IKPI, Jakarta; Dalam rangka memperkuat strategi pencapaian target penerimaan pajak tahun 2025, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra) menggelar kegiatan pembekalan pegawai yang menghadirkan dua tokoh nasional, yakni Menteri Hukum dan HAM periode 2004–2007 Prof. Hamid Awaludin dan Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Windiyatno.
Dalam paparannya, Sabtu (17/5), Prof. Hamid menyoroti tantangan krusial di bidang perpajakan, terutama menyangkut minimnya kesadaran masyarakat serta kerumitan birokrasi perpajakan. Ia mengajak jajaran DJP untuk mengubah pendekatan pelayanan agar lebih membangun kepercayaan publik.
“Kita perlu menggeser cara pandang masyarakat bahwa pajak bukan sekadar kewajiban, melainkan kontribusi aktif untuk membangun negara. Pajak adalah tiket untuk menyuarakan aspirasi,” kata Hamid.
Ia mengangkat praktik negara-negara Skandinavia sebagai contoh. Meski tarif pajak tinggi, masyarakat tetap mendukung karena merasa pelayanan publik berjalan dengan baik. “Yang mereka lihat adalah transparansi dan hasil nyata dari uang yang mereka bayarkan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, ia mendorong DJP agar mengedepankan pendekatan humanis dalam melayani wajib pajak. Salah satu caranya adalah dengan mempercepat proses restitusi bagi yang berhak, sebagai wujud pelayanan yang adil dan terpercaya.
Sementara itu, Mayjen TNI Windiyatno mengangkat pentingnya nilai-nilai kepemimpinan dalam mendukung kinerja organisasi. Menurutnya, pemimpin di instansi perpajakan harus hadir dan terlibat langsung dalam dinamika tim.
“Pemimpin sejati bukan yang hanya memberi perintah, tapi yang hadir bersama anak buahnya, memberi teladan dan solusi saat menghadapi tantangan,” ujar Windiyatno.
Ia juga menekankan integritas dan kerja sama sebagai fondasi tim yang tangguh. Menurutnya, budaya saling mendukung dan berbagi informasi harus terus dibangun agar tujuan organisasi tercapai secara kolektif.
Kepala Kanwil DJP Sulselbartra Heri Kuswanto menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun sinergi lintas sektor dan memperkuat komitmen internal dalam mengelola penerimaan negara secara optimal.
“Dengan memadukan nilai-nilai disiplin, kepemimpinan yang adaptif, serta pelayanan yang mengedepankan kepercayaan publik, kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah penerimaan tercatat dengan adil dan akuntabel,” ujar Heri.
Ia menegaskan, Kanwil DJP Sulselbartra berkomitmen menciptakan budaya kerja yang tangguh dan responsif, terutama dalam pengawasan dan penegakan hukum di bidang perpajakan. (alf)
