KetuaIKPI, Jakarta: Ketua Umum (Ketum) Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Ruston Tambunan, mengimbau kepada seluruh mahasiswa yang berminat dibidang perpajakan perlu menambah kompetensi dan keahlian agar lulusan perguruan tinggi siap memasuki dunia kerja.
Menurut Ruston, kurikulum akuntansi dan administrasi perpajakan di perguruan tinggi tidak dirancang spesifik agar lulusannya bisa langsung menjadi konsultan pajak.
“Jadi, memang harus ada klas khusus/tambahan yang memberikan materi tentang perpajakan. Dengan demikian, setelah lulus kuliah mereka sudah siap dihadapkan pada dunia kerja profesional,” kata Ruston saat menghadiri secara online penandatanganan nota kesepahaman dengan Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Jumat (24/3/2023).
Sekadar informasi, nota kesepahaman ini ditandatangani langsung oleh Rektor Universitas Andalas Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH dengan Ketua Umum IKPI Dr. Ruston Tambunan.
Ruston berharap agar kerja sama dengan Universitas Andalas ini dapat dikongkritkan dalam berbagai bentuk seperti pengadaan klas khusus brevet pajak, penelitian bersama dan lain-lain yang dapat memberikan manfaat.
Dia mengungkapkan, IKPI merupakan wadah asosiasi profesi Konsultan pajak di seluruh Indonesia yang berbentuk Perkumpulan berbadan hukum.
“Sebagai mitra strategis Ditjen Pajak, IKPI selalu memberikan masukan kepada pemerintah dalam bentuk kebijakan, regulasi, maupun administrasi perpajakan,” ujarnya.
Selain itu kata Ruston, IKPI telah membangun kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi, lembaga tax center merupakan peran aktif dan wujud nyata dalam penerapan perundang-undangan perpajakan, membantu membekali mahasiswa yang berminat menjadi konsultan pajak yang profesional.
Sementara itu, dikutip dari unand.ac.id, Prof. Yuliandri mengungkapkan saat ini memiliki 15 fakultas dan 1 sekolah pascasarjana, 136 Program Studi, dari berbagai Prodi tersebut ada yang punya fokus pada kajian-kajian berkaitan dengan perpajakan.
“Beberapa Prodi tersebut tidak hanya Fakultas Ekonomi dan Bisnis tetapi juga Fakultas Hukum yang mempelajari hukum pajak diberikan kepada semua mahasiswa,” katanya.
Dengan kerja sama ini dalam bidang pendidikan, dikatakannya Universitas Andalas punya program dalam peningkatan kapasitas mahasiswa yakni Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
“Salah satu program yang dapat dilakukan yaitu melakukan magang di mana setiap mahasiswa diberikan hak untuk mengikuti berbagai program pengembangan di luar Prodinya,” ungkap rektor.
Ia berharap semua ikatan konsultan di mana pun berada bersedia menerima mahasiswa Universitas Andalas sehingga belajar langsung program pengembangan di kantor konsultan pajak dan itu bisa diakui sebagai beban SKS.
Di samping itu, rektor juga meminta teman-teman di IKPI, sebab saat ini Universitas Andalas punya program praktisi mengajar yang memberikan ruang bagi praktisi untuk mengajar sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman belajar ilmu praktis yang aktual, relevan dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. (bl)
