakmuran bangsa-bangsa,” kata Maruf Amin seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (3/5/2023).

Maruf menjelaskan, ekonomi syariah dalam hal ini zakat dan pajak memiliki nafas yang sama. Keduanya memiliki tujuan untuk mengurangi ketimpangan yang ada di masyarakat.

Tak dapat dipungkiri, tren ketimpangan antar masyarakat semakin meningkat seiring dengan laju liberalisasi ekonomi. Bahkan ini telah menjadi problem global sejak dekade 1980-an hingga hari ini.

Sederet Pejabat Berurusan dengan KPK Gara-Gara Pamer Harta

“Potret ketimpangan pendapatan yang kian besar ini menyasar hampir seluruh negara termasuk negara maju,” kata dia.

Pada periode 1953 sampai 2015 pertumbuhan riil pendapatan kelompok paling kaya di Amerika Serikat secara kumulatif mencapai 95 persen. Sementara 99 persen warga negara lainnya hanya tumbuh 14 persen.

Untuk itu, sekarang merupakan momen panggilan moral bagi para pemimpin negara dan ekonom untuk mendesain bingkai keadilan ekonomi. Salah satunya via instrumen pajak yang selaras dengan bingkai tujuan besar tersebut.

“Ekonomi syariah masuk dalam gerbong ini karena didalamnya terkandung prinsip, konsep, kebijakan, dan muamalat yang diiringi arus besar keadilan ekonomi,” kata dia mengakhiri. (bl)

id_ID