IKPI, Jakarta: Ketahanan fiskal Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah merespons berbagai tekanan ekonomi global, mulai dari ketidakpastian geopolitik, volatilitas nilai tukar, tekanan inflasi, hingga perlambatan ekonomi dunia yang berdampak pada kondisi fiskal nasional.
Hal tersebut disampaikan Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), Wisamodro Jati, saat menjadi keynote speaker dalam Diskusi TAXCUSSION 2026 bertema “Indonesia’s Fiscal Resilience: Testing Policy Response Under Global Economic Pressure” yang diselenggarakan Divisi Research and Literature Kelompok Studi Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (KOSTAF FIA UI) di Jakarta, Sabtu (11/7/2026).
Wisamodro mengatakan tema yang diangkat dalam Taxcussion 2026 sangat relevan dengan kondisi perekonomian global yang tengah menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya, tekanan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, memengaruhi kemampuan Indonesia dalam menjaga ketahanan fiskalnya.
“Berbagai tantangan global tersebut menjadi ujian bagi pemerintah Indonesia dalam menjaga ketahanan fiskal, terutama dari sisi penerimaan pajak,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa di tengah kondisi tersebut, pemerintah dituntut mampu merumuskan kebijakan fiskal yang adaptif agar dapat menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan penerimaan negara tetap terjaga.
Dalam paparannya, Wisamodro juga menekankan pentingnya pembahasan mengenai pemajakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, sektor UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian nasional, namun optimalisasi pemungutan pajaknya masih menjadi tantangan.
Karena itu, ia menilai kebijakan perpajakan terhadap UMKM perlu terus dikaji agar mampu meningkatkan kepatuhan tanpa menghambat pertumbuhan sektor usaha yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Lebih lanjut, Wisamodro menegaskan bahwa kebijakan fiskal tidak boleh dipahami semata-mata sebagai instrumen untuk mengejar target penerimaan negara.
Menurutnya, kebijakan fiskal memiliki fungsi yang lebih luas, yakni menjaga stabilitas makroekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta mewujudkan kesejahteraan sosial.
“Kebijakan fiskal bukan sekadar berorientasi pada penerimaan negara, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” katanya.
Melalui forum Taxcussion 2026, Wisamodro berharap lahir berbagai gagasan dari kalangan akademisi, praktisi, dan pemerintah yang dapat menjadi masukan dalam memperkuat ketahanan fiskal Indonesia di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks. (bl)
