IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menyiapkan empat fokus kebijakan utama pada 2027 untuk menjawab berbagai tantangan ekonomi global sekaligus memperkuat investasi, perdagangan, dan penerimaan negara.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, mengatakan arah kebijakan tersebut disusun dengan mempertimbangkan ketidakpastian ekonomi global, volatilitas harga komoditas, meningkatnya peredaran barang kena cukai ilegal, hingga tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi.
“Dalam menghadapi tahun 2027 terdapat beberapa tantangan strategis yang perlu diantisipasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, kebijakan tahun 2027 diarahkan pada empat fokus utama,” kata Djaka dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR RI.
Fokus pertama adalah pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Melalui kebijakan ini, DJBC akan meningkatkan fasilitas kepabeanan untuk menarik investasi, mendorong ekspor, serta mendukung program hilirisasi industri. Selain itu, optimalisasi kawasan khusus, peningkatan ekspor produk UMKM, dan penguatan kerja sama kepabeanan internasional juga menjadi prioritas.
Fokus kedua ialah perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian. DJBC akan memperkuat kapasitas pengawasan di wilayah laut, perbatasan, pesisir, pelabuhan, dan bandar udara. Upaya pemberantasan barang ilegal, narkotika, psikotropika, prekursor, serta kejahatan lintas negara juga akan terus ditingkatkan.
Selanjutnya, pada aspek optimalisasi penerimaan negara, DJBC akan melakukan intensifikasi kebijakan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dan tarif bea masuk untuk komoditas tertentu. Langkah lainnya adalah memperluas basis penerimaan sesuai perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat, memperkuat nilai pabean, serta mengembangkan klasifikasi barang yang lebih adaptif.
“Penguatan joint program di lingkungan Kementerian Keuangan juga akan terus dilakukan untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara,” ujar Djaka.
Adapun fokus keempat adalah penguatan layanan dan tata kelola organisasi, sumber daya manusia, serta teknologi informasi. DJBC akan membentuk organisasi yang lebih adaptif, menyempurnakan proses bisnis kepabeanan dan cukai, memperkuat kompetensi dan integritas pegawai, serta melanjutkan penyempurnaan core system dan pengembangan Smart Customs.
Djaka menjelaskan, empat fokus kebijakan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam sejumlah program strategis, antara lain Joint Task Force on Illegal Goods, patroli laut terkoordinasi, promosi ekspor UMKM, pengembangan transformasi Tempat Penimbunan Berikat (TPB) berkelanjutan, hingga pembangunan Smart Customs and Excise System.
Untuk mendukung pelaksanaan berbagai program tersebut, DJBC mengusulkan pagu indikatif tahun anggaran 2027 sebesar Rp2,81 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk program kebijakan fiskal sektor keuangan dan ekonomi, pengelolaan penerimaan negara, serta program dukungan manajemen. (bl)
