IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan penjelasan terkait polemik perbedaan perlakuan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 antara aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri dengan karyawan sektor swasta. Pemerintah selama ini menanggung pajak penghasilan aparatur negara melalui skema pajak ditanggung pemerintah (DTP), sementara pada sektor swasta pajak umumnya dipotong dari penghasilan pegawai.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan bahwa pada praktiknya di sektor swasta juga terdapat mekanisme serupa, di mana perusahaan dapat memberikan fasilitas tunjangan pajak kepada karyawannya. Dalam skema ini, pajak penghasilan pegawai dibayarkan oleh pemberi kerja.
Menurut Bimo, biaya pajak yang ditanggung perusahaan tersebut dapat dicatat sebagai biaya yang dapat dikurangkan dalam penghitungan pajak perusahaan atau deductible expenses. Dengan demikian, perusahaan tetap memiliki ruang untuk memberikan fasilitas tersebut kepada pegawainya.
“Di sektor swasta juga ada fasilitas tunjangan pajak, di mana pajak ditanggung oleh pemberi kerja. Biaya tersebut juga bisa menjadi pengurang dalam penghitungan pajak perusahaan,” ujar Bimo di Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif pajak kepada pekerja di sektor tertentu, khususnya sektor padat karya. Melalui kebijakan ini, pajak penghasilan karyawan di sektor tertentu dapat ditanggung oleh pemerintah.
Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2025 yang memberikan fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah bagi pekerja di sektor yang memenuhi kriteria tertentu.
“Beberapa karyawan di sektor tertentu juga diberikan PPh 21 yang ditanggung pemerintah, sebagaimana diatur dalam PMK 105 Tahun 2025,” kata Bimo.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal menjelaskan bahwa pajak atas penghasilan tambahan seperti tunjangan hari raya (THR) sebenarnya sudah dikenakan sejak lama dan bukan kebijakan baru.
Ia menuturkan, sejak diterapkannya skema tarif efektif rata-rata (TER), beban pajak tidak lagi menumpuk pada akhir tahun seperti sebelumnya. Melalui sistem ini, pemotongan pajak dilakukan secara lebih merata sepanjang tahun, termasuk ketika pegawai menerima THR.
“Kalau sekarang THR-nya sudah dipotong pajak, nanti di bulan Desember potongan pajaknya tidak lagi terlalu besar seperti sebelumnya,” jelas Yon.
Menurutnya, pada tahun ini tidak ada perubahan skema pemungutan pajak penghasilan, termasuk terhadap penghasilan tambahan seperti THR. Namun DJP tetap membuka ruang evaluasi terhadap penerapan skema TER agar besaran tarif yang digunakan tetap sesuai.
Yon menambahkan, evaluasi tersebut bertujuan untuk memastikan penghitungan pajak berjalan lebih akurat sehingga tidak menimbulkan kondisi kurang bayar maupun lebih bayar bagi wajib pajak. DJP berharap sistem yang diterapkan dapat membuat kewajiban pajak lebih seimbang sepanjang tahun. (alf)
