IKPI, Jakarta: Pemerintah Filipina terus mendorong reformasi perpajakan guna meningkatkan iklim investasi, salah satunya dengan menyederhanakan proses pengembalian kelebihan pembayaran atau restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Inisiatif ini diharapkan mampu menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modal di negara tersebut.
Kepala Biro Pendapatan Dalam Negeri (Bureau of Internal Revenue/BIR), Romeo Lumagui, menjelaskan bahwa penyederhanaan prosedur restitusi PPN merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises to Maximize Opportunities for Reinvigorating the Economy (CREATE MORE), yang dirancang untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi.
“Kami ingin menunjukkan kepada komunitas bisnis internasional bahwa Filipina serius menciptakan lingkungan usaha yang ramah. Penyederhanaan restitusi PPN adalah langkah konkret kami untuk itu,” ujar Lumagui dalam keterangan resminya, dikutip, Sabtu (14/6/2025).
Melalui regulasi baru ini, pelaku usaha kini tidak perlu lagi menyertakan sejumlah dokumen yang sebelumnya diwajibkan saat mengajukan restitusi. Berdasarkan Surat Edaran BIR No. 37/2025 yang diterbitkan pada 10 April lalu, dokumen yang diperlukan telah dipangkas untuk mempercepat proses klaim.
Antara lain, salinan faktur atau tanda terima yang sah kini dapat menggantikan dokumen asli. Selain itu, tiga jenis dokumen administratif seperti bukti pendaftaran di Komisi Sekuritas dan Bursa Efek atau Kementerian Perdagangan dan Industri, serta dokumen impor seperti single administrative document, tidak lagi diwajibkan dalam beberapa kasus.
Untuk klaim atas pajak masukan terkait barang modal, pelaku usaha juga dapat menggunakan ulang sertifikasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai apabila dokumen tersebut telah diajukan sebelumnya. Bahkan, khusus eksportir, bukti pengiriman asli seperti bill of lading kini dapat diganti dengan sertifikasi dari Kementerian Perdagangan dan Industri.
Lumagui menegaskan bahwa penyederhanaan ini bukanlah langkah terakhir. “Kami sedang meninjau lebih banyak proses bisnis yang bisa dipangkas atau dipermudah. Tujuannya jelas: menjadikan Filipina destinasi investasi yang lebih kompetitif di kawasan,” tutupnya.
Reformasi ini menandai komitmen kuat pemerintah Filipina dalam mendorong kemudahan berusaha dan memperkuat daya tariknya di mata investor global. (alf)
