IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi perekonomian Indonesia saat ini berada dalam fase yang kuat dengan dukungan fiskal yang sehat dan terjaga.
Hal tersebut disampaikan dalam kuliah umum di Nankai University, Tianjin, Tiongkok, Jumat (20/6).
Dalam paparannya, Purbaya menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 mencapai 5,61% secara tahunan (year-on-year), lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan negara-negara G20 maupun kawasan ASEAN. Di saat yang sama, inflasi tetap terkendali pada level 3,08% per Mei 2026.
Menurutnya, kombinasi antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inflasi yang terjaga menunjukkan ketahanan kebijakan ekonomi nasional di tengah kondisi global yang masih penuh tantangan.
“Indonesia terus tampil menonjol dengan pertumbuhan PDB Kuartal I-2026 sebesar 5,61% yoy, mengungguli banyak negara ekonomi G20 dan ASEAN. Di saat yang sama, kami mempertahankan stabilitas harga dengan inflasi Mei 2026 sebesar 3,08%,” ujar Purbaya dalam keterangannya, dikutip Minggu (21/6).
Ia menjelaskan, kekuatan ekonomi Indonesia juga didukung oleh kondisi fiskal yang prudent. Defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas maksimal 3% sebagaimana diamanatkan undang-undang, sehingga memberikan ruang bagi APBN untuk berfungsi sebagai peredam gejolak ekonomi atau shock absorber saat terjadi tekanan eksternal.
Purbaya juga menyoroti ketahanan Indonesia dalam menghadapi potensi gangguan energi global. Berdasarkan analisis risiko yang dipaparkannya, Indonesia berada pada kelompok negara dengan tingkat eksposur rendah dan memiliki penyangga yang kuat.
Skor ketahanan energi Indonesia tercatat 77%, sedikit lebih tinggi dibandingkan Tiongkok yang mencapai 76%.
Selain itu, sejumlah indikator ekonomi menunjukkan aktivitas ekonomi yang tetap ekspansif. Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur berada pada level 50,0, pertumbuhan likuiditas ekonomi mencapai 14,8% secara tahunan, sementara kredit perbankan tumbuh 11,5%.
Dari sisi eksternal, Indonesia masih mencatat surplus neraca perdagangan selama 72 bulan berturut-turut. Cadangan devisa juga berada pada level tinggi sebesar US$144,9 miliar atau setara dengan 5,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.
Kinerja ekonomi tersebut, kata Purbaya, turut berdampak pada perbaikan kondisi sosial. Penciptaan sekitar 1,9 juta lapangan kerja baru berhasil menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,68% pada 2026.
Sementara itu, tingkat kemiskinan menurun dari 8,57% pada September 2024 menjadi 8,25% pada September 2025.
Pemerintah juga tengah mendorong delapan klaster program prioritas nasional yang mencakup ketahanan pangan, energi dan air, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, serta ketahanan terhadap bencana. Program tersebut akan diperkuat melalui hilirisasi industri, pembangunan ekonomi pedesaan, digitalisasi, dan penguatan tata kelola pemerintahan.
Purbaya menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya tercermin pada indikator makro, tetapi juga mulai dirasakan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan.
“Ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya tangguh di tingkat makro, melainkan juga secara nyata bertransformasi menjadi ketersediaan lapangan kerja, penurunan angka kemiskinan, serta kesejahteraan masyarakat yang lebih luas dan merata,” katanya. (ds)
