IKPI, Jakarta: Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menegaskan bahwa keberhasilan berbagai program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sangat bergantung pada kinerja penerimaan pajak.
Menurutnya, pajak menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan yang memungkinkan pemerintah menjalankan berbagai program strategis bagi masyarakat.
Bimo mengatakan penerimaan pajak berperan penting dalam mendukung program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, ketahanan pangan, ketahanan energi, Sekolah Rakyat, hingga Sekolah Garuda.
“Tanpa perpajakan tentu tidak akan bisa tercapai pendanaan pembangunan yang membutuhkan sumber daya yang luar biasa,” ujar Bimo dalam acara Seminar Kemenkeu Corpu Open Class (KCOC), Kamis (18/6).
Ia menjelaskan, setiap rupiah pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk program pembangunan dan pelayanan publik yang dijalankan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Oleh karena itu, lanjutnya, keberhasilan berbagai program unggulan pemerintah tidak hanya bergantung pada pelaksanaan di lapangan, tetapi juga pada kemampuan negara mengumpulkan penerimaan pajak secara optimal.
Menurut Bimo, hingga 16 Juni 2026 penerimaan pajak neto telah mencapai Rp 940,31 triliun atau sekitar 39,62% dari target APBN 2026 sebesar Rp 2.357,7 triliun.
Angka tersebut tumbuh 23,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Bimo menilai tren positif tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjaga keberlanjutan program-program prioritas nasional.
“Kinerja penerimaan pajak berperan sangat penting dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah di semua sektor, di semua lini,” katanya.
Ia mencontohkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Mei 2026 telah menjangkau sekitar 48,9 juta pelajar dan 14,3 juta nonpelajar melalui 29.670 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Di sisi lain, anggaran negara juga digunakan untuk memperkuat ketahanan pangan melalui dukungan pembelian gabah, beras, dan jagung dari petani.
Selain membiayai program pembangunan, penerimaan pajak juga berfungsi menjaga daya tahan APBN di tengah tekanan global. Pemerintah saat ini harus menanggung kenaikan belanja subsidi dan kompensasi energi akibat gejolak harga energi dunia yang dipicu ketidakpastian geopolitik.
Bimo menegaskan sistem perpajakan Indonesia yang menganut self-assessment membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
“Dalam sistem ini diharapkan peran yang aktif dari seluruh wajib pajak masyarakat untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya,” imbuhnya. (ds)
