IKPI, Jakarta: Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbhakun mengimbau masyarakat tetap menjalankan kewajibannya membayar pajak di tengah merebaknya seruan “Stop Bayar Pajak” yang ramai di media sosial. Gelombang protes yang meluas di sejumlah daerah dalam beberapa pekan terakhir dinilai berisiko menggerus kepatuhan fiskal.
Seruan itu muncul setelah mencuat rencana kenaikan tunjangan anggota DPR, yang memicu kekecewaan publik terhadap pengelolaan uang negara. Tidak sedikit warganet yang menggaungkan tagar #stopbayarpajak sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil.
“Pajak harus tetap dibayar. Itu kewajiban kita kepada negara,” tegas Misbhakun saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Legislator Partai Golkar itu menyayangkan ajakan menolak pajak, karena menurutnya, konsekuensinya justru akan merugikan masyarakat luas.
Ia mencontohkan, sebagian besar belanja negara bergantung pada penerimaan pajak, mulai dari gaji tenaga pendidik, pegawai negeri, buruh hingga pembiayaan pendidikan dan pembangunan infrastruktur.
“Kalau pajak dihentikan, siapa yang akan membayar gaji guru, dosen, dan buruh? Pajak itu bagian dari ketaatan kita dalam bernegara,” jelasnya.
Ledakan di Media Sosial
Fenomena seruan “Stop Bayar Pajak” pertama kali viral sejak Kamis (28/8/2025), usai akun Instagram @storyrakyat_ dan @bem_si mengunggah poster protes dengan tagar #stopbayarpajak. Unggahan itu menuai lebih dari 1,5 juta tanda suka, 45,5 ribu komentar, dan dibagikan ulang oleh lebih dari 356 ribu pengguna hingga Selasa sore.
“Mulai sekarang lawan dengan #stopbayarpajak. Rakyat sengsara, aparat dan pejabat sejahtera,” demikian bunyi salah satu unggahan yang memicu reaksi luas.
Meskipun demikian, Misbhakun menekankan bahwa ketidakpuasan terhadap kebijakan sebaiknya disalurkan lewat jalur aspirasi yang konstitusional, bukan dengan mengabaikan kewajiban pajak.
“Kalau ada yang tidak setuju, sampaikan melalui mekanisme demokrasi. Jangan sampai merugikan negara dan masyarakat sendiri,” tutupnya. (alf)
