Di tengah harga kebutuhan pokok yang terus merangkak, ongkos transportasi yang tidak pernah benar-benar jinak, serta biaya pendidikan dan perumahan yang makin menyita pendapatan keluarga, pembicaraan tentang pajak semestinya tidak berhenti pada target penerimaan. Ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar yang patut diajukan: ketika hidup terasa makin mahal, masihkah kebijakan pajak kita cukup peka membaca kemampuan riil masyarakat?

Pertanyaan itu menemukan bentuknya yang paling nyata dalam perdebatan mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Selama ini PTKP kerap diperlakukan sebagai komponen teknis dalam skema Pajak Penghasilan orang pribadi. Ia dibaca sebagai angka, pasal, dan ambang administratif. Padahal, maknanya jauh melampaui soal teknis. PTKP sesungguhnya adalah garis etik dalam pemungutan pajak: titik ketika negara mengatakan bahwa ada batas minimum penghasilan yang harus terlebih dahulu dilindungi sebelum kewajiban fiskal dibebankan.

Dari sudut pandang keadilan perpajakan, logika itu sangat masuk akal. Orang yang kemampuan ekonominya masih terbatas tidak semestinya memikul beban yang sama dengan mereka yang memiliki ruang finansial lebih longgar. Dalam bahasa teori, di situlah prinsip keadilan vertikal bekerja. Namun dalam bahasa kehidupan sehari-hari, maknanya lebih sederhana: pajak seharusnya dipungut dengan mempertimbangkan siapa yang memang sudah cukup kuat untuk ikut menanggung beban bersama, dan siapa yang masih harus diberi ruang untuk bernapas.

Masalahnya, kehidupan bergerak jauh lebih cepat daripada rumusan kebijakan. Kenaikan biaya hidup tidak pernah menunggu perubahan regulasi. Harga pangan dapat melonjak, pengeluaran rumah tangga dapat membengkak, dan daya beli dapat terkikis bahkan ketika penghasilan nominal terlihat tetap. Di situlah kebijakan fiskal diuji. Bila nilai PTKP tidak ditinjau secara berkala, ambang yang semula dimaksudkan sebagai alat perlindungan bisa perlahan berubah menjadi garis yang tertinggal dari realitas sosial.

Ketika itu terjadi, kelompok menengah ke bawah dapat masuk ke lapisan pembayar pajak bukan karena kesejahteraannya betul-betul membaik, melainkan karena kebijakan gagal mengikuti perubahan biaya hidup. Ini adalah paradoks yang kerap luput dibaca. Dari luar, perluasan basis pajak mungkin terlihat sebagai capaian administratif. Namun dari dalam rumah tangga, ia bisa terasa sebagai tambahan tekanan pada ruang hidup yang sudah sempit.

Karena itu, diskusi mengenai PTKP seharusnya tidak dipersempit menjadi perdebatan teknokratis antara menaikkan atau tidak menaikkan angka ambang. Yang dipertaruhkan sesungguhnya lebih besar daripada itu, yakni legitimasi moral dari sistem perpajakan itu sendiri. Pajak memang wajib dipungut untuk membiayai negara. Akan tetapi, kewajiban fiskal hanya akan diterima sebagai bagian dari kontrak sosial bila masyarakat merasa negara memungut dengan ukuran yang wajar, proporsional, dan adil.

Di sinilah kepekaan sosial kebijakan menjadi penting. Negara tentu membutuhkan penerimaan untuk membiayai pembangunan, menjaga layanan publik, dan memenuhi beragam kewajiban konstitusionalnya. Tidak ada perdebatan mengenai itu. Namun penerimaan negara yang kuat tidak boleh dibangun dengan cara yang membuat warga berpenghasilan pas-pasan merasa semakin terdesak. Jika pajak dipungut dari ruang hidup yang sesak, maka yang tergerus bukan hanya daya beli, melainkan juga kepercayaan.

Kepercayaan adalah fondasi yang terlalu sering diabaikan dalam perbincangan fiskal. Padahal, kepatuhan pajak dalam jangka panjang tidak semata-mata lahir dari ancaman sanksi atau kemampuan pengawasan. Kepatuhan juga tumbuh dari persepsi keadilan. Wajib pajak lebih mudah patuh kepada sistem yang mereka pandang masuk akal daripada kepada sistem yang mereka rasakan menekan. Dengan kata lain, keadilan bukan lawan dari penerimaan negara; ia justru syarat penting bagi penerimaan yang sehat dan berkelanjutan.

