Pelaporan SPT di Sumbar–Jambi Tembus 459 Ribu, Dekati Target Tahunan

IKPI, Jakarta: Kinerja pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di wilayah Sumatera Barat dan Jambi menunjukkan capaian yang cukup kuat menjelang akhir April 2026. Hingga 30 April 2026 pukul 17.00 WIB, sebanyak 459.140 SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 telah diterima.

Jumlah tersebut sudah mendekati 90 persen dari target tahunan sebesar 494.990 SPT. Angka ini mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang terus membaik, meskipun di saat yang sama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah menjalankan transformasi sistem administrasi perpajakan.

Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi, Tarmizi, menyebut capaian ini tidak terlepas dari berbagai upaya pendampingan yang dilakukan sepanjang tahun terakhir.

“Sejak awal 2025 kami intensif melakukan edukasi, konsultasi, hingga bimbingan teknis untuk membantu wajib pajak beradaptasi dengan sistem baru,” ujar Tarmizi melalui keterangan tertulisnya, Minggu (3/5/2026).

Transformasi yang dimaksud adalah penerapan Coretax, sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang mulai digunakan secara luas. Meski membawa kemudahan dalam jangka panjang, proses transisi tidak sepenuhnya berjalan mulus di tahap awal.

Sejumlah wajib pajak, terutama dari kalangan UMKM, masih menghadapi kendala teknis, mulai dari aktivasi akun hingga gangguan sistem saat pelaporan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, DJP memperluas layanan, termasuk membuka pelayanan di akhir pekan pada kantor wilayah, KPP Pratama, dan KP2KP.

Langkah tersebut dinilai cukup efektif dalam menjaga momentum pelaporan. Tarmizi menilai tren positif ini menjadi sinyal bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak tetap terjaga di tengah perubahan sistem.

“Ini menunjukkan bahwa dengan pendampingan yang tepat, wajib pajak tetap bisa memenuhi kewajibannya meskipun ada penyesuaian sistem,” katanya.

Selain capaian pelaporan, pemerintah juga memberikan ruang tambahan bagi wajib pajak badan melalui kebijakan relaksasi batas waktu penyampaian SPT hingga 31 Mei 2026. Kebijakan ini sekaligus memberikan penghapusan sanksi administratif dalam periode tertentu.

Dengan tren yang ada saat ini, DJP optimistis jumlah pelaporan SPT Tahunan di wilayah Sumatera Barat dan Jambi akan melampaui capaian tahun sebelumnya. Fokus ke depan diarahkan pada penguatan layanan dan pemanfaatan sistem yang semakin terintegrasi.

“Yang kami bangun bukan hanya angka pelaporan, tetapi fondasi kepatuhan jangka panjang,” kata Tarmizi. (bl)

en_US