IKPI, Jakarta: Sebuah video yang beredar luas di media sosial, khususnya Facebook, menampilkan narasi mengejutkan: Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin disebut mengumumkan program penghapusan biaya balik nama, pajak progresif, dan penggantian plat kendaraan secara gratis hingga akhir tahun 2025.

Dalam unggahan tersebut, tertera tulisan mencolok:

“PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN MOBIL SECARA GRATIS BERLAKU SAMPAI AKHIR TAHUN 2025

GRATIS BALIK NAMA

GRATIS BAYAR PAJAK

GRATIS GANTI PLAT”

Bahkan, unggahan itu ditambahi komentar sinis:

“Dari pusatmah gratis, cuman petugasnya kan perlu sarapan & udud woy..”

Namun, setelah ditelusuri, klaim tersebut terbukti palsu alias hoaks.

Video yang dijadikan “bukti” ternyata merupakan hasil editan dari dua sumber berbeda. Bagian visual diambil dari siaran resmi Sekretariat Presiden berjudul “LIVE: Keterangan Pers Menteri Pertahanan, Kantor Presiden, 31 Agustus 2025”. Dalam siaran aslinya, Sjafrie Sjamsoeddin hanya menyampaikan amanat Presiden terkait hasil Sidang Paripurna Kabinet Merah Putih mengenai stabilitas nasional tidak ada satu kata pun membahas soal pemutihan pajak kendaraan.

Sementara itu, suara dalam video yang viral justru mirip dengan cuplikan siaran TVR Parlemen bertajuk “Dari Ruang Sidang – Komisi III DPR RI RDP dengan Kakorlantas Polri” yang tayang pada 6 September 2023. Dalam rapat tersebut, mantan Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi memang pernah mengusulkan penghapusan biaya balik nama dan pajak progresif kendaraan. Namun, usulan itu belum pernah disahkan menjadi kebijakan pemerintah pusat.

Hingga Oktober 2025, sejumlah pemerintah provinsi memang masih membuka program pemutihan pajak kendaraan bermotor, seperti di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Namun kebijakan tersebut bersifat lokal dan sementara, bukan program nasional yang diumumkan oleh Kementerian Pertahanan.

Dengan demikian, klaim bahwa Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengumumkan pajak kendaraan gratis hingga akhir 2025 adalah hoaks. Publik diimbau untuk tidak mudah mempercayai atau membagikan informasi tanpa verifikasi sumber resmi.

• Video: Manipulasi/editan dari dua sumber berbeda

• Isi narasi: Palsu, tidak ada kebijakan nasional pajak kendaraan gratis

• Fakta: Program pemutihan masih ada di beberapa daerah, bukan keputusan Menhan atau pemerintah pusat

Cek selalu informasi yang beredar sebelum ikut menyebarkannya. Hoaks pajak kendaraan seperti ini bukan hanya menyesatkan publik, tetapi juga bisa memicu kebingungan dan potensi penipuan. (alf)