IKPI, Jakarta: Kesepakatan dagang timbal balik antara Indonesia dan Amerika Serikat yang membatasi penerapan pajak layanan digital dinilai membawa konsekuensi fiskal serius. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyebut komitmen tersebut berpotensi mempersempit ruang pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan dari sektor ekonomi digital.
Dalam Agreement Between the United States of America and the Republic of Indonesia on Reciprocal Trade, khususnya Section 3 tentang Digital Trade and Technology, Indonesia menyatakan tidak akan mengenakan Digital Services Tax (DST) atau pungutan sejenis yang bersifat diskriminatif terhadap entitas asal AS. Ketentuan ini membuat pemerintah tidak leluasa merancang pajak khusus yang menyasar perusahaan digital berdasarkan yurisdiksi asal.
Menurut Huda, dampak paling nyata dari pembatasan tersebut adalah potensi hilangnya sumber penerimaan baru. Ia memperkirakan potensi pajak digital yang selama ini bisa digarap berada di kisaran Rp15 triliun hingga Rp29,5 triliun per tahun. Nilai itu dinilai signifikan, terutama di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan dan tekanan fiskal global.
“Jika ruang kebijakan ini tertutup, negara kehilangan instrumen untuk mengamankan penerimaan dari aktivitas ekonomi digital yang terus tumbuh,” ujarnya, Minggu (22/2/2026).
Huda menilai selama ini masih terdapat celah dalam pemajakan perusahaan digital asing, terutama yang beroperasi lintas negara tanpa kehadiran fisik di Indonesia. Dengan adanya pembatasan dalam perjanjian tersebut, upaya memperkuat kedaulatan pajak di sektor digital dinilai semakin kompleks.
Selain berdampak pada penerimaan, Celios juga menyoroti implikasi terhadap tata kelola ekonomi digital. Pembatasan kebijakan dapat mengurangi daya tawar pemerintah dalam memastikan level playing field antara pelaku usaha domestik dan perusahaan multinasional. Risiko ketimpangan perlakuan pajak berpotensi tetap terjadi dalam praktik, meski secara formal tidak diskriminatif.
Huda juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi digital Indonesia sangat pesat, sehingga tanpa instrumen fiskal yang adaptif, negara bisa tertinggal dalam memaksimalkan nilai tambah sektor tersebut. Pembatasan ini, menurutnya, membuat desain kebijakan pajak digital harus semakin hati-hati agar tidak bertentangan dengan komitmen perdagangan internasional.
Meski demikian, pemerintah masih memiliki ruang melalui instrumen pajak yang bersifat umum dan tidak diskriminatif, seperti PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Namun bagi Celios, kebijakan tersebut belum sepenuhnya menggantikan potensi penerimaan dari skema pajak layanan digital yang lebih spesifik.
Dengan demikian, Celios memandang kesepakatan dagang ini bukan sekadar isu perdagangan, melainkan juga persoalan strategis fiskal jangka panjang yang akan memengaruhi kapasitas negara dalam memajaki ekonomi digital secara optimal. (alf)
