Di GoBar Bareng KGI, Ahok Tegaskan Konsultan Pajak Kunci Hindari Risiko dan Jaga Usaha Tetap Sehat

IKPI, Bogor: Kegiatan golf bareng (GoBar) Komunitas Golfer IKPI (KGI) dalam rangka Halal Bihalal 2026 yang digelar pada di Sentul Highland Golf Club, Bogor, Jumat (10/4/2026) berlangsung penuh keakraban. Di tengah suasana santai tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya peran konsultan pajak bagi pelaku usaha.

Ahok mengaku mengapresiasi undangan dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, di tengah kondisi ekonomi yang penuh tekanan, hubungan yang baik antara pelaku usaha dan konsultan pajak menjadi semakin penting.

“Saya kira di zaman sekarang, ketika kondisi keuangan negara dan perusahaan sama-sama menantang, semua pelaku usaha perlu punya hubungan baik dengan konsultan pajak,” ujar pria yang juga pernah menjabat Komisaris Utama PT Pertamina (Tbk).

Ia mengingatkan agar profesi konsultan pajak tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu yang justru dapat merugikan wajib pajak. Sebaliknya, konsultan pajak harus menjadi mitra strategis yang membantu pelaku usaha menjalankan kewajiban perpajakan secara benar.

Dalam kesempatan tersebut, Ahok juga menyoroti kondisi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang kerap menghadapi kendala dalam memahami aturan pajak. Ia menyebut, banyak pelaku UMKM yang terbiasa dengan skema pajak sederhana, namun menghadapi kesulitan ketika aturan berubah atau semakin kompleks.

“Banyak orang bisa berusaha, tapi tidak semua orang memahami pajak. Ini yang jadi tantangan, terutama bagi UMKM,” katanya.

Menurut Ahok, penggunaan jasa konsultan pajak tidak seharusnya dipandang sebagai beban biaya semata. Justru, keberadaan konsultan pajak dapat membantu pelaku usaha menghindari kesalahan yang berpotensi menimbulkan kerugian lebih besar, termasuk risiko sanksi hingga persoalan hukum.

“Kalau dilihat dengan benar, konsultan pajak ini bagian dari upaya menghindari biaya yang lebih besar. Supaya tidak salah hitung, tidak kurang bayar, dan tidak sampai berurusan dengan hukum,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan usaha yang efisien, mulai dari memangkas biaya yang tidak perlu, mencari tambahan pendapatan, hingga memastikan kepatuhan pajak berjalan dengan baik. Dalam konteks ini, konsultan pajak dinilai memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan keuangan usaha.

Sekadar informasi, suasana GoBar yang santai turut dimanfaatkan sebagai ruang diskusi ringan antar peserta, termasuk membahas isu-isu perpajakan terkini seperti Rancangan Undang-Undang Konsultan Pajak (RUU KP). Interaksi yang cair di lapangan golf dinilai mampu membuka ruang komunikasi yang lebih efektif.

Di sela kegiatan, Ahok juga sempat berkelakar mengenai permainan golf para peserta, namun tetap menekankan pentingnya profesionalisme dan sikap yang tenang dalam menjalankan profesi konsultan pajak.

Melalui kegiatan ini, Ahok berharap sinergi antara konsultan pajak dan pelaku usaha dapat terus diperkuat. Ia menilai, kolaborasi yang baik akan membantu menciptakan ekosistem usaha yang lebih sehat, patuh, dan berkelanjutan di Indonesia. (bl)

GoBar ke-7 KGI Resmi Dimulai, Peserta Tunjukkan Antusiasme Tinggi di Lapangan

IKPI, Bogor: Kegiatan golf bareng (GoBar) Komunitas Golfer IKPI (KGI) dalam rangka Halal Bihalal KGI 2026 resmi dimulai pada Jumat, 10 April 2026 di Sentul Highland Golf Club. Sejak pagi hari, para peserta sudah terlihat memadati area lapangan dengan semangat tinggi menyambut dimulainya pertandingan persahabatan tersebut.

Koordinator KGI, Hendra Damanik, menyampaikan bahwa total peserta yang ambil bagian sebanyak 48 orang sesuai kuota yang telah ditetapkan. Para peserta tersebut kemudian dibagi ke dalam 11 flight untuk memastikan jalannya pertandingan tetap tertib dan nyaman.

