IKPI, Jakarta: Mulai Kamis, 1 Januari 2026, pemerintah Inggris resmi memberlakukan aturan baru yang membuat data pajak para investor kripto semakin terbuka. Setiap aktivitas pembelian maupun penjualan aset digital kini akan tercatat secara otomatis dan dilaporkan ke otoritas pajak.
Kebijakan ini dikelola oleh His Majesty’s Revenue and Customs (HMRC). Tujuannya sederhana: memastikan seluruh pajak atas transaksi kripto — termasuk pajak atas keuntungan modal — benar-benar dibayar.
Dalam skema baru tersebut, bursa kripto yang beroperasi di Inggris diwajibkan membagikan catatan lengkap mengenai akun dan transaksi para penggunanya. Dengan begitu, otoritas dapat melacak siapa yang mendapatkan keuntungan, berapa besar nilainya, dan apakah pajaknya sudah disetor.
HMRC menilai langkah ini penting karena selama ini masih banyak celah penghindaran pajak. Padahal, investor yang membeli aset ketika harga rendah lalu menjualnya kembali saat tinggi tetap memiliki kewajiban pajak, sebagaimana instrumen investasi lainnya.
Pasar kripto sendiri bergerak liar sepanjang 2025. Nilai Bitcoin sempat naik dari sekitar US$93.500 hingga hampir menyentuh US$124.500, sebelum jatuh lagi ke bawah US$90.000 menjelang akhir tahun. Fluktuasi tajam seperti itu membuat potensi keuntungan sekaligus potensi penerimaan pajak ikut membesar.
Dengan adanya kewajiban pembukaan data, ruang bagi investor maupun pemilik aset kripto besar untuk menyembunyikan keuntungan semakin sempit. Bursa yang tidak patuh dapat dikenai sanksi dan denda.
Aturan ini juga menjadi bagian dari Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) yang sedang diterapkan di puluhan negara. Melalui kerangka tersebut, pertukaran informasi antarotoritas pajak akan lebih mudah, sehingga pengawasan pajak lintas negara bisa diperkuat.
HMRC memperkirakan masih ada ribuan pemilik kripto di Inggris yang menanggung tagihan pajak belum tertagih. Pemerintah berharap, dengan transparansi data yang lebih besar, penerimaan pajak bisa meningkat hingga sekitar £300 juta dalam lima tahun ke depan. (alf)
