IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat pertumbuhan positif pada penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang berkaitan langsung dengan aktivitas ketenagakerjaan. Hingga September 2025, penerimaan PPh 21 mencapai Rp195 triliun, naik 1,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp191,8 triliun.

Kenaikan ini dianggap sebagai sinyal bahwa lapangan kerja di Indonesia masih terjaga, meski di tengah berbagai isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang marak diberitakan.

“Kontribusi PPh 21 terhadap total penerimaan pajak mencapai 11 persen. Tren pertumbuhannya dari Januari sampai September menunjukkan angka positif 1,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” ujar Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam Media Briefing Penerimaan Perpajakan dan Persiapan SPT Tahunan 2026 di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Data DJP menunjukkan, meski pada Januari–Mei 2025 penerimaan PPh 21 sempat melambat, namun mulai Juni hingga September terjadi pembalikan arah dengan pertumbuhan positif. Rata-rata penerimaan bulanan tercatat Rp21,7 triliun, lebih tinggi dibandingkan rerata tahun lalu sebesar Rp21,3 triliun per bulan.

Secara historis, tren ini menunjukkan peningkatan berkelanjutan. Pada 2023 rata-rata penerimaan PPh 21 mencapai Rp17,2 triliun per bulan, dan Rp14,7 triliun pada 2022.

Menurut Bimo, tren positif tersebut mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi dan produktivitas tenaga kerja masih kuat.

“Mudah-mudahan ini seiring dengan penciptaan lapangan kerja baru dan mempertahankan pertumbuhan di sektor-sektor yang padat karya,” ujarnya.

DJP menilai, pertumbuhan PPh 21 bukan hanya menunjukkan meningkatnya kepatuhan pajak, tetapi juga menjadi indikator bahwa dunia usaha masih mampu menyerap tenaga kerja. Hal ini sekaligus menjadi bukti ketahanan ekonomi nasional yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. (alf)