“Antusiasme peserta sangat luar biasa. Sejak awal registrasi hingga menjelang tee off, suasana sudah terasa hangat dan penuh semangat kebersamaan,” ujar Hendra.

Ia menjelaskan, GoBar kali ini merupakan event ke-7 sejak KGI terbentuk pada Agustus 2025. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari agenda rutin bulanan komunitas yang terus berkembang dan semakin diminati oleh anggota IKPI.

Selain sebagai ajang olahraga, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai sarana mempererat silaturahmi antaranggota. Bahkan, di sela-sela kegiatan, para peserta juga akan melakukan diskusi santai terkait Rancangan Undang-Undang Konsultan Pajak (RUU KP) yang saat ini menjadi perhatian kalangan profesi.

“Konsepnya santai, tapi tetap bermakna. Kami ingin kegiatan ini bukan hanya menyenangkan, tetapi juga memberi ruang bertukar pikiran,” kata Hendra.

Kehadiran mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), turut menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan ini. Sejumlah pengurus IKPI juga terlihat hadir, di antaranya Wakil Ketua Umum Nuryadin Rahman, Sekretaris Umum Edy Gunawan, serta Ketua Departemen FGD Suwardi Hasan, Paulus Gunawan, dan Bendahara KGI Taslim Syaputra.

Dengan atmosfer penuh keakraban dan semangat sportivitas, KGI berharap kegiatan ini dapat terus menjadi wadah yang memperkuat jejaring sekaligus menarik lebih banyak golfer dari lingkungan IKPI untuk bergabung.

“Ke depan, kami akan terus mengembangkan komunitas ini agar semakin solid dan memberikan manfaat nyata bagi anggota,” tutur Hendra. (bl)

Ketum IKPI Soroti Potensi Wajib Pajak Besar di Kabupaten Bekasi, Dorong Edukasi ke Kawasan Industri

IKPI, Kabupaten Bekasi: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, Vaudy Starworld, menyoroti besarnya potensi wajib pajak di wilayah Kabupaten Bekasi, khususnya dari sektor industri.

Hal tersebut disampaikannya dalam Seminar IKPI Cabang Kabupaten Bekasi yang digelar di Java Palace Hotel, Cikarang, Sabtu (4/4/2026).

Menurut Vaudy, Kabupaten Bekasi merupakan salah satu wilayah strategis dengan banyak kawasan industri yang dihuni oleh wajib pajak skala besar.

“Bekasi ini memiliki potensi yang sangat besar karena banyak wajib pajak besar berada di kawasan industri,” ujarnya.

Ia menilai bahwa kondisi tersebut harus dimanfaatkan secara optimal oleh pengurus cabang IKPI setempat melalui pendekatan edukatif kepada pelaku usaha.

“Maka pengurus cabang diharapkan bisa masuk ke kawasan-kawasan industri untuk memberikan edukasi,” kata Vaudy.

Menurutnya, edukasi perpajakan menjadi kunci dalam meningkatkan kepatuhan sekaligus memperluas basis penerimaan negara.

Ia juga menekankan pentingnya peran konsultan pajak dalam menjembatani kebutuhan wajib pajak dengan ketentuan yang berlaku.

“Di kawasan industri itu banyak potensi, dan konsultan pajak harus hadir memberikan pendampingan,” ujarnya.

Vaudy berharap IKPI Kabupaten Bekasi dapat mengambil peran aktif dalam menggarap potensi tersebut secara terstruktur dan berkelanjutan.

Dengan langkah tersebut, ia optimistis kontribusi konsultan pajak terhadap sistem perpajakan nasional akan semakin signifikan, khususnya di wilayah dengan basis industri kuat seperti Bekasi.

“Kita harus hadir di titik-titik strategis agar manfaat profesi ini benar-benar dirasakan,” pungkasnya. (bl)

PERKOPPI: Konsultan Pajak Harus Diposisikan Setara, Bukan Kelas Dua

IKPI, Jakarta: Ketua Umum PERKOPPI Gilbert Rely menyoroti posisi profesi konsultan pajak yang dinilai belum setara dalam sistem perpajakan nasional.

Hal ini disampaikannya dalam Diskusi Panel IKPI di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Menurut Gilbert, saat ini konsultan pajak masih sering diposisikan sebagai pihak “kelas dua” dalam proses perpajakan, terutama dalam interaksi dengan otoritas.

