IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengingatkan para wajib pajak untuk segera mengaktivasi akun mereka di aplikasi Coretax DJP guna memastikan kelancaran dalam pelaporan pajak dan mempermudah proses administrasi perpajakan.
Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, menjelaskan bahwa aktivasi akun di Coretax sangat penting agar bukti potong (bupot) pajak penghasilan (PPh) dapat otomatis terisi (prepopulated) dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan penerima penghasilan. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan atau keterlambatan dalam pelaporan pajak.
Jika Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima penghasilan belum terdaftar dalam sistem Coretax DJP, pembuatan bupot tetap bisa dilakukan dengan menggunakan NIK tersebut. Namun, untuk proses tersebut, sistem akan menghasilkan NPWP sementara (temporary TIN). Meskipun demikian, bupot yang dibuat dengan NPWP sementara ini tidak akan terkirim ke akun wajib pajak penerima penghasilan dan tidak akan otomatis terisi dalam SPT Tahunan.
Dwi mengimbau kepada penerima penghasilan untuk segera mengaktivasi akun di Coretax DJP agar bukti potong bisa ter-prepopulated pada SPT Tahunan mereka, sehingga pelaporan pajak berjalan lebih efisien.
Terkait dengan pembuatan bupot PPh di aplikasi Coretax DJP, Dwi memaparkan tiga skema yang dapat digunakan:
- Input manual (key in) untuk setiap bukti potong di Coretax DJP.
- Mengunggah file XML bagi wajib pajak dengan jumlah besar (massal).
- Melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP).
Hingga 3 Februari 2025 pukul 23.59 WIB, tercatat bahwa total bukti potong PPh yang diterbitkan untuk masa Januari 2025 mencapai 1.259.578 dokumen. Dari jumlah tersebut, 263.871 bukti potong berasal dari wajib pajak instansi pemerintah, yang terdiri dari:
- 199.177 bukti potong PPh 21 untuk karyawan tetap,
- 46.936 bukti potong PPh 21 untuk karyawan tidak tetap,
- 17.758 bukti potong PPh unifikasi.
Sementara itu, wajib pajak pemotong PPh non-instansi pemerintah menerbitkan 995.707 bukti potong, yang rinciannya meliputi:
- 528.976 bukti potong PPh 21 untuk karyawan tetap,
- 99.559 bukti potong PPh 21 untuk karyawan tidak tetap,
- 415 bukti potong PPh 26,
- 366.757 bukti potong PPh unifikasi.
DJP mengimbau seluruh wajib pajak untuk memanfaatkan aplikasi Coretax DJP guna memperlancar proses pelaporan pajak dan administrasi perpajakan secara keseluruhan. (alf)
