IKPI, Jakarta: Institusi Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) menyatakan keprihatinannya atas kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menaikkan pajak impor menjadi 32 persen untuk komoditas dari Indonesia. Kebijakan ini dinilai akan berdampak langsung terhadap keberlangsungan industri maritim nasional, khususnya industri galangan kapal.
“Industri galangan kapal Indonesia masih sangat membutuhkan dukungan kebijakan impor yang ramah terhadap bahan baku komponen maupun material kapal,” ujar Ketua Umum IPERINDO, Anita Puji Utami, dalam keterangan tertulis, Minggu (6/4/2025).
Sebagai asosiasi yang menaungi para pelaku industri perkapalan di Indonesia, IPERINDO mendesak pemerintah untuk segera memberikan perlindungan pasar domestik dari potensi serbuan produk impor. Hal ini berkaitan erat dengan meningkatnya potensi arus barang dari negara-negara lain yang kini kehilangan akses pasar AS akibat kebijakan baru tersebut.
“Setelah pengumuman kebijakan pajak impor yang tinggi itu, banyak negara akan mencari pasar alternatif. Indonesia diyakini menjadi salah satu target utama karena memiliki populasi besar dan daya beli yang cukup kuat,” kata Anita.
Sebelumnya, Presiden Trump mengumumkan penerapan pajak timbal balik (reciprocal tax) terhadap berbagai produk impor dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Kenaikan pajak ini mencakup barang-barang seperti peralatan elektronik, makanan, kopi, minuman keras, pakaian, sepatu, kendaraan, dan suku cadang. Namun, sektor seperti farmasi, mineral penting, dan semikonduktor dikecualikan dari kebijakan ini.
Pajak timbal balik merupakan bentuk kebijakan proteksionis AS yang mengenakan pajak ad valorem, yakni pungutan dalam bentuk persentase tetap dari nilai barang terhadap semua impor, kecuali yang telah ditentukan secara khusus.
Kebijakan ini dinilai akan menciptakan tantangan besar bagi negara-negara mitra dagang, termasuk Indonesia, dalam mempertahankan daya saing industri dalam negerinya. (alf)