Ia menilai kondisi ini tidak sejalan dengan peran strategis konsultan pajak sebagai pihak yang membantu menjaga kepatuhan.

“Konsultan pajak seharusnya memiliki posisi setara sebagai mitra, bukan dianggap kelas dua,” ujarnya.

Gilbert menjelaskan bahwa dalam praktik, konsultan pajak berada di posisi yang harus menjaga keseimbangan antara kepentingan wajib pajak dan otoritas.

Ia menegaskan bahwa konsultan pajak tidak boleh sepenuhnya berpihak pada salah satu pihak, melainkan harus bersikap profesional dan objektif.

“Profesi ini harus berdiri di tengah, tidak membela 100 persen wajib pajak maupun otoritas,” katanya.

Ia menilai, penguatan posisi tersebut hanya dapat dilakukan melalui pengaturan yang jelas dalam undang-undang.

Dengan adanya Undang-Undang Konsultan Pajak, menurutnya, profesi ini akan memiliki legitimasi yang lebih kuat dalam sistem perpajakan. (bl)

IKPI Tandatangani Kerja Sama dengan PARAHITA, Perluas Manfaat Nyata bagi Anggota

IKPI, Jawa Timur: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) resmi menandatangani perjanjian kerja sama dengan PARAHITA Diagnostic Center sebagai langkah strategis memperluas manfaat bagi para anggotanya. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya organisasi dalam menghadirkan nilai tambah yang lebih konkret, khususnya di bidang kesehatan.

Penandatanganan kerja sama dilakukan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (6/4/2026) oleh Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, bersama perwakilan PARAHITA dan disaksikan jajaran pengurus pusat dan Pengda Jawa Timur. Kesepakatan ini menandai dimulainya program benefit kesehatan yang dapat diakses oleh anggota IKPI di seluruh Indonesia.

Ketua IKPI Pengda Jawa Timur, Zeti Arina, menjelaskan bahwa kerja sama ini berawal dari inisiatif Pengda Jawa Timur yang melihat pentingnya akses layanan kesehatan bagi para konsultan pajak. Menurutnya, profesi konsultan pajak memiliki tingkat tekanan kerja yang tinggi, sehingga dukungan terhadap kesehatan menjadi hal yang krusial.

“Kerja sama ini kami dorong dari Jawa Timur sebagai bentuk kepedulian terhadap anggota. Kami ingin IKPI hadir tidak hanya dalam aspek profesional, tetapi juga dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan anggotanya,” ujar Zeti Arina.

Ia menambahkan, inisiatif dari daerah ini kemudian mendapat dukungan penuh dari pengurus pusat hingga akhirnya direalisasikan dalam bentuk kerja sama nasional yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum IKPI.

Dalam perjanjian tersebut, PARAHITA memberikan berbagai benefit berupa diskon layanan kesehatan sebesar 20 persen untuk seluruh produk, kecuali pemeriksaan PCR dan layanan poli. Selain itu, PARAHITA juga akan memberikan edukasi kesehatan melalui program seminar atau health talk bagi anggota IKPI.

Program ini tidak hanya berlaku bagi anggota IKPI, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh keluarga anggota serta pegawai yang bekerja di lingkungan anggota IKPI. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih luas dalam meningkatkan kualitas hidup komunitas IKPI.

Zeti Arina menilai, kerja sama ini menjadi contoh nyata bagaimana sinergi antara pengurus daerah dan pusat dapat menghasilkan program yang berdampak langsung bagi anggota. Ia berharap langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi pengda lainnya untuk menghadirkan inovasi serupa.

“Ini adalah bukti bahwa pengurus daerah bisa menjadi motor penggerak program strategis organisasi. Ketika direspons oleh pusat, manfaatnya bisa dirasakan secara nasional,” katanya.

Dengan adanya kerja sama ini, IKPI menunjukkan komitmennya untuk terus berkembang sebagai organisasi profesi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan anggotanya, tidak hanya dalam aspek keilmuan perpajakan, tetapi juga dalam kesejahteraan secara menyeluruh. (bl)

Resmi Dilantik, Sugiyanti: IKPI Kediri Siap Jadi Garda Depan Edukasi Pajak

IKPI, Kota Kediri: Ketua Pengurus Cabang (Pengcab) Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Kota Kediri, Sugiyanti, menegaskan komitmennya menjadikan IKPI Kediri sebagai garda terdepan dalam edukasi perpajakan bagi masyarakat dan wajib pajak di wilayah Kediri Raya.

