IKPI, Jakarta: Ketua Umum Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (PERTAPSI), Darussalam, menegaskan bahwa pembentukan Undang-Undang Konsultan Pajak harus dibangun dengan pendekatan kolaboratif, bukan konfrontatif. Hal ini disampaikannya dalam Diskusi Panel IKPI di kantor pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Jakarta, Senin (6/4/2026).

Dalam paparannya, Darussalam mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan refleksi mendalam terkait belum terwujudnya Undang-Undang Konsultan Pajak hingga saat ini, meskipun peran pajak sangat vital bagi negara.

Ia mempertanyakan mengapa profesi lain seperti dokter, advokat, dan akuntan telah memiliki undang-undang, sementara profesi konsultan pajak belum memiliki payung hukum setara.

“Kalau pajak disebut sebagai tulang punggung negara, kenapa profesi yang terkait langsung belum memiliki undang-undang?” ujarnya.

Menurut Darussalam, salah satu penyebab utama adalah pendekatan yang kurang tepat dalam upaya sebelumnya, termasuk kecenderungan melihat regulasi dari sudut kepentingan profesi semata.

Ia menilai, pendekatan tersebut menimbulkan kecurigaan dari pihak lain, termasuk otoritas pajak, karena tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara inklusif.

“Kalau kita mengusulkan undang-undang hanya untuk kepentingan profesi sendiri, pasti akan menimbulkan resistensi,” tegasnya.

Darussalam menekankan bahwa ke depan, pembahasan Undang-Undang Konsultan Pajak harus melibatkan pemerintah, akademisi, dan seluruh asosiasi secara bersama-sama.

Ia juga menegaskan bahwa konsultan pajak tidak boleh ditempatkan sebagai pihak yang berhadap-hadapan dengan pemerintah, melainkan sebagai mitra dalam sistem perpajakan.

“Semangatnya bukan konfrontasi, tetapi kolaborasi. Itu kunci agar regulasi ini bisa diterima semua pihak,” katanya.

Ia optimistis, dengan pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif, peluang untuk mendorong lahirnya Undang-Undang Konsultan Pajak akan semakin besar. (bl)