IKPI, Surabaya: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Surabaya menggelar ConsulTax Sesi 2 Tahun 2025 melalui siaran langsung Instagram, dengan topik “Penerapan Mekanisme Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Terhadap Pedagang Online di Marketplace”.
Talkshow ini diselenggarakan Selasa (15/7/2025) atau sehari setelah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh 22 atas transaksi penjualan produk oleh pedagang pengguna platform.
Wakil Ketua IKPI Cabang Surabaya, Ali Yus Isman, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut bukan merupakan jenis pajak baru, melainkan perubahan mekanisme pelunasan kewajiban PPh bagi pelaku usaha orang pribadi maupun badan.
“PPh Pasal 22 ini dapat bersifat final, menggantikan tarif 0,5 persen final, maupun bersifat tidak final yang dapat dikreditkan,” ujarnya Rabu, (16/7/2025).
Ia menambahkan bahwa terdapat pengecualian terkait batasan omzet bagi pelaku usaha orang pribadi, sehingga tidak seluruh pedagang online akan dikenakan secara langsung.
Menurutnya, kebijakan ini juga menjadi instrumen pemerintah untuk memantau sektor ekonomi digital yang belum sepenuhnya terjangkau sistem perpajakan.
Ali menilai penerapan mekanisme PPh 22 ini ditujukan untuk menekan praktik penghindaran pajak, terutama dari pedagang yang memecah akun merchant agar tidak terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
“Masih ada pandangan keliru di masyarakat bahwa hanya pedagang konvensional yang membayar pajak, sementara pedagang online bebas pajak. Prinsip perpajakan berlaku untuk semua platform, selama menghasilkan keuntungan,” kata Ali.
Ia menjelaskan bahwa pedagang online yang sudah patuh pajak tidak akan terdampak signifikan, namun kebijakan ini akan berdampak pada pelaku usaha yang belum tertib administrasi dan perpajakan.
Sebagai antisipasi, IKPI menyarankan para pelaku usaha untuk segera membenahi administrasi, membentuk badan usaha, menyelenggarakan pembukuan memadai, serta memastikan registrasi usaha di marketplace sudah sesuai.
Dalam diskusi tersebut, panelis juga memprediksi bahwa mekanisme PPh 22 akan diperluas ke sektor lain seperti merchant makanan dan minuman di platform ojek online serta pelaku usaha di marketplace travel seperti penjualan voucher hotel, tiket pesawat, dan jasa penyewaan kendaraan.
Sekadar informasi. IG Live ConsulTax merupakan program rutin Seksi FGD dan Litbang Cabang Surabaya. Host acara ini Diana Herawati dengan tiga narasumber yaitu Ali Yus Isman, Endah Mirasanty, dan Andrean Chris Taneka. (bl)
