IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, Vaudy Starworld, mendorong reformasi menyeluruh ekosistem perpajakan nasional dalam forum diskusi terbatas yang digelar di The Dharmawangsa Jakarta, Jumat (24/6/2026). Ia menekankan bahwa penguatan penerimaan negara tidak cukup hanya melalui kebijakan tarif, tetapi harus dibarengi pembenahan sistem, data, dan regulasi secara terintegrasi.
Dalam paparannya, Vaudy menyoroti pentingnya integrasi data perpajakan ke dalam kerangka kebijakan nasional “Satu Data Indonesia”. Menurutnya, selama ini data perpajakan memang telah diatur dalam berbagai regulasi turunan, namun belum sepenuhnya terintegrasi lintas lembaga. “Kalau data terpadu, maka pengawasan akan lebih kuat dan basis pajak bisa diperluas,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, IKPI telah mengusulkan agar data perpajakan tidak hanya berhenti pada level peraturan teknis, tetapi diperkuat melalui undang-undang agar seluruh instansi, lembaga, dan pihak terkait memiliki kewajiban yang sama dalam menyediakan data. Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan akurasi dan konsistensi informasi perpajakan nasional.
Selain aspek data, Vaudy juga menekankan urgensi pembatasan transaksi uang tunai dalam jumlah besar. Menurutnya, kebijakan ini akan membantu mengurangi praktik ekonomi yang tidak tercatat serta mempersempit ruang bagi aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan korupsi. “Kalau transaksi masuk sistem, maka transparansi meningkat dan potensi pajak bisa lebih optimal,” katanya.
Ia menambahkan, pembatasan transaksi tunai juga sejalan dengan upaya mendorong masyarakat beralih ke sistem pembayaran non-tunai yang lebih mudah ditelusuri. Dengan demikian, aktivitas ekonomi dapat terdokumentasi dengan lebih baik dan mendukung pengawasan perpajakan.
Tak hanya itu, Vaudy turut mengangkat isu redenominasi rupiah sebagai bagian dari modernisasi sistem keuangan. Ia menilai kebijakan tersebut dapat meningkatkan efisiensi administrasi sekaligus memperkuat transparansi dalam sistem transaksi ekonomi.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa seluruh gagasan tersebut merupakan bagian dari agenda besar penataan regulasi yang berdampak langsung pada peningkatan penerimaan negara. Menurutnya, reformasi perpajakan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, tidak parsial.
“Ini soal membangun ekosistem yang sehat, di mana data kuat, transaksi tercatat, dan kepatuhan tumbuh secara alami,” ujar Vaudy.
Diskusi terbatas ini turut menghadirkan mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo sebagai narasumber, serta diikuti jajaran pengurus pusat, dewan kehormatan, dewan penasehat dan anggota kehormatan IKPI.
Melalui forum ini, IKPI berharap berbagai usulan strategis tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif, adaptif, dan mampu menjawab tantangan ekonomi ke depan. (bl)
