16/03/2023 - Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Korpri Usulkan Gaji Guru Setara Pegawai Pajak

Posted on 16/03/2023 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Nasional Zudan Arif Fakrulloh mengusulkan gaji guru dinaikkan setara dengan pegawai pajak. Sebab, sistem penggajian ASN kini masih timpang hingga menimbulkan kecemburuan.

“Guru itu risikonya tinggi. Kalau guru gagal mengajar, bangsa kita ini, generasi besok akan rusak. Jangan hanya materialistik lah sifatnya. Lihatlah masa depan bangsa ini tergantung guru, salah satunya ya. Kalau gurunya enggak sejahtera, mau ngajar susah, pasti mikir mencukupi hidupnya dulu. Kalau duitnya Indonesia itu cukup, gajinya (pegawai) pajak sudah tinggi, ya ini dinaikkan saja. Yang risikonya dianggap sama, disetarakan,” kata Zudan seperti dikutip dari Detik.com, Rabu (16/3/2023).

“Atau kalah Kemenkeu tetap, kemudian negara tidak punya duit, yang risikonya tinggi, guru, perawat, dokter, bidan, TNI, polri, yang risikonya menyabung nyawa ini, guru risikonya kalau enggak bagus ngajarnya masa depan bangsa akan terganggu karena kualitas pengajaran akan jadi rendah. Dosen guru kalau ngajarnya seadanya ya bangsa kita jadi seadanya,” lanjut Zudan.

Zudan lantas menilai idealnya gaji seorang guru sama dengan pegawai pajak. Menurutnya guru memiliki risiko yang sama dengan pekerjaan lain, terlebih menyangkut dengan masa depan bangsa.

“Sama karena risikonya sama ini. Guru itu harus kita muliakan, gaji tinggi. Enggak usah pusing-pusing yang penting mengajar yang baik. Pendidikan kita bisa bagus. Sekolah boleh jelek, tapi kualitas gurunya bagus. Kalau gurunya enggak mengajar bagus, diawasi. Kalau enggak ngajar bagus, coret, pecat, turunkan jadi tenaga tata usaha. Tentu ekosistemnya harus dibangun ya,” ucapnya.

Zudan mengusulkan pembentukan gugus tugas untuk membahas sistem penggajian ASN yang sangat timpang. Dia menyebut perlu adanya reformasi total soal sistem tersebut.

“Bentuk gugus tugas saja. Gugus tugas penggajian yang rapat rutin. KASN, Korpri, Menpan-RB, BKN, undang para ahli memetakan itu semua. Ini harus direformasi total sistem penggajian ini. Enggak bisa seperti ini, terlalu tinggi ketimpangannya. Nanti mutasi pegawai jadi susah. Enggak ada orang pajak mau pindah ke Kemendagri. Harusnya bisa,” ujarnya. (bl)

IKPI Tunjukan Komitmennya Sebagai Mitra Hubung Strategis DJP

Posted on 16/03/202316/03/2023 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), terus menjalankan komitmennya untuk menjadi mitra hubung (intermediaries) strategis antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dan wajib pajak. Hal itu ditunjukan dengan adanya kerja sama IKPI Cabang Pekanbaru yang menggandeng Bank OCBC NISP Pekanbaru dalam mensosialisasikan PP No 55 tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan di Premier Lounge Bank OCBC NISP Pekanbaru Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 115, Rabu (15/3/2023).

Menurut Ketua IKPI Cabang Pekanbaru Lilisen, IKPI berperan sebagai mitra hubung (intermediaries) antara DJP dan Wajib Pajak. Dimana sebagai perantara, IKPI selalu membantu wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, serta membantu DJP dalam mengedukasi wajib pajak untuk meningkat kepatuhan yang akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak.

IKPI juga merupakan mitra strategis DJP yang selalu mendukung setiap sosialisasi program atau peraturan perpajakan yang baru salah satunya bersama mitra yaitu Bank OCBC NISP Pekanbaru.

“Sebagi mitra DJP kita ikut mensosialisasikan peraturan terbaru tentang perpajakan yang saat ini banyak belum diketahui oleh masyarakat. Itu sebabnya kita bersama Bank OCBC NISP Pekanbaru memberikan informasi tentang PP no.55 tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan,” ujar Lilisen dihadapan puluhan nasabah OCBC NISP.

Ia berharap kolaborasi bersama mitra yaitu Bank OCBC NISP Pekanbaru ini dapat terus berlanjut sehingga informasi tentang peraturan perpajakan terbaru dapat dimanfaatkan oleh nasabah Bank OCBC NISP Pekanbaru yang juga ikut mensosialisasikan kepada masyarakat luas.

Senior Branch Executive Bank OCBC NISP Pekanbaru Yuliana menjelaskan kegiatan sosialisasi ini kerap dilakukan oleh Bank OCBC NISP Pekanbaru bersama IKPI Cabang Pekanbaru dengan mensosialisasikan program perpajakan kepada para nasabah. Dimana dalam kegiatan ini dihadiri sebanyak 30 nasabah Bank OCBC NISP Pekanbaru.

“Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini para nasabah kami lebih mengetahui tentang peraturan perpajakan terbaru serta lebih dipermudahkan dalam melakukan pengisian SPT Tahunan yang dibantu oleh tim dari IKPI Cabang Pekanbaru,” ucapnya.

Ia juga berharap dengan adanya informasi perpajakan yang diberikan oleh IKPI Cabang Pekanbaru dapat membantu para nasabah dalam laporan pajak dan khususnya ikut sosialisasikan mengenai PP 55 yang baru berlaku di tahun 2022 lalu.

