IKPI, Jakarta: Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyoroti eratnya kaitan antara kepatuhan pajak dan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Ia menegaskan bahwa pelaporan serta pembayaran pajak menjadi faktor kunci yang dinilai oleh perbankan sebelum menyetujui permohonan kredit.

“Kalau tidak bayar pajak, jangan harap bisa dapat pinjaman dari bank. Percaya sama saya,” ujar Misbakhun dalam sebuah forum di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Menurut politisi Partai Golkar itu, proses verifikasi perbankan terhadap pengajuan kredit tak bisa dilepaskan dari dokumen perpajakan, terutama Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Hal ini berlaku tak hanya bagi pelaku usaha besar, tetapi juga UMKM yang ingin mengakses pembiayaan formal.

“Setiap kali mau ajukan pinjaman, pasti ditanya: usahanya apa, untuk apa, dan mana laporan SPT-nya,” tambahnya.

Misbakhun menilai bahwa kepatuhan dalam pelaporan pajak mencerminkan kredibilitas dan kesehatan keuangan sebuah usaha. Oleh sebab itu, bank akan menjadikan dokumen pajak sebagai tolok ukur utama dalam menilai kelayakan calon debitur.

“Semua perusahaan yang mendapat pembiayaan dari bank pasti diminta laporan pajaknya. Itu pasti,” tegasnya.

Pernyataan ini menjadi pengingat bagi dunia usaha agar lebih disiplin dalam menjalankan kewajiban perpajakan, terutama dalam menghadapi tantangan pembiayaan di tengah dinamika ekonomi saat ini. (alf)