IKPI, Jakarta: Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan konflik geopolitik yang memanas, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendesak pemerintah untuk menangguhkan pengenaan pajak ekspor (PE) terhadap minyak kelapa sawit mentah (CPO). Desakan ini disampaikan dalam Forum Andalas V, sebagai bentuk respons atas tantangan besar yang kini menghantam sektor perkebunan strategis tersebut.
Direktur Penyaluran Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Mohammad Alfansyah, menekankan bahwa industri sawit tidak hanya penting sebagai penyumbang devisa, tapi juga sebagai roda penggerak ekonomi nasional. “Kelapa sawit adalah sektor vital yang menopang perekonomian, terutama saat tekanan global meningkat. Kami berkomitmen memperkuat daya saing dan menjaga keberlanjutan industri ini, dari hulu ke hilir,” kata Alfansyah, Rabu (28/5/2025).
Lebih jauh, ia menambahkan bahwa keberlangsungan industri sawit tidak semata soal ekspor. Kontribusinya terhadap energi terbarukan melalui biodiesel dan program peremajaan sawit rakyat (PSR) menjadi bukti peran strategisnya dalam agenda pembangunan berkelanjutan.
Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, mengungkapkan bahwa kondisi industri sawit tengah berada dalam tekanan berat, terutama akibat konflik yang tengah berlangsung antara India dan Pakistan, dua pasar utama ekspor sawit Indonesia. “Kami meminta pemerintah mempertimbangkan penundaan pajak ekspor. Situasi global berubah sangat cepat, dan jika pasar terganggu, dampaknya akan sangat signifikan bagi sektor domestik,” ujar Eddy.
Ia juga menyoroti ketahanan sektor sawit yang tetap terjaga meski banyak industri lain terpuruk dalam dua tahun terakhir. “Industri ini bukan hanya penyumbang devisa, tapi juga mata pencaharian jutaan petani dan pekerja. Momentum ini harus dijaga agar tidak goyah,” tegasnya.
Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Tri Widarto, menyatakan bahwa dinamika global mulai dari kebijakan proteksionis Amerika Serikat, konflik regional, hingga kampanye hitam dari negara-negara Eropa harus dihadapi dengan strategi bersama. “Respon cepat dan kolektif sangat diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap sektor sawit nasional,” katanya.
Dengan tekanan eksternal yang terus meningkat, pelaku industri berharap pemerintah segera mengambil kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan dan daya tahan industri sawit Indonesia. (alf)
