IKPI, Jakarta: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024, khususnya di Bab IV, Pasal 15-30 menetapkan aturan baru mengenai tata cara pendaftaran Wajib Pajak. Aturan ini mencakup persyaratan, prosedur pendaftaran, hingga penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak
1. Kewajiban Pendaftaran:
Setiap Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan subjektif (sebagai subjek pajak) dan objektif (menerima penghasilan atau melakukan pemotongan/pemungutan pajak) wajib mendaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai domisili atau tempat kedudukannya.
2. Jenis Wajib Pajak:
Aturan ini mencakup Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi, dan instansi pemerintah sebagai pemotong atau pemungut pajak.
3. Penggunaan NPWP:
Untuk penduduk, NPWP adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diaktivasi.
Untuk bukan penduduk, NPWP berbentuk nomor unik 16 digit yang dihasilkan oleh sistem Direktorat Jenderal Pajak.
4. Batas Waktu Pendaftaran:
Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas wajib mendaftar maksimal 1 bulan setelah usaha dimulai.
Wajib Pajak yang menerima penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) harus mendaftar paling lambat akhir bulan berikutnya setelah menerima penghasilan tersebut.
Sanksi dan Ketentuan Tambahan
Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban pendaftaran akan dikenai sanksi sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Penghapusan NPWP dapat dilakukan jika Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif, seperti meninggal dunia tanpa meninggalkan warisan, atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya.
Kemudahan Administrasi
Proses pendaftaran dan perubahan data Wajib Pajak diatur agar lebih cepat dan transparan, dengan batas waktu penerbitan keputusan maksimal 1-5 hari kerja tergantung jenis permohonan.
Aturan ini bertujuan memperkuat administrasi perpajakan, mendukung integrasi data NIK sebagai NPWP, dan meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia. (alf)