Pernyataan tersebut disampaikan Sugiyanti usai resmi dilantik bersama jajaran pengurus Pengcab IKPI Kota Kediri oleh Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld di Kota Kediri, Kamis (9/4/2026).

Menurut Sugiyanti, pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan titik awal perjalanan organisasi dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan di bidang perpajakan.

“Pelantikan hari ini menjadi titik awal perjalanan IKPI Cabang Kota Kediri. Kami ingin hadir sebagai garda depan edukasi pajak, sehingga masyarakat semakin paham dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya,” ujarnya.

Ia menegaskan, seluruh pengurus berkomitmen untuk aktif memberikan edukasi perpajakan yang mudah dipahami oleh masyarakat, sekaligus membuka ruang konsultasi dan pendampingan bagi wajib pajak.

“Kami siap memberikan layanan edukasi, pendampingan, dan berbagai bentuk pelayanan lainnya dengan menjunjung tinggi profesionalisme serta kode etik IKPI,” tegas Sugiyanti.

Lebih lanjut, Sugiyanti menilai bahwa peran konsultan pajak sangat penting sebagai penghubung antara wajib pajak dan otoritas pajak, sehingga diperlukan pendekatan yang komunikatif dan solutif dalam setiap layanan yang diberikan.

Dalam menjalankan perannya, IKPI Kota Kediri juga menargetkan terbangunnya sinergi yang kuat dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Kediri dan sekitarnya.

“Kami berharap dapat menjadi mitra strategis bagi KPP, sekaligus berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di wilayah Kediri Raya,” ungkapnya.

Sugiyanti optimistis, dengan semangat kolaborasi dan komitmen yang kuat dari seluruh pengurus, IKPI Kediri dapat berkembang menjadi organisasi yang aktif, profesional, dan dipercaya oleh masyarakat.

Ia pun mengajak seluruh anggota IKPI Kota Kediri untuk bersama-sama menjaga integritas, memperkuat solidaritas, serta terus meningkatkan kualitas layanan demi mendukung sistem perpajakan yang lebih baik di tingkat daerah. (bl)

Bukti Potong “Misterius” di Coretax: Ketika Diskon dan Cashback Berubah Jadi Penghasilan

Fenomena kemunculan bukti potong yang tidak dikenal dalam sistem Coretax menjadi cerita yang semakin sering terdengar di kalangan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pada saat pelaporan SPT Tahunan, sebagian Wajib Pajak mendapati adanya bukti potong atas nama mereka dari pihak yang tidak pernah mereka rasa memberikan penghasilan.

Kondisi ini tentu menimbulkan kebingungan. Apalagi ketika nilai yang tercantum dalam bukti potong tersebut cukup besar hingga berdampak langsung pada posisi SPT menjadi kurang bayar dalam jumlah signifikan.

Tidak sedikit yang kemudian berasumsi bahwa telah terjadi kesalahan sistem atau kekeliruan administrasi dari pihak pemberi penghasilan. Namun, dalam banyak kasus, persoalan ini justru berakar pada perbedaan cara pandang terhadap definisi “penghasilan” itu sendiri.

Dalam perspektif perpajakan, penghasilan memiliki makna yang jauh lebih luas dibandingkan persepsi umum. Mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan, khususnya Pasal 4 ayat (1), penghasilan mencakup setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dalam bentuk apa pun.

Artinya, penghasilan tidak selalu identik dengan uang yang diterima secara langsung. Setiap manfaat atau keuntungan yang secara ekonomi meningkatkan kemampuan seseorang, pada prinsipnya dapat dikategorikan sebagai penghasilan.

Di sinilah akar persoalan mulai terlihat. Wajib Pajak cenderung menggunakan pendekatan kas—apa yang benar-benar diterima secara nyata. Sementara itu, hukum pajak menggunakan pendekatan substansi ekonomi yang lebih luas.

Salah satu contoh yang sering terjadi adalah dalam transaksi properti. Seorang Wajib Pajak yang membeli rumah dari developer bisa saja memperoleh diskon dalam jumlah tertentu sebagai bagian dari kesepakatan transaksi.

Secara umum, diskon dipahami sebagai pengurang harga. Namun dalam kondisi tertentu, terutama jika diskon tersebut tidak bersifat umum atau diberikan karena relasi tertentu, diskon tersebut dapat dipandang sebagai bentuk manfaat ekonomis tambahan.