Karena itu, PTKP perlu dilihat sebagai instrumen yang menghubungkan tiga kepentingan sekaligus: keadilan, kepatuhan, dan kapasitas fiskal. Jika ambangnya terlalu rendah, negara mungkin memperoleh basis pajak yang lebih lebar dalam jangka pendek, tetapi berisiko menimbulkan persepsi bahwa sistem kurang memahami tekanan hidup warga. Persepsi semacam ini tidak boleh diremehkan. Sekali masyarakat merasa bahwa pajak dipungut tanpa empati, jarak psikologis antara negara dan wajib pajak akan melebar.

Sebaliknya, tentu juga tidak bijak bila PTKP ditetapkan terlalu tinggi tanpa perhitungan yang matang. Negara tetap memerlukan ruang fiskal untuk bekerja, membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta program perlindungan sosial. Karena itu, yang dibutuhkan bukanlah kebijakan yang reaktif ataupun populis, melainkan desain yang rasional. PTKP harus dirumuskan berdasarkan pembacaan yang jernih atas data inflasi, kebutuhan hidup, struktur konsumsi rumah tangga, dinamika pasar kerja, dan daya tahan pendapatan masyarakat.

Di banyak negara, ambang penghasilan kena pajak atau lapisan tarif dievaluasi secara periodik agar tidak tergerus inflasi. Pelajaran yang dapat diambil bukan semata soal meniru mekanismenya, melainkan memahami semangat kebijakannya: sistem pajak harus tetap hidup, tidak membeku ketika masyarakat sedang bergerak. Dalam konteks Indonesia, semangat itulah yang semestinya mendorong evaluasi PTKP secara lebih teratur, terbuka, dan berbasis analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Evaluasi berkala atas PTKP bukan tanda negara melemah di hadapan tuntutan sosial. Justru sebaliknya, ia merupakan tanda bahwa negara cukup matang untuk mengoreksi instrumennya sendiri demi menjaga keadilan kebijakan. Fiskus yang kuat bukan fiskus yang keras tanpa jeda, melainkan fiskus yang tahu kapan harus tegas dan kapan harus peka. Kekuatan negara tidak selalu diukur dari seberapa besar ia memungut, tetapi juga dari seberapa cermat ia membedakan siapa yang memang sudah layak dibebani dan siapa yang masih patut dilindungi.

Pada titik ini, pembahasan PTKP seharusnya juga dibebaskan dari cara pandang yang terlalu sempit. Ia tidak cukup dibaca dari meja anggaran saja. PTKP perlu dibaca dari meja makan keluarga, dari daftar belanja bulanan, dari biaya sekolah anak, dari harga sewa rumah, dari ongkos pergi-pulang bekerja, dan dari kecemasan mereka yang pendapatannya tampak cukup di atas kertas tetapi terus tergerus di dunia nyata. Di ruang-ruang itulah kebijakan fiskal sesungguhnya diuji: apakah ia hadir sebagai penata keadilan, atau justru terasa sebagai tambahan beban dalam hidup yang makin mahal.

Pada akhirnya, negara memang membutuhkan pajak, tetapi negara juga membutuhkan kepercayaan publik agar sistem perpajakan dapat berdiri kokoh. Dan kepercayaan itu tidak lahir hanya dari legalitas aturan, melainkan dari rasa adil yang ditangkap masyarakat dalam pelaksanaannya. PTKP, dalam pengertian itu, bukan semata angka pembebasan pajak. Ia adalah cermin kepekaan negara terhadap denyut ekonomi warganya.

Jika pajak ingin terus dipandang sebagai gotong royong kebangsaan, maka kebijakannya tidak boleh kehilangan sentuhan sosial. Sebab pajak yang adil bukanlah pajak yang sekadar berhasil dipungut, melainkan pajak yang dipungut tanpa melukai rasa keadilan warga yang menopang negara itu sendiri.

Penulis adalah Ketua Departemen Humas IKPI, Dosen, dan Praktisi Perpajakan

Jemmi Sutiono

Email:   jemmi.sutiono@gmail.com

Disclaimer:  Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis