IKPI, Jakarta: Upaya Presiden Donald Trump untuk mendorong pemotongan pajak besar-besaran kembali terganjal, kali ini bukan oleh oposisi Demokrat, melainkan dari partainya sendiri. Dalam sebuah langkah mengejutkan, sekelompok anggota Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat AS menolak rancangan undang-undang (RUU) pajak yang diajukan sang presiden, meski partai tersebut menguasai mayoritas di Kongres.
RUU yang diajukan Trump bertujuan memperpanjang pemotongan pajak yang pertama kali diberlakukan pada 2017, serta memperluas penghapusan pajak atas tip dan lembur, meningkatkan anggaran pertahanan, dan mendanai pengetatan perbatasan. Namun Komite Anggaran DPR, yang dikendalikan oleh Partai Republik, memblokir langkah tersebut dalam pemungutan suara pada Jumat waktu setempat.
Penolakan ini menjadi kekalahan politik langka bagi Trump. Melalui media sosial, ia sempat menyerukan agar anggota partainya “BERSATU mendukung” RUU tersebut dan menuding ada “PENCARI PANGGUNG” di tubuh GOP yang merusak solidaritas.
Lima dari 21 anggota Republik di komite tersebut memilih menolak, menuntut pemangkasan anggaran lebih dalam, termasuk pada program Medicaid untuk warga miskin dan penghapusan total insentif pajak energi hijau yang digagas Partai Demokrat.
Salah satu tokoh garis keras, Rep. Ralph Norman, membela keputusannya menolak RUU tersebut. “Kami tidak bisa terus menambah beban utang tanpa menyelesaikan akar masalahnya pengeluaran yang tak terkendali,” ujarnya dikutip dari Reuters, Sabtu (17/5/2025).
Kekhawatiran bukan hanya datang dari internal politik. Moody’s, satu-satunya lembaga pemeringkat besar yang masih mempertahankan rating AAA untuk AS, memperingatkan bahwa beban utang negara bisa melonjak ke 134% dari PDB pada 2035 jika tren fiskal saat ini terus berlanjut. Pada 2024, rasio tersebut masih 98%.
Analis independen menilai bahwa proposal Trump bisa menambah tekanan pada keuangan negara, yang kini telah menanggung utang lebih dari US$36,2 triliun.
Ketua Komite Anggaran, Jodey Arrington dari Texas, menyatakan akan mencoba kembali mengajukan RUU tersebut pada Minggu malam. Namun, dengan friksi yang semakin tajam di tubuh GOP, masa depan kebijakan fiskal andalan Trump kini tampak lebih tidak pasti dari sebelumnya. (alf)
