10/03/2025 - Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Bea Cukai Dukung Dunia Usaha Melalui Asistensi Sertifikasi AEO

Posted on 10/03/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC/Bea Cukai) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung dunia usaha dengan memberikan asistensi kepada perusahaan yang ingin memperoleh atau mempertahankan sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO). Sertifikasi ini memberikan berbagai kemudahan kepabeanan yang berdampak positif bagi kelancaran perdagangan internasional.

Sebagai langkah konkret, Bea Cukai di Semarang dan Probolinggo melakukan peninjauan lapangan serta pelatihan kepabeanan. Di Semarang, Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Tanjung Emas bekerja sama dengan Direktorat Teknis Kepabeanan dan Bea Cukai Semarang melakukan peninjauan lapangan ke PT GS Battery pada 26 Februari 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk menilai kesiapan perusahaan dalam memenuhi standar AEO, yang mencakup kepatuhan kepabeanan, keamanan rantai pasok, serta efisiensi prosedur perdagangan internasional.

PT GS Battery, yang bergerak di industri baterai, memiliki peran strategis dalam rantai pasok global. Dengan memperoleh sertifikasi AEO, perusahaan ini berpotensi menikmati kemudahan dalam proses kepabeanan, yang dapat meningkatkan daya saingnya di pasar internasional.

Sementara itu, di Probolinggo, asistensi Bea Cukai dilakukan melalui pelatihan kepabeanan yang diselenggarakan oleh PT Paiton Energy di PJB Academy pada 19-20 Februari 2025. Pelatihan ini dihadiri oleh Kanwil Bea Cukai Tanjung Perak dan mencakup materi penting terkait kepabeanan, seperti monitoring, audit internal, serta ketentuan kepabeanan yang relevan dengan operasional perusahaan.

Sebagai perusahaan yang telah bersertifikat AEO, PT Paiton Energy terus mendapatkan pendampingan dari Bea Cukai untuk memastikan kepatuhannya terhadap regulasi yang berlaku. Langkah ini diharapkan dapat semakin meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, terutama dalam pengelolaan barang impor dan ekspor.

AEO Dorong Daya Saing Perusahaan

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, menegaskan bahwa status AEO berperan penting dalam meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global.

“Kami pun berkomitmen untuk terus memberikan asistensi agar perusahaan dapat memenuhi standar yang ditetapkan,” ujar Budi dalam keterangan resminya, Sabtu (8/3/2025).

Program AEO merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperlancar perdagangan internasional serta meningkatkan daya saing industri nasional. Dengan semakin banyaknya perusahaan yang memperoleh sertifikasi AEO, diharapkan proses impor dan ekspor menjadi lebih efisien, sehingga mendukung kelancaran produksi serta pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

Upaya Bea Cukai dalam memberikan asistensi kepada perusahaan penerima fasilitas AEO menunjukkan komitmen nyata dalam menciptakan ekosistem bisnis yang lebih kompetitif. Langkah ini tidak hanya mempercepat arus perdagangan tetapi juga menarik lebih banyak investasi, yang pada akhirnya berdampak positif bagi perekonomian nasional. (alf)

Tak Semua Konsumsi Listrik Kena Pajak, Ini Kategori yang Dikecualikan!

Posted on 10/03/202510/03/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) pada tenaga listrik sebagai bagian dari kebijakan perpajakan daerah. Penerapan pajak ini diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny, menjelaskan bahwa PBJT Tenaga Listrik dikenakan pada konsumsi listrik oleh pengguna akhir. Pajak ini mencakup penjualan, penyerahan, dan pemanfaatan tenaga listrik yang disediakan oleh penyedia listrik maupun yang dihasilkan sendiri.

“PBJT Tenaga Listrik merupakan pajak yang dikenakan pada konsumsi listrik oleh pengguna akhir,” ujar Morris dalam keterangan tertulis pada Senin, (10/3/ 2025).

Namun, tidak semua konsumsi listrik dikenakan PBJT. Beberapa kategori yang dikecualikan dari pajak ini meliputi:

• Listrik yang digunakan oleh instansi pemerintah dan penyelenggara negara lainnya.

• Listrik yang digunakan oleh kedutaan dan konsulat asing.

• Konsumsi listrik di rumah ibadah, panti sosial, panti asuhan, dan panti jompo.

• Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas di bawah 200 kVA yang tidak memerlukan izin.

Morris menjelaskan bahwa subjek pajak PBJT ini adalah konsumen akhir yang menggunakan tenaga listrik. Sedangkan wajib pajak adalah badan atau individu yang menjual, menyerahkan, atau menyediakan tenaga listrik bagi konsumen.

Adapun pengenaan PBJT Tenaga Listrik dihitung berdasarkan nilai jual tenaga listrik. Perhitungan tersebut dibedakan menjadi:

• Listrik yang diperoleh dari penyedia listrik dihitung berdasarkan total tagihan listrik, baik untuk sistem pascabayar maupun prabayar.

• Listrik yang dihasilkan sendiri dihitung berdasarkan kapasitas pembangkit, tingkat penggunaan, durasi pemakaian, serta tarif listrik yang berlaku di Jakarta.

Tarif PBJT Tenaga Listrik yang berlaku adalah:

• 3% untuk listrik dari penyedia lain yang digunakan dalam sektor industri, pertambangan minyak, dan gas alam.

• 2,4% untuk listrik dari penyedia lain yang digunakan di luar sektor tersebut.

• 1,5% untuk listrik yang dihasilkan sendiri.

PBJT Tenaga Listrik terutang pada saat pembayaran tagihan listrik atau ketika konsumsi listrik terjadi. Pajak ini hanya berlaku di wilayah DKI Jakarta.

“Penerapan PBJT Tenaga Listrik bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong efisiensi penggunaan energi serta mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Jakarta,” ujar Morris. (alf)

PMK 15/2025 Pangkas Batas Waktu Tanggapan SPHP hingga Beri Kepastian Hukum Pemeriksaan Pajak

Posted on 10/03/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2025 menetapkan bahwa batas waktu pemberian tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kini dipersingkat menjadi lima hari kerja. Sebelumnya, batas waktu tersebut adalah tujuh hari kerja. Keputusan ini memicu kekhawatiran yang menilai waktu tersebut terlalu singkat.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Dwi Astuti, Senin (10/3/2025) mengatakan

bahwa perubahan jangka waktu pemberian tanggapan tertulis atas SPHP bagi Wajib Pajak menjadi lima hari kerja sehubungan dengan adanya proses Pembahasan Temuan Sementara (PTS) dalam PMK Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak yang sebelumnya belum diatur.

Menurut Dwi, perubahan ini bertujuan untuk mempercepat respons Wajib Pajak setelah SPHP disampaikan. Pasal 17 PMK Nomor 15 Tahun 2025 menjelaskan bahwa pemeriksa akan melakukan PTS jika pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. PTS ini mencakup penyampaian panggilan kepada Wajib Pajak yang disertai daftar temuan sementara.

PMK tersebut juga menjelaskan bahwa PTS bertujuan memastikan temuan pemeriksaan didasarkan pada bukti yang kuat, relevan, dan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Dalam proses PTS, Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk menyerahkan buku, catatan, informasi, keterangan lain, atau dokumen elektronik yang sebelumnya belum diminta oleh pemeriksa pajak. Selain itu, Wajib Pajak diperbolehkan menghadirkan saksi, ahli, atau pihak ketiga dalam proses ini.

PTS harus dilakukan paling lambat satu bulan sebelum masa pemeriksaan berakhir. Dengan demikian, proses ini akan berlangsung sebelum pembahasan akhir atau penerbitan SPHP.

Dwi menambahkan bahwa PMK Nomor 15 Tahun 2025 bertujuan memberikan kepastian hukum dalam pemeriksaan pajak, termasuk untuk jenis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sebelumnya diatur dalam berbagai peraturan perpajakan.

“Regulasi ini juga mendorong pemeriksaan yang adil dan transparan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak,” kata Dwi. (alf)

Warisan Bukan Objek Pajak, Namun Harus Dilaporkan dalam SPT

Posted on 10/03/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pertanyaan mengenai kewajiban pelaporan pajak atas harta warisan kerap muncul di tengah masyarakat. Salah satu yang sering dipertanyakan adalah apakah harta yang diterima dari warisan orang tua dikenakan pajak dan harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Mengutip keterangan dari laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di pajak.go.id, dijelaskan bahwa harta warisan bukan merupakan objek pajak. Hal ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Dalam Pasal 4 ayat 3 undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang dikecualikan dari objek pajak, salah satunya adalah harta warisan yang tercantum pada butir b.

Menurut keterangan DJP, harta warisan yang dimaksud mencakup semua jenis harta, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, termasuk tanah dan bangunan. Dengan demikian, harta yang diterima oleh ahli waris tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebagaimana halnya penghasilan pada umumnya.

Namun, agar harta tersebut benar-benar tidak dikenakan pajak, ahli waris perlu menyerahkan surat kematian dari pewaris kepada pihak perbankan atau lembaga keuangan tempat harta tersebut disimpan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa harta tersebut diperlakukan sebagai warisan dan bukan sebagai bentuk penghasilan lainnya.

Walaupun harta warisan tidak dianggap sebagai objek pajak, penerima warisan tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan harta tersebut dalam SPT Tahunan. Pelaporan ini dilakukan bukan untuk pembayaran pajak, melainkan untuk mencatat bahwa harta tersebut sah diperoleh melalui warisan.

“Kalau warisan belum dibagi dan nilainya di atas Rp 1 miliar, maka harus dilaporkan, bukan disetorkan. Kalau warisan sudah dibagi, maka tidak dianggap sebagai objek pajak penghasilan,” ujar keterangan DJP.

Dengan demikian, masyarakat yang menerima warisan diharapkan dapat memahami ketentuan ini agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan pajak yang berujung pada sanksi administratif. Keterbukaan dan kepatuhan dalam melaporkan harta warisan akan membantu memastikan bahwa hak dan kewajiban perpajakan dapat terpenuhi secara tepat. (alf)

Penerimaan Pajak Awal 2025: Jawa Timur Gemilang Papua Terpuruk

Posted on 10/03/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Hingga 31 Januari 2025, sejumlah daerah telah melaporkan kinerja penerimaan pajaknya meskipun data nasional dari Kementerian Keuangan belum dirilis. Berikut adalah rincian penerimaan pajak dari beberapa wilayah di Indonesia:

1. Sumatera Utara

Penerimaan pajak di Sumatera Utara mencapai Rp 1,43 triliun atau 4,41% dari target. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor menjadi kontributor utama dengan nilai Rp 359,33 miliar, tumbuh 17% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 turut menyumbang Rp 243 miliar.

2. Bengkulu

Provinsi Bengkulu mencatat penerimaan pajak sebesar Rp 149,07 miliar, tumbuh 11% dibandingkan tahun lalu. Penerimaan PPN meningkat signifikan hingga 118,11%, mencapai Rp 95,04 miliar. PPh menyumbang Rp 52,4 miliar, sementara PBB mencatat penerimaan sebesar Rp 548,9 juta dan pajak lainnya Rp 1,06 miliar. Sektor Perdagangan Besar, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi pendorong utama pertumbuhan pajak.

3. Lampung

Lampung mengalami kontraksi penerimaan pajak sebesar 21,42% dengan realisasi sebesar Rp 377,08 miliar. PPN menyumbang Rp 225,9 miliar atau tumbuh 6,14%. Sementara itu, PPh mencatat penurunan signifikan dengan realisasi Rp 135,4 miliar atau turun 48%. Lima sektor usaha utama di Lampung tetap menjadi penopang penerimaan pajak dengan kontribusi lebih dari 80%.

4. Jawa Timur

Jawa Timur mencatat penerimaan pajak tertinggi di antara wilayah lain, mencapai Rp 19,05 triliun atau 6,83% dari target sebesar Rp 278,96 triliun. Namun, kinerja ini mengalami kontraksi 2,70% dibandingkan tahun sebelumnya akibat kebijakan pemusatan pembayaran Wajib Pajak cabang dan belum optimalnya sistem Coretax DJP. PPN dan PPnBM mendominasi dengan kontribusi 66,32%, sementara PPh Non Migas menyumbang 32,95%.

5. Papua

Papua mencatat penerimaan pajak sebesar Rp 485,59 miliar, namun mengalami kontraksi terbesar yakni 41,27%. Penurunan ini disebabkan oleh implementasi Coretax yang memusatkan setoran NPWP cabang ke pusat. Pajak Penghasilan (PPh) mengalami kontraksi hingga 71,17%, sementara PPN tumbuh positif 18,67%, didorong oleh peningkatan belanja pemerintah.