Sementara itu, Tandy Sevendy, selaku narasumber juga dalam sosialisasi tersebut menerangkan, PP 55/2022 tentang pelaksanaan Pajak Penghasilan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Dalam peraturan tersebut diatur poin-poin diantaranya terkait dengan objek PPh dan Pengecualian dari objek PPh, Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, penyusutan harta berwujud dan amortisasi harta tak berwujud, perlakuan Perpajakan atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura, Instrumen pencegahan pajak berganda, bantuan atau sumbangan termasuk zakat, infak, sedekah dan sumbangan yang dikecualikan dari objek PPh, PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu, dan Penurunan tarif PPH bagi WP dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka.

“Harapan kita dengan kegiatan sosialisasi ini semoga wajib pajak juga mengetahui sebenarnya penghasilan yang diterima itu masuk ke dalam objek yang mana, karena kebanyakan wajib pajak itu, tidak tahu penghasilan yang diterima itu apakah sebenarnya dikenakan pajak final atau dikenakan pajak yang tidak final. Jadi kita membantu menjelaskan hal tersebut dengan sosialisasi kepada nasabah Bank OCBC NISP Pekanbaru kali ini,” pungkasnya. (bl)

DJP Jalankan Sistem Administrasi Perpajakan Canggih di 2024

Posted on 16/03/2023 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mempersiapkan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) alias core tax administration system (CTAS). Sistem canggih ini ditargetkan rampung akhir tahun ini dan dapat dijalankan penuh pada 1 Januari 2024.

Staf Ahli menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi mengungkapkan bahwa pengembangan core tax saat ini telah masuk dalam pengembangan akhir.

Rencananya pada April 2023 akan dilakukan uji coba integrasi sistem atau system integration testing (SIT), yang terdiri dari 21 bisnis proses yang akan disatukan dalam satu sistem yang sama, sehingga terhubung satu sama lain.

Adapun, 21 proses bisnis pelayanan pajak dari manual menjadi otomatis berbasis teknologi. Otomasi proses bisnis tersebut a.l. pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT), document management system (DMS), layanan wajib pajak, layanan penilaian, pengawasan, ekstensifikasi, penagihan pajak, penyidikan, keberatan hingga banding.

Iwan melanjutkan setelah dilakukan SIT, akan dilakukan tes penerimaan pengguna atau user acceptance test (UAT).

“Kita lakukan UAT itu mungkin di Juli-Agustus. Lalu setelah UAT selesai, kita siapkan di November OAT atau operation acceptance test. Sambil tes-tes tersebut, kita lakukan testing,” kata Iwan seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Selasa (14/3/2023).

Iwan mengatakan sambil melakukan uji coba tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) disaat bersamaan juga melakukan persiapan untuk bisa diimplementasikan pada tahun depan.

DJP telah membentuk satu tim untuk mempersiapkan core tax, yang akan dilakukan dalam lima tahap, mulai dari stream, deployment streamline, regulasi, supporting hingga readiness.

“Deployment apa yang harus kita siapkan dari sisi aplikasi, surrounding systemnya, kemudian SDM end user sistemnya, regulasinya juga disiapkan, kemudian supporting kalo sudah deploy bagaimana supportingnya, termasuk kesiapan pelatihannya,” tegas Iwan. (bl)

BBNKB dan Pajak Progresif Rencana Dihapus, Polri: Untuk Memudahkan Masyarakat

Posted on 16/03/2023 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Korlantas Polri mengusulkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II serta pajak progresif dihapus. Hal ini dinilai akan lebih memudahkan masyarakat mengurus surat-surat kepemilikan kendaraan.

Kakorlantas Irjen Firman Santyabudi mengatakan dengan kemudahan tersebut masyarakat diharapkan dapat lebih taat membayar pajak kendaraan bermotor setiap tahun.

“Pengurangan beban dari BBNKB II bahkan penghapusan pajak progresif ini akan memudahkan masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu ragu-ragu, setiap pindah, balik nama lapor, toh nol biayanya,” kata Firman dalam video yang diunggah NTMC Polri di Youtube, Rabu (14/3/2023).

Menurut Firman penghapusan BBNKB untuk kendaraan bekas akan memudahkan masyarakat untuk langsung balik nama kendaraan tersebut. Hal ini juga akan membuat data kendaraan menjadi lebih valid.

“Di satu sisi, negara berkepentingan terhadap data ranmor ini. Banyak yang bisa kita pakai dengan adanya tertib data,” ujar dia.

Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus mengatakan penghapusan pajak progresif ini juga diharapkan agar masyarakat tidak lagi mengandalkan pemutihan sebagai solusi agar terbebas dari biaya pajak yang membengkak.

“Makanya kita mengharapkan progresif, sudahlah dihilangkan saja supaya valid,” ungkap Yusri.

Menurut Yusri hal ini akan memudahkan pendataan kendaraan bermotor di Indonesia. Pasalnya, data kendaraan di tiga instansi yang mengurus pajak berbeda.

Data kepolisian menyebutkan saat ini ada sekitar 150 juta kendaraan bermotor di Indonesia, sementara data di Kemendagri 122 juta kendaraan, dan data Jasa Raharja ada 113 juta kendaraan.

“Tinggal datanya valid single data terjadi datanya Dispenda, Jasa Raharja, polisi semuanya sama jelas ya. Ini yang kita harapkan, makanya kami ingatkan udahlah enggak usah pakai pemutihan itu bukan hal yang bagus,” pungkasnya. (bl)