Dalam perspektif ini, selisih nilai diskon tersebut dapat dikategorikan sebagai penghasilan. Tidak mengherankan jika pihak developer kemudian memperlakukan nilai tersebut sebagai objek pajak dan menerbitkan bukti potong atas nama pembeli.

Fenomena serupa juga muncul dalam layanan keuangan digital yang kini semakin marak. Program cashback, reward, atau insentif transaksi sering kali dianggap sekadar “bonus” oleh pengguna.

Padahal, jika dilihat dari kacamata perpajakan, cashback merupakan tambahan kemampuan ekonomis. Oleh karena itu, dalam praktiknya, banyak institusi keuangan yang telah memotong pajak atas manfaat tersebut, bahkan menggunakan mekanisme gross up.

Dalam skema gross up, pajak atas penghasilan ditanggung oleh pemberi manfaat, tetapi tetap dicatat sebagai penghasilan bagi penerima. Hal ini menyebabkan nilai penghasilan bruto Wajib Pajak meningkat meskipun secara kas tidak terasa.

Implikasinya menjadi signifikan pada saat pelaporan SPT Tahunan. Tambahan penghasilan ini dapat mendorong perubahan lapisan tarif pajak atau memunculkan posisi kurang bayar.

Namun menariknya, kondisi sebaliknya juga bisa terjadi. Dalam beberapa kasus, justru muncul posisi lebih bayar apabila pajak yang telah dipotong oleh pihak pemberi penghasilan lebih besar daripada pajak terutang yang sebenarnya.

Meski demikian, tidak semua diskon atau promo dapat diperlakukan sebagai penghasilan. Diskon yang bersifat umum, berlaku bagi semua konsumen tanpa pengecualian, pada dasarnya hanya merupakan pengurang harga.

Perbedaan utama terletak pada substansi transaksi. Apakah manfaat tersebut bersifat spesifik dan memberikan tambahan kemampuan ekonomis di luar mekanisme pasar yang normal, atau sekadar strategi pemasaran yang berlaku umum.

Lalu bagaimana jika Wajib Pajak menghadapi bukti potong yang dirasa tidak sesuai?

Pendekatan pertama adalah pendekatan berbasis substansi. Jika Wajib Pajak meyakini bahwa bukti potong tersebut tidak mencerminkan penghasilan yang sebenarnya, maka terdapat ruang untuk tidak memasukkannya dalam SPT.

Namun, pendekatan ini membutuhkan keberanian sekaligus kesiapan. Wajib Pajak harus mampu menjelaskan dan membuktikan posisi tersebut apabila di kemudian hari diminta klarifikasi oleh otoritas pajak.

Pendekatan kedua adalah pendekatan konservatif. Dalam kondisi ketidakpastian, Wajib Pajak dapat memilih untuk tetap melaporkan sesuai dengan bukti potong yang ada demi menghindari potensi sengketa.

Pilihan ini memang tidak selalu menguntungkan secara ekonomi, tetapi memberikan kepastian dari sisi kepatuhan dan meminimalkan risiko di masa depan.

Dalam kedua pendekatan tersebut, dokumentasi memegang peranan penting. Bukti transaksi, perjanjian, hingga detail promo harus disimpan dengan baik sebagai dasar pembuktian.

Pada akhirnya, fenomena bukti potong “misterius” ini menjadi pengingat bahwa sistem perpajakan bekerja dengan prinsip substance over form. Yang dilihat bukan sekadar bentuk formal transaksi, melainkan makna ekonominya.

Dengan memahami prinsip ini, Wajib Pajak diharapkan dapat lebih bijak dalam menyikapi setiap transaksi dan implikasi perpajakannya.

Di sisi lain, fenomena ini juga menjadi catatan penting bagi otoritas pajak untuk terus meningkatkan literasi perpajakan agar tidak terjadi kesenjangan pemahaman di masyarakat.

Karena pada akhirnya, kepatuhan pajak yang baik tidak hanya dibangun dari kewajiban, tetapi juga dari pemahaman yang utuh dan kepercayaan terhadap sistem.

Penulis adalah Sekretaris Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Jakarta Selatan

Faryanti Tjandra
Email: faryanti.tjandra@gmail.com

Disclaimer: Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis

en_US