IKPI, Jakarta: Sekitar 5 juta kendaraan di Jawa Barat terdata belum membayar pajak, sehingga memicu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban pajak kendaraan. Sebagai langkah konkret, digelar operasi gabungan (Opsgab) yang menyasar kendaraan dengan status menunggak pajak.
Wilayah Bandung Raya menjadi sasaran pertama operasi ini, dengan Kabupaten Bandung sebagai lokasi utama yang dipilih. Operasi ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan bersama tim Pembina Samsat untuk menurunkan angka kendaraan yang belum melakukan pembayaran pajak, serta mendorong masyarakat lebih memahami pentingnya kewajiban ini.
Opsgab pertama dilaksanakan di Jalan Terusan Kopo Katapang, Kabupaten Bandung. Sejumlah instansi terlibat dalam operasi ini, seperti Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Bandung II Soreang, Satlantas Polresta Bandung, Subdenpom III/5-1, serta PT. Jasa Raharja. Dalam operasi ini, 254 kendaraan terjaring, terdiri dari 156 motor dan 98 mobil. Dari jumlah tersebut, sebagian besar adalah kendaraan yang masih menunggak pajak.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat, Dedi Taufik, menjelaskan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menambah penerimaan pajak daerah sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban pembayaran pajak dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). “Para pemilik kendaraan yang terjaring diberikan sosialisasi secara humanis. Beberapa dari mereka bahkan langsung membayar di tempat, karena kami sediakan layanan pembayaran,” kata Dedi.
Dedi juga menyebutkan bahwa Kabupaten Bandung menjadi salah satu wilayah dengan angka kendaraan yang menunggak cukup tinggi. Dari total 608.376 unit kendaraan di wilayah P3DW Kabupaten Bandung II Soreang, tercatat sebanyak 79.271 unit kendaraan masuk kategori Kendaraan Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU) dan 138.113 unit lainnya masuk dalam kategori Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU).
“Upaya ini akan dilakukan secara bertahap dan simultan di berbagai wilayah. Misi besarnya adalah menekan angka kendaraan yang menunggak dan meningkatkan penerimaan pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor,” ungkap Dedi.
Sebagai kelanjutan dari operasi ini, opsgab akan dilaksanakan di Kota Cimahi untuk terus mendekatkan layanan kepada masyarakat dan memudahkan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak.
Dedi menambahkan, pengelolaan pendapatan daerah sangat vital, karena pajak yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan daerah. “Penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa pajak kendaraan bermotor ini akan kembali untuk kesejahteraan bersama melalui program-program pembangunan,” pungkasnya. (alf)
