IKPI, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Senin (3/2/2025). Kunjungan untuk meninjau perkembangan perbaikan sistem Coretax, yang masih mengalami kendala sejak diimplementasikan secara nasional pada 1 Januari 2025.
Dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajaran pegawai DJP, Airlangga menekankan pentingnya mempercepat penyempurnaan sistem administrasi pajak tersebut. Hal ini dilakukan agar penerimaan negara tidak terganggu dan tujuan awal Coretax untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak dapat tercapai.
“Kami memastikan bahwa penerimaan anggaran tidak terganggu dengan implementasi Coretax yang masih memerlukan penyempurnaan. Apalagi sistem ini langsung diberlakukan secara nasional,” ujar Airlangga, Selasa (4/2/2025).
Airlangga juga menyoroti pentingnya konektivitas sistem Coretax dengan instansi lain, seperti perbankan dan perusahaan, untuk memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak. Menurutnya, sistem ini tidak hanya bergantung pada DJP, tetapi juga memerlukan kesiapan dari pihak wajib pajak, terutama perusahaan yang memproduksi banyak faktur atau melakukan pemotongan pajak.
“Semua pihak harus mempersiapkan interoperabilitas, baik perbankan maupun wajib pajak. Ini bukan sistem satu pihak. Perusahaan yang memproduksi banyak faktur atau sering melakukan pemotongan pajak perlu memiliki sistem tersendiri,” jelas Airlangga.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya telah mengakui adanya tantangan dalam implementasi Coretax, terutama terkait adaptasi sistem oleh wajib pajak dan instansi terkait. Namun, ia optimistis bahwa dengan perbaikan berkelanjutan, sistem ini akan mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam administrasi perpajakan.
Pemerintah berharap, dengan penyempurnaan yang terus dilakukan, Coretax dapat menjadi alat yang efektif untuk mendukung penerimaan negara dan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Hal ini dianggap krusial mengingat penerimaan pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara untuk mendukung berbagai program pembangunan. (alf)