Dengan tren penerimaan pajak yang bervariasi di berbagai wilayah, tantangan dalam pemulihan ekonomi dan perubahan kebijakan perpajakan menjadi faktor yang mempengaruhi capaian pada awal tahun 2025. (alf)

IKPI Bekasi Salurkan Donasi untuk Korban Banjir di Lima Titik Terdampak

Posted on 10/03/202509/03/2025 by Admin IKPI

IKPI, Bekasi: Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Bekasi Iman Julianto, mengumumkan bahwa pihaknya telah menyalurkan bantuan kepada korban banjir di sejumlah wilayah Bekasi yang terdampak parah. Banjir besar yang melanda pada 3 dan 4 Maret 2025 tersebut menyebabkan kerusakan signifikan di berbagai kawasan.

Iman menjelaskan, pada pagi hari tepatnya 4 Maret 2025, dirinya bersama pengurus IKPI Cab Bekasi menginisiasi penggalangan dana untuk membantu korban banjir. Kegiatan ini berlangsung hingga 7 Maret 2025 dan berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp30 juta lebih dari para anggota.

Dana yang terkumpul lanjut Iman, kemudian digunakan untuk membeli berbagai kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak, sarden, mi instan, susu, peralatan kebersihan, cairan pembersih lantai, antiseptik, biskuit, dan kebutuhan lainnya. Barang-barang ini kemudian didistribusikan kepada lima titik lokasi yang paling terdampak banjir.

Distribusi Bantuan

Ia menjelaskan, distribusi bantuan dimulai pada Sabtu, 8 Maret 2025. Lokasi pertama yang dikunjungi adalah wilayah Pondok Gede Permai yang mencakup dua RW terdampak berat. Menurutnya, banjir di wilayah ini mencapai ketinggian tiga meter, menyebabkan lumpur tebal yang sulit dibersihkan. Perabot rumah tangga seperti kulkas hanyut, pintu jebol, hingga pagar rumah hilang akibat derasnya arus air.

Bantuan juga disalurkan di posko RW setempat, kemudian diteruskan kepada rumah-rumah warga yang berada di sekitar tanggul kali yang jebol. Akses ke lokasi tersebut sangat sulit karena lumpur yang masih tebal meskipun banjir telah surut selama beberapa hari.

Lebih lanjut Iman mengungkapkan, lokasi ketiga yang menerima bantuan adalah Rumah Tahfiz di wilayah Vila Nusa Indah. Saat penyaluran bantuan di sana, rombongan IKPI Cabang Bekasi sempat menghadapi hujan deras yang membuat banjir kembali naik hingga mencapai setinggi lutut di jalan raya. Berkat kerja sama tim dan doa semua pihak, rombongan berhasil menyalurkan bantuan dan meninggalkan lokasi dengan selamat.

Lokasi keempat yang mendapat bantuan adalah Posko Penanggulangan Bencana dan Dapur Umum di kantor Desa Bojongkulur, yang menaungi warga perumahan Vila Nusa Indah 1 dan 2 serta Perumahan Bumi Mutiara. Relawan yang bertugas di posko tersebut menyambut baik bantuan dari IKPI dan mengungkapkan rasa terima kasih atas kepedulian yang ditunjukkan para konsultan pajak tersebut.

Titik kelima yang menerima bantuan adalah kawasan Perumahan Kemang Ifi. Bantuan disalurkan melalui posko yang dikoordinasikan oleh Ketua RW setempat.

Selain bantuan berupa kebutuhan pokok, IKPI Cabang Bekasi juga menyerahkan bantuan uang tunai kepada para koordinator posko untuk digunakan sesuai kebutuhan mendesak warga.

Menurut Iman, masyarakat yang menerima bantuan sangat mengapresiasi kepedulian IKPI Cabang Bekasi. “Mereka tidak menyangka profesi konsultan pajak yang biasanya dikenal sebagai pekerja kantoran, ternyata sangat peduli terhadap kondisi masyarakat sekitar,” ujarnya, Senin (10/3/2025).

Warga yang menerima bantuan turut mendoakan para anggota IKPI Cabang Bekasi dan seluruh donatur agar diberikan kesehatan, rezeki yang luas, serta kesuksesan dalam segala urusan. Dengan tersalurnya bantuan ini, diharapkan para korban banjir dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan mendesak mereka. (bl)