IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld menegaskan bahwa tahun 2026 akan menjadi periode penting bagi arah kebijakan fiskal nasional. Dalam paparannya pada seminar Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) Tax Policy Outlook 2026 dan Rapat Anggota IKPI Cabang Jakarta Utara yang digelar yang digelar Sabtu (31/1/2026).
Vaudy menyebut 2026 sebagai fase konsolidasi fiskal, di mana negara membutuhkan penerimaan pajak yang kuat untuk membiayai pembangunan, namun tetap harus menjaga daya beli masyarakat dan iklim usaha.
Ia menjelaskan, tantangan fiskal ke depan tidak bisa lagi dipandang semata dari sisi target penerimaan. Pajak kini bertransformasi menjadi instrumen kebijakan yang lebih luas, termasuk sebagai alat stabilisasi ekonomi dan pendorong perubahan struktural.
Menurut Vaudy, pergeseran paradigma tersebut menempatkan profesi konsultan pajak pada posisi yang semakin strategis. Konsultan tidak hanya berhadapan dengan angka dan laporan, tetapi juga ikut memastikan kebijakan negara dapat berjalan efektif di tingkat wajib pajak.
Dalam konteks itu, ia menekankan bahwa konsultan pajak merupakan jembatan kepercayaan antara negara dan wajib pajak. Peran tersebut menuntut integritas sekaligus kompetensi yang tinggi, karena konsultan berada di titik temu antara kepentingan klien dan kepentingan publik.
“Tugas profesi bukan hanya membela klien, tetapi memastikan hak dan kewajiban perpajakan dijalankan secara benar dan proporsional,” ujar Vaudy di hadapan ratusan peserta seminar.
Ia juga menegaskan bahwa kepatuhan klien sejatinya adalah kontribusi nyata profesi konsultan pajak terhadap APBN. Setiap laporan yang benar dan setiap kewajiban yang dipenuhi merupakan bagian dari upaya kolektif menjaga keberlanjutan fiskal negara.
Vaudy mengingatkan, tantangan 2026 tidak hanya berasal dari regulasi baru, tetapi juga dari dinamika ekonomi global dan domestik yang menuntut adaptasi cepat dari seluruh pelaku usaha.
Melalui forum ini, IKPI mendorong anggotanya untuk terus memperkuat kapasitas profesional, memperbarui pemahaman kebijakan, serta mengambil peran aktif dalam membangun budaya kepatuhan yang sehat di tengah masyarakat. (bl)
